Trump Batalkan Misi di Selat Hormuz, Putra Mahkota Saudi Murka Besar

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memutuskan untuk menghentikan sementara Project Freedom, sebuah operasi militer yang bertujuan mengawal kapal-kapal melintasi Selat Hormuz. Keputusan ini diambil setelah Pemerintah Arab Saudi secara mendadak menolak memberikan akses bagi pesawat militer AS ke pangkalan udara serta wilayah udara mereka.

Laporan dari NBC menyebutkan bahwa langkah mengejutkan dari Trump ini merupakan konsekuensi langsung dari kebijakan salah satu sekutu terpenting AS di kawasan Teluk tersebut. Penangguhan izin penggunaan fasilitas militer dan ruang udara oleh Saudi menghambat efektivitas operasi, sehingga Trump terpaksa melakukan jeda guna memulihkan jalur logistik udara yang strategis.

Seorang pejabat Amerika Serikat yang dikutip oleh NBC pada Sabtu, 9 Februari 2026, menjelaskan bahwa kondisi geografis kawasan tersebut menuntut adanya kerja sama erat dengan mitra regional. Tanpa dukungan akses wilayah udara di sepanjang perbatasan negara-negara sekutu, operasional militer AS di Selat Hormuz menghadapi kendala teknis yang signifikan.

Ketegangan Diplomatik dengan Putra Mahkota

Pengumuman Project Freedom yang dilakukan Trump melalui media sosial pada hari Minggu sore dilaporkan telah memicu kemarahan di tingkat kepemimpinan Arab Saudi. Hal ini terjadi karena para sekutu di kawasan Teluk merasa tidak dilibatkan secara memadai sebelum kebijakan besar tersebut dipublikasikan ke khalayak luas.

Sebagai bentuk protes, Kerajaan Arab Saudi secara resmi menginformasikan bahwa militer Amerika Serikat tidak diizinkan menerbangkan pesawat dari Pangkalan Udara Prince Sultan di Riyadh. Selain itu, pelarangan juga mencakup penggunaan wilayah udara Saudi untuk segala aktivitas yang mendukung operasi pengawalan di Selat Hormuz tersebut.

Meskipun demikian, saluran komunikasi antara Putra Mahkota Mohammed bin Salman dengan Donald Trump dan jajaran pejabat tinggi AS seperti Wakil Presiden JD Vance tetap terbuka. Interaksi intensif juga dilakukan melalui Komando Pusat AS serta Menteri Luar Negeri Marco Rubio guna mencari jalan keluar atas kebuntuan akses militer ini.

Sayangnya, dialog antara Trump dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman belum membuahkan kesepakatan yang dapat menyelesaikan persoalan izin wilayah udara tersebut. Ketidakpastian ini akhirnya memaksa Gedung Putih untuk secara resmi menangguhkan Project Freedom hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Reaksi Beragam dari Negara-Negara Teluk

Bukan hanya Arab Saudi, sekutu dekat Amerika Serikat lainnya di kawasan Teluk juga dikabarkan merasa kaget dengan pengumuman operasi militer yang mendadak itu. NBC melaporkan bahwa Trump bahkan baru melakukan pembicaraan dengan para pemimpin Qatar setelah operasi militer tersebut sudah mulai berjalan.

Seorang sumber dari pihak Arab Saudi mengungkapkan bahwa meski hubungan komunikasi antara Trump dan Putra Mahkota berjalan rutin, dinamika di lapangan terjadi terlalu cepat. Ia menekankan bahwa segala kebijakan diputuskan dalam waktu nyata, yang seringkali melampaui koordinasi diplomatik formal yang biasanya dilakukan.

Lebih lanjut, sumber tersebut menyatakan bahwa Arab Saudi saat ini lebih condong mendukung upaya diplomatik yang diinisiasi oleh Pakistan untuk menengahi konflik. Riyadh berharap mediasi tersebut dapat menghasilkan kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat demi mengakhiri ketegangan perang di kawasan tersebut.

