Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kini tengah berkolaborasi dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk merancang skema kredit terjangkau bagi pelaku usaha. Inisiatif ini bertujuan menekan suku bunga pinjaman hingga di bawah level 10 persen.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari target besar Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah berencana menyalurkan total kredit sebesar Rp 1.200 triliun pada tahun 2026 mendatang.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin (18/5/2026), Maman mengungkapkan bahwa formulasi skema tersebut sedang dimatangkan. Fokus utamanya adalah memberikan kemudahan finansial bagi masyarakat kecil yang selama ini sulit mengakses perbankan.
Transformasi Suku Bunga untuk Nasabah PNM
Salah satu poin krusial dalam rencana ini adalah penurunan bunga pinjaman bagi nasabah PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Program ini menyasar pelaku UMKM kategori ultra mikro yang dinilai tidak bankable dan tidak memiliki aset jaminan.
Maman menyebutkan bahwa kelompok ini mencakup sekitar 15 juta ibu-ibu peserta program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekar). Mereka umumnya memiliki keterbatasan dalam wawasan manajerial maupun akses keuangan formal.
Pemerintah merasa wajib hadir untuk memberdayakan kelompok masyarakat tersebut agar mampu berkembang secara mandiri. Perubahan beban bunga ini diharapkan menjadi angin segar bagi kelangsungan usaha mereka.
Rencana penurunan suku bunga tersebut mencakup beberapa detail penting berikut:
- Bunga pinjaman program Mekar yang semula berkisar antara 20 hingga 25 persen akan dipangkas drastis.
- Presiden Prabowo menginstruksikan agar beban bunga tersebut turun hingga di bawah angka 10 persen.
- Skema penyaluran tetap akan menggunakan infrastruktur PT PNM yang sudah berjalan selama ini.
- Program ini bertujuan meringankan beban finansial para ibu pelaku usaha ultra mikro di seluruh Indonesia.
Penyesuaian ini dipandang sebagai bentuk perhatian langsung Presiden kepada pelaku usaha di akar rumput. Dengan bunga yang lebih ringan, margin keuntungan pedagang kecil diharapkan bisa meningkat signifikan.
Klasifikasi Kredit UMKM Berdasarkan Kemampuan Usaha
Selain kelompok ultra mikro, pemerintah juga mengatur strategi untuk pelaku usaha yang memiliki potensi bisnis namun masih terkendala agunan. Kelompok ini masuk dalam kategori usaha yang tidak bankable tetapi secara bisnis dinilai layak atau feasible.
Bagi kelompok tersebut, pemerintah tetap mempertahankan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 6 persen. Pemerintah mengalokasikan dana subsidi bunga sekitar 9 hingga 10 persen untuk mendukung skema ini.
Pagu anggaran yang disiapkan untuk kategori ini terbilang besar, yakni berkisar antara Rp 280 triliun hingga Rp 300 triliun. Terakhir, bagi UMKM yang sudah mapan secara aset dan finansial (bankable dan feasible), akan diarahkan ke skema kredit komersial.
Berikut adalah ringkasan klasifikasi skema kredit yang disiapkan oleh pemerintah:
| Kategori UMKM | Karakteristik Usaha | Rencana Skema Kredit |
|---|---|---|
| Ultra Mikro (Mekar) | Tidak bankable, tidak ada jaminan, edukasi terbatas. | Bunga di bawah 10% (sebelumnya 20-25%). |
| Kecil & Menengah (KUR) | Bisnis layak, namun tidak memiliki agunan tambahan. | Bunga 6% dengan alokasi Rp 280-300 Triliun. |
| UMKM Mandiri | Memiliki aset kuat dan manajemen keuangan baik. | Skema kredit komersial perbankan. |
Tabel di atas merinci bagaimana pemerintah membagi dukungan modal berdasarkan kondisi riil setiap pelaku usaha. Pemetaan ini dilakukan agar penyaluran dana tepat sasaran dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata.
Melalui pembagian skema ini, diharapkan tidak ada lagi pelaku UMKM yang terhambat masalah permodalan. Pemerintah optimistis target penyaluran kredit ribuan triliun rupiah tersebut akan memperkuat struktur ekonomi nasional di masa depan.
