Ada pandangan bahwa jika pendapatan negara dari sumber daya alam (SDA) dioptimalkan, maka tidak perlu ada pajak dari masyarakat. Pendapat ini berangkat dari fakta bahwa Indonesia kaya akan cadangan alami seperti batu bara, nikel, emas, tembaga, minyak, gas, kelapa sawit, hasil hutan, dan sumber daya kelautan. Jika semua potensi ini dikelola dengan baik, mengapa penduduk masih harus dikenakan pajak? Pertanyaan ini wajar untuk ditanyakan karena menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan kekayaan negara.
Namun, dari sudut pandang ekonomi publik dan keuangan negara, pandangan ini keliru ketika SDA dan pajak dianggap sebagai dua opsi yang saling menggantikan. Pada kenyataannya, keduanya tidak terpisah tetapi saling berkaitan dan menguatkan. Pendapatan dari SDA juga mengandung elemen pajak, yang membuatnya tidak bisa berdiri sendiri sebagai pengganti pajak seluruhnya.
Pendapatan negara dari SDA tidak langsung masuk ke kas sebagai bagi hasil saja. Strukturnya jauh lebih kompleks. Misalnya, perusahaan tambang resmi wajib membayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan atas keuntungannya. Pimpinan perusahaan membayar Pajak Penghasilan Pribadi, dan dividen yang diterima pemegang saham juga menjadi objek pajak. Ribuan pekerja tambang membayar PPh karyawan atau PPh Pasal 21.
Transaksi pembelian barang dan jasa oleh perusahaan tersebut terkena Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Lahan tambang dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Jika perusahaan mengimpor bahan baku, ada PPN impor dan bea masuk. Jika produksinya diekspor, sesuai kebijakan, mungkin dikenakan Bea Keluar.
Fiskal dari SDA sebagian besar diperoleh melalui mekanisme perpajakan ini. Selain itu, ada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari izin, iuran, royalti, dan bagi hasil, tergantung kontrak dengan pemerintah.
Pendapatan negara dari SDA diperkirakan mencapai Rp 450 triliun hingga Rp 550 triliun per tahun dalam kondisi harga komoditas yang normal. Dari angka ini, sekitar Rp 200 triliun hingga Rp 280 triliun berasal dari perpajakan seperti PPh, PPN, PBB, dan Bea Keluar. Dengan kata lain, hampir separuh pendapatan dari SDA sudah mengandung elemen pajak.
Pernyataan bahwa negara hanya bisa mengandalkan SDA tanpa pajak tidak konsisten secara logis karena hampir separuh pendapatan SDA memang berupa penerimaan pajak.