Di pihak lain, seorang pejabat Gedung Putih memberikan pembelaan dengan mengeklaim bahwa para sekutu regional sebenarnya telah diberikan informasi sebelum pengumuman dilakukan. Pernyataan ini berupaya menepis anggapan bahwa Amerika Serikat bertindak secara sepihak tanpa mempedulikan posisi negara-negara mitra di Timur Tengah.

Namun, keterangan berbeda datang dari seorang diplomat Timur Tengah yang menyebutkan koordinasi dengan Oman baru dilakukan pasca pengumuman resmi Trump. Menurutnya, pihak AS baru memulai langkah sinkronisasi setelah operasi diumumkan, meskipun Oman sendiri menyatakan tidak merasa marah atas urutan kejadian tersebut.

Operasi Militer di Tengah Blokade Iran

Project Freedom sendiri awalnya dirancang sebagai upaya berani Amerika Serikat untuk menerobos blokade yang dilakukan oleh Iran di kawasan Selat Hormuz. Rencana ini sempat dipaparkan secara mendalam oleh pejabat keamanan nasional AS dalam pengarahan publik yang dilaksanakan di Pentagon dan Gedung Putih.

Secara mengejutkan, Trump justru menghentikan operasi besar ini hanya sekitar 36 jam setelah misi tersebut dinyatakan mulai beroperasi secara aktif. Seorang pejabat militer menyebutkan bahwa saat penghentian terjadi, AS sebenarnya tengah menyiagakan sejumlah kapal tambahan untuk memperkuat pengawalan di jalur tersebut.

Sebelum penangguhan dilakukan, Komando Pusat AS melaporkan bahwa setidaknya dua kapal berbendera Amerika Serikat telah berhasil dikawal melintasi Selat Hormuz. Keberhasilan awal ini sempat dianggap sebagai bukti efektivitas Project Freedom sebelum akhirnya terganjal masalah izin akses udara dari Arab Saudi.

Dalam pernyataannya, Trump mengonfirmasi bahwa penghentian sementara ini bertujuan untuk melihat kemungkinan penyelesaian konflik melalui jalur negosiasi formal. Ia berharap kesepakatan damai untuk mengakhiri perang dapat segera dirampungkan dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bertikai dalam waktu dekat.

Pentingnya Dukungan Logistik Regional

Pangkalan Udara Prince Sultan memegang peran yang sangat vital karena menjadi pusat penempatan jet tempur dan sistem pertahanan udara canggih milik militer AS. Sebelumnya, Arab Saudi bersikap kooperatif dengan mengizinkan penggunaan pangkalan tersebut untuk mendukung berbagai operasi militer yang menargetkan ancaman dari Iran.

Selain akses pangkalan, Saudi juga sempat mengizinkan pesawat militer AS dari negara tetangga untuk melintasi ruang udaranya demi mendukung misi tempur. Izin semacam ini dikenal dalam istilah militer AS sebagai access, basing and overflight (ABO), yang merupakan fondasi utama kekuatan udara Amerika di luar negeri.

Operasi di kawasan Timur Tengah sangat bergantung pada izin terbang bagi jet tempur, pesawat tanker pengisian bahan bakar, hingga pesawat pendukung lainnya. Tanpa dukungan dari sekutu utama seperti Arab Saudi, mobilitas kekuatan udara AS akan mengalami kelumpuhan operasional yang serius di wilayah konflik.

Dalam pemetaan strategis, Arab Saudi dan Yordania memegang peran kunci sebagai penyedia pangkalan, sementara Kuwait sangat penting untuk jalur lintas udara. Di sisi lain, Oman berperan strategis dalam memberikan dukungan lintas udara sekaligus fasilitas logistik bagi armada Angkatan Laut yang beroperasi di sekitar Teluk.

Situasi saat ini menunjukkan betapa rapuhnya koordinasi militer di bawah kebijakan luar negeri yang seringkali berubah secara mendadak di media sosial. Terhentinya Project Freedom menjadi bukti nyata bahwa kekuatan militer sebesar Amerika Serikat pun tetap membutuhkan legitimasi dan dukungan dari mitra lokalnya.