Terhambat! Intip Kendala Pembangunan Sekolah Rakyat di Temanggung

Terhambat! Intip Kendala Pembangunan Sekolah Rakyat di Temanggung
Foto: Ilustrasi Terhambat! Intip Kendala Pembangunan Sekolah Rakyat di Temanggung.
Ukuran teks

Pembangunan Sekolah Rakyat di Temanggung saat ini tertunda karena kendala sosial yang belum menemukan titik kesepakatan dengan masyarakat sekitar, meskipun lahan telah dinyatakan layak. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa pembangunan sekolah ini mengalami tantangan di beberapa daerah terutama terkait penerimaan masyarakat setempat.

Dalam sebuah konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Rabu (6/5/2026), Ia menjelaskan bahwa proyek Sekolah Rakyat ini merupakan kolaborasi lintas kementerian, di mana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertanggung jawab atas pembangunan fisiknya dan lokasi ditentukan bersama Kementerian Sosial serta pemerintah daerah. "Pemerintah daerah menyediakan lahan, selanjutnya kementerian PU mengadakan asesmen untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi termasuk Amdal, kontur tanah, hingga status clear and clean," ungkapnya.

Gus Ipul menambahkan bahwa meskipun secara administratif beberapa lahan telah layak, kendala sosial di lapangan menjadi tantangan yang harus diatasi. Di Temanggung, proses pembangunan belum dapat dimulai karena belum tercapainya kesepakatan antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Sementara di Wonosobo, meskipun sudah ada kemajuan, pembangunan sebagian lokasi masih merasa terkendala, tetapi diharapkan bisa segera diselesaikan. "Di Wonosobo sebagian sudah bisa dibangun, tapi sebagian lainnya masih bermasalah. Insyaallah dalam waktu dekat bisa diselesaikan," kata Saifullah Yusuf.

Menteri Sosial menekankan pentingnya musyawarah dengan warga setempat oleh pemerintah daerah guna mencapai solusi terbaik. Selain itu, ia juga merespons keprihatinan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap proses pengadaan dalam program ini dan membuka diri untuk pengawasan lebih lanjut.

"Kami akan berkoordinasi dengan KPK untuk melaporkan seluruh proses yang sudah dilakukan. Ini kesempatan baik untuk evaluasi," tuturnya. Kementerian Sosial akan terus bekerja sama dengan penegak hukum lain untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. "Kami sangat terbuka untuk diaudit dan diperiksa sebagai bagian dari upaya mencegah penyimpangan," tegasnya.

Artikel terkait

Rekomendasi