Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, secara resmi memaparkan visi dan langkah strategis yang akan diambil untuk mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Fokus utamanya meliputi efisiensi penggunaan anggaran, penataan infrastruktur dapur, hingga penajaman kriteria penerima manfaat agar program ini lebih tepat sasaran.
Selain melakukan penataan internal, Nanik juga berupaya mencari sumber pendanaan alternatif di luar APBN, terutama untuk menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Setelah resmi dilantik di Istana Negara pada Senin (8/6/2026), ia menegaskan bahwa jabatan ini merupakan tanggung jawab besar yang menyangkut masa depan generasi bangsa.
Nanik optimis bahwa inisiatif ini tidak hanya sekadar memberikan asupan makanan bagi anak-anak, tetapi juga menjadi mesin penggerak ekonomi di lapisan masyarakat bawah. Ia percaya bahwa manajemen yang profesional dan transparan akan menjadi kunci keberhasilan program ini dalam jangka panjang.
Dalam menjalankan roda kepemimpinan di BGN, Nanik tidak bekerja sendirian karena ia akan didampingi oleh dua sosok penting di jajaran pimpinan. Wakil Kepala BGN Arumsari akan bertanggung jawab dalam pengawasan aspek keuangan serta tata kelola anggaran agar tetap akuntabel.
Sementara itu, Sakti Wahyu Trenggono akan turut membantu dalam pengembangan layanan, khususnya di daerah-daerah yang selama ini sulit terjangkau. Kolaborasi tim pimpinan ini diharapkan mampu menciptakan sistem distribusi gizi yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
Moratorium Pendaftaran Dapur Baru dan Penataan Distribusi
Langkah awal yang cukup signifikan di bawah kepemimpinan Nanik adalah penerapan kebijakan moratorium atau penghentian sementara pembukaan dapur baru. BGN memutuskan untuk menyetop pendaftaran titik layanan baru guna melakukan evaluasi mendalam terhadap infrastruktur yang sudah ada.
Berdasarkan data yang ada, saat ini sudah terdapat 27.877 dapur atau titik layanan yang tercatat dalam sistem operasional virtual account. Jumlah yang sangat besar ini perlu ditinjau kembali agar distribusinya tidak timpang antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
Nanik mengungkapkan kekhawatirannya terhadap penumpukan fasilitas layanan yang saat ini masih didominasi oleh daerah-daerah di Pulau Jawa. Ia berencana melakukan pemetaan ulang untuk mengetahui kebutuhan riil di setiap provinsi, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga DKI Jakarta.
Menurut data dari Arumsari, sebaran dapur saat ini memang masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan yang relatif lebih mudah dijangkau. Dengan adanya penataan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada daerah yang kelebihan fasilitas sementara daerah lain justru mengalami kekurangan.
Setelah proses pemetaan dan sinkronisasi kebutuhan selesai dilakukan, BGN baru akan mempertimbangkan untuk membuka kembali pendaftaran dapur baru. Langkah ini diambil agar investasi infrastruktur yang dikeluarkan negara benar-benar memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
Refocusing Sasaran Penerima Manfaat MBG
Selain memperbaiki infrastruktur, Nanik juga menyoroti pentingnya penajaman kriteria penerima manfaat agar program MBG tidak salah sasaran. Ia memandang perlu adanya evaluasi terhadap daftar sekolah dan kelompok masyarakat yang mendapatkan bantuan gizi gratis ini.
Nanik menekankan bahwa intervensi gizi seharusnya diprioritaskan bagi keluarga yang masuk dalam kategori rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, sekolah-sekolah dengan kategori menengah ke atas atau "sekolah kaya" mungkin tidak lagi menjadi prioritas utama dalam program ini.
Argumen di balik kebijakan ini adalah bahwa siswa di sekolah mapan biasanya sudah mendapatkan asupan gizi yang mencukupi dari lingkungan keluarga mereka. Dengan demikian, anggaran negara dapat dialokasikan lebih besar kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dukungan nutrisi tambahan.
Saat ini, target penerima manfaat MBG diperkirakan mencapai angka sekitar 63 juta orang di seluruh penjuru tanah air. BGN akan memverifikasi kembali angka tersebut untuk memastikan apakah jumlah tersebut sudah akurat atau justru bisa dikurangi untuk menambah cakupan di wilayah lain.
