Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menegaskan komitmen lembaganya untuk tetap menjalankan langkah efisiensi di tengah pengurangan anggaran tahun 2026.
Pernyataan ini disampaikan Nanik dalam konferensi pers pertamanya usai resmi ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin BGN.
Nanik kini menggantikan posisi Dadan Hindayana yang sebelumnya tersandung kasus hukum terkait tindak pidana korupsi.
Pada hari pertamanya menjabat, pimpinan baru BGN langsung bergerak cepat dengan melakukan konsolidasi internal untuk mematangkan strategi ke depan.
Nanik menyebutkan bahwa fokus utama dalam rencana kerja mereka adalah menciptakan pengelolaan anggaran yang jauh lebih hemat dan efektif.
Upaya ini tetap menjadi prioritas meskipun alokasi dana untuk lembaga tersebut telah mengalami penyusutan yang cukup signifikan.
Penyesuaian Anggaran dan Kualitas Layanan
Anggaran operasional BGN untuk tahun 2026 tercatat turun dari angka semula Rp 335 triliun menjadi kini Rp 268 triliun.
Walaupun anggaran dipangkas, Nanik memberikan jaminan bahwa kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan mengalami penurunan.
Saat ini, pihak BGN sedang bekerja keras melakukan pembenahan pada sistem tata kelola kelembagaan agar lebih transparan.
Langkah perbaikan tersebut bertujuan untuk memastikan program unggulan pemerintah ini berjalan tepat sasaran bagi para penerima manfaat.
Nanik menekankan bahwa target utama mereka saat ini adalah memberikan manfaat yang maksimal dan nyata bagi masyarakat luas.
Untuk mencapai tujuan tersebut, BGN akan memperketat kriteria kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan makan bergizi.
Strategi Optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis
Dalam rangka penataan ulang, BGN memutuskan untuk mengambil kebijakan yang berdampak pada pengembangan infrastruktur penyedia makanan.
Salah satu langkah berani yang diambil adalah menghentikan sementara penambahan titik distribusi atau dapur baru di berbagai wilayah.
Beberapa langkah strategis yang akan dijalankan oleh BGN meliputi:
- Melakukan moratorium atau penghentian sementara pendaftaran titik dapur MBG yang baru.
- Meningkatkan kualitas operasional dapur yang sudah ada agar standar gizinya tetap terjaga dengan baik.
- Memperkuat proses pembinaan serta standardisasi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
- Mengevaluasi kembali layanan distribusi makanan, terutama untuk wilayah yang sulit dijangkau.
Kebijakan moratorium ini dilakukan agar manajemen bisa fokus memperbaiki fasilitas yang sudah beroperasi saat ini agar lebih berkualitas.
Selain itu, Nanik menaruh perhatian khusus pada tantangan distribusi pangan di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pihak BGN mengakui bahwa sistem layanan di wilayah pelosok tersebut masih memerlukan banyak penyempurnaan agar lebih merata.
Dengan adanya penataan menyeluruh ini, diharapkan seluruh anak di pelosok Indonesia dapat merasakan manfaat protein dan gizi secara adil.
Berikut adalah perbandingan data anggaran BGN yang menjadi dasar kebijakan efisiensi pada periode mendatang.
Ringkasan Perubahan Anggaran BGN Tahun 2026:
| Keterangan | Nilai Anggaran |
|---|---|
| Rencana Anggaran Awal | Rp 335 Triliun |
| Anggaran Setelah Pemangkasan | Rp 268 Triliun |
| Selisih Pengurangan | Rp 67 Triliun |
Data di atas memperlihatkan adanya penurunan dana yang cukup besar, yang menuntut BGN untuk bekerja secara lebih kreatif dan disiplin dalam mengelola sisa anggaran yang ada.
