Hamas menyatakan menolak untuk menyerahkan persenjataannya saat ini. Kelompok ini menentang permintaan perlucutan senjata yang sedang berlangsung.
Hamas menegaskan keputusan mengenai masa depan senjata militer mereka akan ditentukan setelah diskusi menyeluruh dengan faksi-faksi Palestina lainnya.
Dalam wawancara eksklusif dengan Al Jazeera, Husam Badran, anggota biro politik Hamas, menjelaskan solusi yang diusulkan oleh Hamas untuk keluar dari kebuntuan negosiasi. Dia memperkenalkan ide hudna, atau gencatan senjata jangka panjang.
"Ketika Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) mulai mengelola Jalur Gaza, tidak akan ada senjata terlihat di jalan-jalan dan gang-gang Gaza kecuali senjata resmi milik komite ini, yaitu polisi Palestina resmi," kata Badran kepada Al Jazeera.
"Tidak akan ada lagi demonstrasi bersenjata seperti yang biasa kita lihat di Jalur Gaza," lanjutnya sambil menambahkan.
Namun, dia menegaskan ini tidak berarti penyerahan senjata secara resmi akan dilakukan. "Kita tidak berbicara tentang benar-benar menyerahkan senjata-senjata itu; kita berbicara tentang, paling tidak, senjata-senjata itu tidak akan terlihat kecuali senjata resmi kepolisian Palestina," jelasnya. "Detail dari isu ini akan dibahas dalam kerangka nasional."
Sikap Hamas ini muncul setelah ada sumber yang menginformasikan kepada Al Jazeera bahwa kelompok tersebut bersiap mengirim delegasi ke Kairo untuk memulai pembicaraan ulang. Pembicaraan ini dijadwalkan akhir pekan ini.
Hamas sempat menunda keikutsertaannya untuk menuntut penghentian pembunuhan yang dilakukan Israel, termasuk pembunuhan terhadap komandan militer Izz al-Din al-Haddad dan Mohammed Odeh, untuk menciptakan lingkungan negosiasi yang lebih adil.
Pelucutan senjata oleh Hamas dan penarikan pasukan Israel dari Gaza masih menjadi poin krusial dalam rencana gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat pada Oktober 2025.
Konsensus Faksi-faksi Palestina di Kairo
Pertemuan yang akan datang di Kairo akan menghadirkan delapan faksi utama Palestina untuk membentuk sikap nasional yang terkoordinasi.
