Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump baru-baru ini mengajukan usulan kebijakan tarif impor terbaru. Langkah ini menyasar 60 negara dan kawasan ekonomi yang dinilai belum serius menangani masalah perdagangan barang hasil kerja paksa.
Kebijakan tersebut diprediksi akan memberlakukan bea masuk tambahan dengan kisaran antara 10% hingga 12,5%. Usulan yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) ini merupakan hasil investigasi mendalam berdasarkan Pasal 301 mengenai praktik perdagangan yang dianggap tidak adil.
Langkah Washington ini juga menjadi strategi untuk menyusun kembali kerangka tarif global versi Presiden Trump. Sebelumnya, kebijakan tarif darurat yang ia canangkan sempat dibatalkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat pada bulan Februari lalu.
Daftar Negara yang Terancam Tarif Tambahan
Dalam laporan resminya, USTR merinci pembagian kelompok negara yang akan terkena dampak kebijakan ini berdasarkan penilaian efektivitas penanganan isu kerja paksa. Indonesia termasuk ke dalam daftar negara yang diusulkan terkena tarif tambahan sebesar 10%.
Berikut adalah rincian daftar negara yang diusulkan terkena tarif tambahan oleh pemerintah Amerika Serikat:- Tarif Tambahan 10%: Dikenakan kepada Indonesia, Inggris, Uni Eropa, Kanada, Meksiko, Taiwan, Malaysia, Pakistan, Argentina, Bangladesh, Kamboja, Ekuador, El Salvador, dan Guatemala.
- Tarif Tambahan 12,5%: Berlaku untuk 45 negara lainnya, termasuk China, India, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, dan Nigeria.
USTR menilai negara-negara dalam kategori 10% sebenarnya sudah memiliki skema atau rencana awal untuk mengatasi kerja paksa. Namun, upaya tersebut dianggap masih bersifat parsial dan belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Washington.
Sementara itu, tarif lebih tinggi sebesar 12,5% dijatuhkan kepada negara-negara yang menjadi objek investigasi utama lainnya. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan keadilan bagi para pekerja domestik di Amerika Serikat.
Argumen Pemerintah AS dan Mekanisme Sektor Tekstil
Perwakilan Dagang Amerika Serikat, Jamieson Greer, memberikan pernyataan tegas terkait urgensi kebijakan baru ini. Ia menyebutkan bahwa ketidakmampuan mitra dagang utama dalam menghentikan impor barang hasil kerja paksa adalah hal yang tidak bisa ditoleransi.
Menurut Greer, kondisi tersebut memicu ketimpangan dalam persaingan global yang merugikan para pekerja di Amerika Serikat. Selain tarif umum, USTR juga tengah merancang mekanisme khusus bagi sektor industri tekstil di pasar internasional.
Mekanisme ini rencananya akan memberikan kelonggaran berupa tarif yang lebih rendah untuk volume tertentu pada produk pakaian jadi dan tekstil. Kendati demikian, rincian mengenai kuota impor dan besaran tarif khusus tersebut hingga kini masih belum dipublikasikan secara mendetail.
Reaksi Keras dari Uni Eropa dan Kritik Internasional
Pengumuman tarif baru ini muncul di tengah berakhirnya masa berlaku tarif sementara yang sebelumnya dibatalkan oleh jalur hukum di AS. Uni Eropa sebagai salah satu mitra dagang terbesar langsung melontarkan kritik pedas terhadap kebijakan sepihak ini.
Bernd Lange, yang menjabat sebagai Ketua Komite Perdagangan Parlemen Eropa, menyebut temuan dan alasan USTR sebagai sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Ia menegaskan bahwa Uni Eropa sebenarnya telah memiliki regulasi ketat mengenai larangan impor produk kerja paksa sejak tahun 2024.
Lange melihat ada pola di mana pemerintah Amerika Serikat menetapkan besaran tarif terlebih dahulu sebelum mencari dasar hukum untuk melegitimasinya. Hal ini menimbulkan kesan bahwa kebijakan tersebut bersifat politis dibandingkan murni masalah penegakan aturan kerja.
Komisi Eropa juga menyatakan keraguannya terhadap dasar hukum kebijakan tarif ini. Mereka menekankan bahwa komitmen perdagangan yang telah disepakati bersama tahun lalu seharusnya tetap menjadi acuan utama dalam hubungan transatlantik.
Respons Negara-Negara Asia Terhadap Ancaman Tarif
Negara-negara di kawasan Asia memberikan respons yang beragam terhadap usulan kebijakan dari pemerintahan Trump ini. Taiwan menyatakan tetap optimistis bahwa hasil akhir dari kebijakan ini akan tetap mengacu pada kesepakatan dagang yang sudah ada sebelumnya.
Di sisi lain, China dengan tegas menolak tuduhan adanya praktik kerja paksa di wilayah kedaulatan mereka. Beijing secara konsisten menentang segala bentuk kebijakan tarif unilateral yang dianggap melanggar prinsip perdagangan bebas dunia.
Pemerintah India juga menyatakan bahwa mereka masih aktif melakukan proses konsultasi dengan pihak Washington. New Delhi menegaskan bahwa status tarif ini masih berupa usulan dan belum menjadi keputusan final yang bersifat mengikat.
Daftar Produk yang Mendapatkan Pengecualian
Meskipun usulan tarif ini mencakup cakupan yang luas, USTR tetap memberikan pengecualian untuk beberapa kategori komoditas strategis. Pengecualian ini dilakukan demi menjaga stabilitas pasokan industri di dalam negeri Amerika Serikat sendiri.
Daftar produk dan komoditas yang tidak terkena kebijakan tarif tambahan baru meliputi:- Energi dan bahan bakar.
- Logam tanah jarang (rare earth) dan jenis logam tertentu lainnya.
- Produk pangan seperti daging sapi, kopi, serta buah-buahan dan sayuran tertentu.
- Sektor kesehatan mencakup produk farmasi dan bahan kimia organik.
- Komponen industri penerbangan dan pesawat terbang.
Daftar pengecualian tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat masih sangat bergantung pada pasokan bahan baku tertentu dari luar negeri. Sektor-sektor ini dianggap terlalu sensitif jika harus dibebani dengan biaya tambahan yang tinggi.
Langkah Investigasi Selanjutnya dan Partisipasi Publik
Selain isu kerja paksa, USTR juga tengah memproses investigasi lain terkait kebijakan perdagangan digital dan tarif preferensial di Brasil. Hasil dari penyelidikan tersebut bahkan mengarah pada usulan tarif yang jauh lebih tinggi, yakni mencapai 25%.
Washington juga dijadwalkan segera mengumumkan hasil investigasi mengenai dugaan kelebihan kapasitas industri pada 16 mitra dagang utamanya. China dan Uni Eropa kembali menjadi fokus utama dalam penyelidikan besar-besaran yang dilakukan oleh lembaga tersebut.
Sebagai bagian dari prosedur administrasi, pemerintah Amerika Serikat membuka ruang bagi publik untuk memberikan masukan. Masyarakat dan pelaku usaha diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka mengenai usulan tarif ini hingga batas waktu 6 Juli mendatang.
Proses ini akan dilanjutkan dengan agenda dengar pendapat publik yang dijadwalkan berlangsung pada 7 Juli. Keputusan akhir mengenai kebijakan tarif ini akan sangat bergantung pada hasil masukan publik dan dinamika diplomasi internasional dalam beberapa bulan ke depan.