Evaluasi ini bertujuan untuk menciptakan asas keadilan dalam distribusi bantuan pangan nasional. Nanik ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan APBN memberikan manfaat nyata bagi kesehatan dan kecerdasan anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Mengutamakan Kualitas Dibandingkan Kuantitas
Memasuki tahun 2026, Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk menggeser fokus utama mereka dari sekadar mengejar angka menuju pencapaian kualitas. Nanik telah menyampaikan kepada Presiden bahwa tahun depan adalah momentum untuk memperkuat standar operasional prosedur di setiap titik layanan.
Hal ini berarti BGN tidak akan terburu-buru melakukan penambahan jumlah dapur secara masif jika layanan yang ada belum optimal. Pengawasan ketat akan dilakukan terhadap seluruh dapur yang sudah beroperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kesehatan dan kebersihan.
Audit menyeluruh akan dilakukan terhadap dapur-dapur tersebut berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hasil dari audit ini nantinya akan menjadi dasar dalam mengelompokkan kapasitas serta kemampuan masing-masing unit layanan di lapangan.
Nanik menegaskan bahwa kepuasan dan dampak kesehatan bagi penerima manfaat adalah indikator keberhasilan yang jauh lebih penting daripada sekadar jumlah porsi yang dibagikan. Kualitas bahan pangan dan proses pengolahan menjadi perhatian utama dalam proses pengawasan ini.
Strategi Pendanaan Wilayah 3T dan Kolaborasi Swasta
Tantangan terbesar dalam program MBG adalah menjangkau wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang memiliki kendala geografis dan biaya logistik tinggi. Untuk mengatasi hal ini, Nanik menyiapkan skema pendanaan kreatif guna mengurangi ketergantungan pada APBN.
Ia mendorong keterlibatan aktif dari sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), baik dari perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta besar. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur gizi di daerah-daerah terpencil yang sulit diakses oleh anggaran pemerintah pusat.
Beberapa sumber pendanaan potensial yang akan dioptimalkan oleh BGN antara lain :
- Dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan BUMN yang memiliki wilayah kerja di daerah terpencil.
- Hibah internasional dari lembaga donor yang memiliki kepedulian terhadap isu gizi dan kesehatan anak.
- Kontribusi langsung dari perusahaan swasta besar yang berinvestasi di wilayah setempat sebagai bentuk kepedulian sosial.
- Kerja sama dengan investor lokal maupun asing yang ingin membangun fasilitas pendukung program gizi secara mandiri.
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pemerintah sangat terbuka terhadap berbagai bentuk kerja sama yang saling menguntungkan demi kepentingan nasional. Nanik bahkan mengungkapkan bahwa sudah ada beberapa investor yang mulai membangun infrastruktur pendukung di wilayah 3T secara sukarela.
Tugas BGN selanjutnya adalah melakukan koordinasi dan penataan agar inisiatif dari pihak swasta tersebut dapat selaras dengan program nasional. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan sektor usaha, kendala pendanaan di wilayah terpencil diharapkan dapat teratasi dengan lebih cepat.
Saat ini, jajaran pimpinan BGN sudah mulai melakukan serangkaian rapat intensif untuk merealisasikan rencana-rencana besar tersebut dalam waktu dekat. Nanik mengakhiri penjelasannya dengan menegaskan bahwa seluruh langkah efisiensi ini sudah mulai berjalan untuk memastikan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis.
Ringkasan strategi utama kepemimpinan Nanik S. Deyang di Badan Gizi Nasional :
| Aspek Strategi | Langkah yang Diambil |
|---|---|
| Infrastruktur | Moratorium dapur baru dan evaluasi distribusi di Pulau Jawa. |
| Sasaran Penerima | Refocusing pada kelompok rentan dan evaluasi sekolah kategori kaya. |
| Fokus Program | Memprioritaskan kualitas layanan dibandingkan penambahan jumlah porsi. |
| Pendanaan | Mendorong penggunaan dana CSR, hibah, dan kolaborasi swasta di wilayah 3T. |
Tabel tersebut merangkum empat pilar utama yang akan menjadi landasan kerja BGN dalam beberapa tahun ke depan. Melalui pendekatan yang lebih terukur, diharapkan program ini dapat menjadi solusi nyata dalam mengatasi masalah stunting dan malnutrisi di Indonesia.
