Pihak kepolisian antihuru-hara di Korea Selatan terpaksa membubarkan sekelompok demonstran yang memblokade sebuah tempat pemungutan suara (TPS) di Seoul pada Jumat (5/6/2026). Kejadian ini terjadi setelah massa memblokade area tersebut selama 35 jam karena kekurangan surat suara dalam pemilu lokal yang berlangsung awal pekan ini.
Kelangkaan logistik pemilu tercatat di 14 TPS di sekitar Seoul akibat Komisi Pemilihan Nasional (NEC) tidak mengantisipasi peningkatan partisipasi pemilih. Meski beberapa TPS memperpanjang waktu pemungutan suara hingga pukul 22.00 waktu setempat, langkah ini tidak banyak membantu menenangkan ketidakpuasan publik.
Menurut laporan media lokal KBS, ketegangan berawal di distrik Jamsil 7-dong, Seoul. Beberapa demonstran membawa spanduk dengan pesan seperti "Hentikan penghitungan suara" dan "Batalkan pemilu", menghalangi petugas memindahkan dua kotak suara berisi sekitar 2.000 surat suara.
Aksi protes yang awalnya hanya diikuti puluhan orang pada malam pemilu tersebut melonjak menjadi lebih dari 1.000 demonstran pada Kamis (4/6/2026), seperti dilaporkan oleh Yonhap. Terdesaknya staf TPS membuat mereka bertahan di dalam gedung sejak Rabu malam hingga Jumat pagi.
Situasi mulai mereda setelah polisi antihuru-hara melakukan tindakan fisik pada Jumat pagi dengan memindahkan para demonstran yang menghalangi pintu masuk TPS. Rekaman siaran langsung menunjukkan aparat membubarkan paksa para pengunjuk rasa, meski sempat terjadi aksi saling dorong dan pertikaian verbal.
"Apakah ini benar-benar negara yang diatur oleh hukum?" teriak seorang pria, di tengah-tengah barisan polisi yang terus meminta massa untuk membuka jalan. Seorang pejabat Badan Kepolisian Nasional Korea menyampaikan kepada AFP bahwa setelah tindakan itu, kedua kotak suara berhasil diamankan dan langsung dibawa ke pusat penghitungan suara.
Respons Keras Presiden dan Desakan Pemilu Ulang:
Pemilu lokal ini merupakan pemungutan suara nasional pertama sejak Presiden Lee Jae Myung menjabat. Percaturan politik ini terjadi usai pemakzulan mantan presiden Yoon Suk Yeol, yang sempat menerbitkan deklarasi darurat militer singkat.
Dalam pemilu ini, Partai Demokrat pimpinan Presiden Lee berhasil memenangkan sebagian besar wilayah, meski gagal menguasai posisi Wali Kota Seoul yang dianggap strategis.
