Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi telah melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru di Istana Negara pada Senin (8/6/2026).
Langkah perdana yang diambil Nanik usai pelantikan adalah memberikan penjelasan mendalam mengenai arah kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke depannya.
Fokus utama Nanik sebagai pimpinan baru BGN adalah melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sasaran penerima manfaat dari sekolah-sekolah yang dianggap sudah mandiri secara finansial.
Menurut Nanik, efisiensi anggaran menjadi prioritas tertinggi agar program ini tidak menjadi beban yang terlalu berat bagi keuangan negara saat ini.
Meski mengedepankan efisiensi, ia menegaskan bahwa target pemenuhan gizi bagi masyarakat yang memang membutuhkan tetap menjadi komitmen utama dan tidak akan dikurangi nilainya.
Langkah strategis yang akan dijalankan oleh Badan Gizi Nasional dalam waktu dekat:
- Menerapkan kebijakan moratorium untuk pembangunan titik-titik layanan gizi yang baru.
- Menghentikan sementara penambahan operasional dapur baru guna melakukan penataan manajemen.
- Melakukan pemetaan ulang terhadap sebaran dapur yang saat ini masih didominasi di Pulau Jawa.
- Melakukan refocusing atau penajaman kriteria penerima manfaat agar lebih tepat sasaran.
- Meningkatkan standar kontrol kualitas dibandingkan hanya mengejar kuantitas distribusi semata.
Nanik menjelaskan bahwa penghentian sementara penambahan dapur dilakukan karena saat ini sudah terdapat sekitar 27.877 dapur operasional yang tercatat berdasarkan data virtual account di BGN.
Langkah penundaan ini diambil untuk meninjau apakah kapasitas dapur yang ada saat ini sudah mampu melayani jumlah penerima manfaat secara optimal atau justru terjadi kelebihan kapasitas.
Selain masalah jumlah, Nanik juga menyoroti adanya ketimpangan lokasi dapur operasional yang masih terkonsentrasi di wilayah Pulau Jawa dan belum merata ke seluruh Indonesia.
Evaluasi signifikan lainnya yang disoroti oleh Kepala BGN adalah mengenai profil sekolah yang mendapatkan bantuan program gizi tersebut.
Nanik mengungkapkan rencananya untuk melakukan refocusing penerima manfaat karena ditemukan adanya sekolah-sekolah dengan kondisi ekonomi mapan yang tetap mendapatkan bantuan.
Ia menilai sekolah yang memiliki kemampuan finansial memadai seharusnya tidak lagi menjadi prioritas penerima manfaat karena standar gizi siswanya diasumsikan sudah terjaga dengan baik.
Kebijakan ini bertujuan agar anggaran negara dapat dialihkan secara maksimal kepada anak-anak atau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan dukungan gizi dari pemerintah.
Selain fokus pada sasaran penerima, Nanik menekankan bahwa kontrol kualitas akan menjadi standar utama dalam pelaksanaan operasional harian BGN di masa kepemimpinannya.
Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin lagi terjebak pada ambisi mengejar angka atau jumlah penyaluran semata jika hal itu mengorbankan kualitas makanan yang diberikan.
Berikut adalah ringkasan data dan kebijakan terbaru dari Badan Gizi Nasional pasca pelantikan:
| Aspek Evaluasi | Status / Tindakan Terbaru |
|---|---|
| Jumlah Dapur Operasional | 27.877 Unit (Data Virtual Account) |
| Status Penambahan Dapur | Moratorium (Dihentikan Sementara) |
| Prioritas Penerima | Sekolah dan anak yang benar-benar membutuhkan |
| Fokus Wilayah | Pemerataan luar Pulau Jawa |
| Standar Keberhasilan | Kontrol kualitas gizi (Quality Control) |
Tabel tersebut merangkum kebijakan efisiensi yang diambil oleh Nanik S. Deyang untuk memastikan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis di tengah tantangan ekonomi nasional.
Pelantikan Nanik sebagai Kepala BGN ini juga dibarengi dengan pelantikan pimpinan BGN lainnya guna memperkuat struktur organisasi di lembaga yang memegang peran vital dalam pembangunan sumber daya manusia tersebut.
Dengan adanya evaluasi terhadap "sekolah kaya", pemerintah berharap ada rasa keadilan sosial yang lebih nyata dalam pendistribusian akses gizi yang merata di tanah air.
Langkah tegas ini diambil sebagai respon cepat untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan negara benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat kelas bawah.
