Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah, melakukan reshuffle kabinet pemerintahannya pada Kamis (4/6/2026) dengan menunjuk dua putranya sebagai menteri. Langkah ini merupakan yang pertama sejak 2022 dan dianggap sebagai isyarat persiapan suksesi di negara kaya minyak tersebut, berdasarkan laporan dari Reuters. Selain itu, perombakan ini dilakukan satu tahun sebelum Sultan merayakan 60 tahun kenaikan takhtanya, yang dikenal sebagai diamond jubilee.
Penunjukan Anggota Keluarga Kerajaan:
Salah satu sorotan utama adalah penunjukan anggota keluarga kerajaan ke posisi penting dalam pemerintahan. Putra kedua Sultan, Prince Abdul Malik, ditunjuk sebagai menteri di Kantor Perdana Menteri, yang merupakan posisi kabinet pertamanya. Sedangkan putra kedua termuda, Prince Abdul Mateen, diberikan jabatan Menteri Luar Negeri, yang sebelumnya dipegang oleh Sultan sendiri. Pangeran tertua sekaligus Putra Mahkota, Al-Muhtadee Billah, tetap memegang posisinya sebagai Menteri Senior di Kantor Perdana Menteri.
Reuters melaporkan bahwa langkah ini merupakan indikasi kemungkinan perencanaan suksesi, mengingat Sultan Hassanal Bolkiah telah memimpin Brunei sejak 1967 dan saat ini berusia 79 tahun. Sementara itu, Sultan masih mempertahankan posisi-posisi utama seperti perdana menteri, menteri pertahanan, dan menteri keuangan.
Memperkuat Pemerintahan Menghadapi Tantangan Ekonomi:
Dalam perombakan ini, Sultan juga membentuk tiga posisi menteri baru untuk memperkuat koordinasi kebijakan pemerintah. Kementerian Sumber Daya Utama dan Pariwisata direorganisasi menjadi Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri. Menurut Sultan, perubahan ini diharapkan dapat, "mempercepat pengembangan sektor-sektor prioritas, memperkuat upaya diversifikasi ekonomi, mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan menciptakan peluang kerja yang berarti."
Brunei tengah menghadapi tantangan ekonomi akibat perubahan kondisi energi global. Walau menjadi produsen minyak dan gas, negara ini menghadapi peningkatan biaya subsidi untuk menjaga harga bahan bakar tetap menjadi salah satu yang termurah di kawasan, yang diperparah oleh perang Iran.
Pada bulan lalu, pemerintah Brunei mulai melarang kendaraan dengan pelat nomor asing yang tangki bahan bakarnya kurang dari 75% penuh masuk ke negara tersebut. Kebijakan ini bertujuan mencegah penyelundupan lintas batas dan menjaga pasokan domestik. Departemen energi Brunei menyatakan bahwa pemerintah telah membentuk komite khusus untuk memantau dan mengoordinasikan langkah-langkah menghadapi dampak konflik di Timur Tengah.
KOMPAS.com berkomitmen dalam memberikan laporan yang jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme berkualitas dan nikmati pengalaman membaca tanpa gangguan iklan melalui Membership. Gabung sekarang dengan KOMPAS.com Plus.
