Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta resmi menyetujui permohonan pengalihan status penahanan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Dalam putusan tersebut, Nadiem kini menyandang status sebagai tahanan rumah dengan pertimbangan utama mengenai kondisi kesehatannya.
Ketua Majelis Hakim, Purwanto Abdullah, membacakan penetapan dengan nomor perkara 147/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst dalam persidangan yang berlangsung pada Senin, 11 Mei 2026. Purwanto menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa telah dikabulkan secara resmi oleh pengadilan.
Keputusan hakim ini didasari oleh laporan medis yang menunjukkan adanya gangguan kesehatan serius yang dialami oleh Nadiem Makarim selama masa persidangan kasus Chromebook. Keterangan dari pihak RS Abdi Waluyo di hadapan majelis hakim menjadi salah satu poin kunci yang memperkuat dasar pengambilan kebijakan tersebut.
Majelis Hakim juga merujuk pada pendapat ahli medis yang menyatakan bahwa proses pemulihan pasca operasi memerlukan waktu sekitar tiga hingga enam pekan. Pemulihan ini dinilai tidak akan berjalan secara maksimal apabila Nadiem tetap menjalani masa penahanan di dalam rumah tahanan negara.
Pertimbangan Hak Asasi Manusia dan Kesehatan
Dalam persidangan tersebut, Hakim Purwanto menekankan pentingnya menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam konstitusi Indonesia. Ia menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, termasuk bagi mereka yang sedang terjerat kasus hukum.
Hakim mengutip Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan hukum utama. Pasal tersebut menegaskan bahwa hak atas kesehatan tetap melekat pada diri terdakwa meskipun proses peradilan pidana masih terus berjalan di pengadilan.
Daftar syarat ketat yang wajib dipatuhi Nadiem Makarim selama masa tahanan rumah:
- Berada di dalam rumah kediamannya selama 24 jam penuh tanpa terkecuali.
- Melakukan wajib lapor sebanyak dua kali dalam satu minggu kepada pihak berwenang.
- Menyerahkan dokumen perjalanan berupa paspor kepada pihak kejaksaan atau pengadilan.
- Dilarang keras menjalin komunikasi dengan saksi-saksi maupun terdakwa lain dalam perkara tersebut.
Syarat-syarat di atas harus dijalankan secara disiplin agar status tahanan rumah tetap berlaku bagi terdakwa. Lokasi penahanan rumah ini telah ditetapkan berada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sesuai dengan alamat yang diajukan oleh pihak penasihat hukum.
Majelis Hakim memberikan peringatan keras bahwa segala bentuk pelanggaran terhadap poin-poin kesepakatan tersebut akan berakibat fatal. Jika Nadiem terbukti melanggar salah satu syarat, maka status penahanannya akan langsung dikembalikan ke Rumah Tahanan Negara guna memastikan pengawasan berjalan efektif.
Respon Nadiem Makarim dan Jadwal Tindakan Medis
Mendengar keputusan tersebut, Nadiem Makarim yang juga merupakan pendiri Gojek mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas kebijakan majelis hakim. Ia merasa diberikan kesempatan untuk fokus pada penyembuhan fisiknya di lingkungan yang lebih terkontrol dan steril.
Nadiem dijadwalkan akan menjalani tindakan operasi medis pada hari Rabu, 13 Mei 2026 mendatang. Dengan status tahanan rumah ini, ia berharap proses pemulihan pasca operasi dapat dilakukan secara intensif di kediaman pribadinya agar kondisinya segera membaik.
“Saya hanya ingin mengucapkan alhamdulillah, rasa syukur saya kepada Allah SWT atas putusan ini,” ujar Nadiem saat memberikan pernyataan di ruang sidang. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada majelis hakim yang telah mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam menangani permohonan pengalihan status penahanannya.
Informasi terkait perkembangan kasus hukum dan latar belakang persidangan:
| Kategori Informasi | Detail Terkait Perkara |
|---|---|
| Nama Terdakwa | Nadiem Makarim (Eks Mendikbudristek) |
| Kasus Hukum | Dugaan korupsi pengadaan Chromebook |
| Lokasi Tahanan Rumah | Kebayoran Baru, Jakarta Selatan |
| Agenda Medis | Operasi pada Rabu, 13 Mei 2026 |
| Konsekuensi Pelanggaran | Kembali ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) |
Tabel di atas merangkum rincian mengenai situasi terkini Nadiem Makarim dalam menghadapi proses hukum di Pengadilan Tipikor Jakarta. Data ini menunjukkan bahwa meskipun status penahanan beralih, pengawasan terhadap terdakwa tetap dilakukan secara ketat oleh negara.
Sebelumnya, dalam rangkaian persidangan, Nadiem sempat mengklaim bahwa aturan pengadaan Chromebook bukan diteken oleh dirinya sebagai menteri. Ia menyebutkan bahwa regulasi teknis tersebut ditandatangani pada level Direktur Jenderal (Dirjen), bukan langsung oleh pucuk pimpinan kementerian.
Selain itu, Nadiem juga pernah memberikan keterangan mengenai kebijakan pemberian gaji tambahan bagi staf ahli dalam kementeriannya. Ia menyebut angka di kisaran Rp15 juta hingga Rp20 juta, sembari mengakui merasa sering mengalami kerugian secara finansial selama menjabat sebagai Mendikbudristek.
Kini dengan pengalihan status ini, publik menunggu kelanjutan persidangan yang diperkirakan akan tetap berjalan sesuai jadwal meskipun terdakwa berada dalam masa pemulihan kesehatan. Fokus utama pengadilan saat ini adalah memastikan keadilan tetap tegak tanpa mengabaikan kondisi fisik terdakwa yang membutuhkan perawatan khusus.
