Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, baru saja menjalani sidang pembacaan tuntutan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung menyusun dokumen tuntutan yang sangat tebal untuk menjerat pria yang menjabat pada periode 2019–2024 tersebut.
Jaksa Roy Riady mengungkapkan bahwa surat tuntutan terhadap Nadiem memiliki ketebalan hingga 1.597 halaman. Dokumen tersebut mencakup berbagai aspek hukum yang disusun secara mendalam dan sistematis guna membuktikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi.
Struktur dan Pembacaan Surat Tuntutan
Pihak JPU menjelaskan bahwa ribuan halaman tersebut terdiri dari beberapa bagian penting yang menjadi fondasi tuntutan mereka. Struktur dokumen tersebut diawali dengan pendahuluan, pemaparan fakta-fakta yang muncul selama persidangan, hingga analisa fakta dan yuridis.
Meskipun dokumen tuntutan sangat tebal, jaksa memutuskan untuk hanya membacakan poin-poin intinya saja di hadapan majelis hakim. Fokus pembacaan dimulai dari bagian pendahuluan dan langsung berlanjut ke bagian analisa yuridis untuk efisiensi waktu sidang.
Keputusan untuk meringkas pembacaan ini telah mendapatkan persetujuan dari majelis hakim serta tim advokat yang mendampingi Nadiem. Langkah ini diambil mengingat kondisi kesehatan terdakwa yang membutuhkan penanganan medis segera setelah persidangan berakhir.
Kondisi Kesehatan Nadiem Makarim
Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat tersebut, Hakim Ketua Purwanto Abdullah sempat menanyakan kondisi fisik Nadiem. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa terdakwa dalam keadaan layak untuk mengikuti jalannya proses hukum.
Nadiem menyatakan bahwa dirinya dalam kondisi sehat dan siap untuk mendengarkan isi tuntutan dari jaksa penuntut umum. Namun, ia juga menginformasikan kepada majelis hakim bahwa ia dijadwalkan untuk menjalani tindakan operasi di rumah sakit pada malam harinya.
Setelah mengikuti rangkaian sidang tersebut, mantan bos Gojek ini direncanakan akan langsung menuju fasilitas medis. Informasi mengenai rencana operasi ini menjadi salah satu alasan mengapa sidang pembacaan tuntutan dipercepat dengan hanya membacakan poin-poin krusial.
Detail Kasus Korupsi Chromebook
Kasus yang menjerat Nadiem ini berkaitan dengan program digitalisasi pendidikan yang mencakup pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Program tersebut dilaksanakan di lingkungan Kemendikbudristek dalam rentang waktu tahun anggaran 2019 hingga 2022.
Berdasarkan dakwaan yang disusun, Nadiem dituduh melakukan tindakan korupsi yang mengakibatkan kerugian finansial negara yang sangat masif. Nilai kerugian negara dalam proyek ini diperkirakan mencapai angka fantastis, yakni sebesar Rp2,18 triliun.
Rincian kerugian negara tersebut terbagi ke dalam beberapa poin utama sebagai berikut:
- Anggaran sebesar Rp1,56 triliun yang berkaitan langsung dengan program digitalisasi pendidikan secara umum di Kemendikbudristek.
- Dana senilai 44,05 juta dolar AS atau sekitar Rp621,39 miliar terkait pengadaan sistem Chrome Device Management (CDM).
- Pengadaan CDM tersebut dinilai oleh jaksa tidak memiliki asas manfaat dan sebenarnya tidak diperlukan dalam program digitalisasi tersebut.
Jaksa menilai bahwa pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi ini tidak berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, prosesnya dianggap telah melanggar prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang berlaku di pemerintahan.
Keterlibatan Pihak Lain dan Aliran Dana
Dalam menjalankan aksinya, Nadiem diduga tidak bekerja sendirian melainkan bersama-sama dengan beberapa pihak lain. Terdapat tiga terdakwa lainnya yang diproses dalam berkas persidangan terpisah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka.
Nama-nama yang ikut terseret di antaranya adalah Ibrahim Arief atau yang akrab disapa Ibam, Mulyatsyah, serta Sri Wahyuningsih. Selain itu, ada satu nama lagi yakni Jurist Tan yang hingga saat ini statusnya masih menjadi buronan pihak berwajib.
Pihak JPU juga membeberkan adanya dugaan aliran dana yang masuk ke kantong pribadi mantan menteri tersebut dalam jumlah yang sangat besar. Nadiem diduga menerima uang senilai Rp809,59 miliar yang disalurkan melalui mekanisme bisnis tertentu.
Uang tersebut disinyalir berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) melalui perantara PT Gojek Indonesia. Sebagian besar modal dari PT AKAB sendiri diketahui bersumber dari investasi raksasa teknologi Google yang bernilai 786,99 juta dolar AS.
Analisis Kekayaan dan Ancaman Hukuman
Dugaan aliran dana ini juga dikaitkan dengan lonjakan nilai kekayaan Nadiem yang tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pada laporan tahun 2022, tercatat bahwa Nadiem memiliki aset berupa surat berharga dengan nilai mencapai Rp5,59 triliun.
Berikut adalah ringkasan poin-poin hukum dan data finansial terkait kasus ini:
| Kategori Informasi | Detail Keterangan |
|---|---|
| Total Kerugian Negara | Rp2,18 Triliun |
| Dugaan Uang Diterima Terdakwa | Rp809,59 Miliar |
| Total Halaman Tuntutan | 1.597 Halaman |
| Pasal yang Disangkakan | Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor |
Tabel di atas merangkum angka-angka signifikan yang menjadi poin utama dalam persidangan kasus korupsi Chromebook ini. Data ini digunakan jaksa untuk memperkuat argumen mengenai besarnya dampak kerugian yang dialami oleh kas negara.
Akibat perbuatan tersebut, Nadiem Makarim kini terancam hukuman pidana yang cukup berat sesuai dengan aturan perundang-undangan di Indonesia. Ia dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pasal tersebut juga telah diperbarui melalui UU Nomor 20 Tahun 2001, yang kemudian dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan landasan hukum ini, jaksa penuntut umum berharap majelis hakim memberikan hukuman yang setimpal dengan kerugian negara yang ditimbulkan.
