Pengamat ekonomi memberikan tanggapan tegas mengenai isu yang mengaitkan peningkatan utang negara dengan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pandangan yang menyudutkan program tersebut dinilai sebagai pemahaman fiskal yang dangkal dan tidak mendasar.
Ronny P. Sasmita, selaku Analis Senior di Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), menjelaskan bahwa mekanisme pengelolaan APBN modern jauh lebih kompleks. Menurutnya, utang pemerintah tidak bisa dipandang secara sempit sebagai alat untuk membiayai satu program tunggal saja.
Ia menekankan bahwa dalam tata kelola anggaran yang profesional, utang menjadi bagian integral dari strategi pembiayaan negara secara menyeluruh. Hal ini mencakup berbagai sektor krusial yang saling berkaitan dalam struktur belanja pemerintah.
“Dalam struktur APBN yang modern, utang negara tidak pernah berdiri sendiri hanya untuk mendanai satu program tertentu. Utang merupakan bagian dari keseluruhan strategi pembiayaan negara,” ujar Ronny dalam keterangannya pada Selasa (12/5/2026).
Pembiayaan tersebut meliputi pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, layanan kesehatan, pemberian subsidi energi, perlindungan sosial, hingga upaya stabilisasi ekonomi nasional. Oleh karena itu, mengisolasi satu program sebagai penyebab utama utang dianggap tidak akurat.
Data terbaru dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) memperkuat gambaran mengenai posisi keuangan negara saat ini. Angka-angka tersebut menunjukkan skala pembiayaan yang dikelola oleh pemerintah pusat untuk menjaga roda ekonomi tetap berputar.
Rincian komposisi utang pemerintah pusat hingga periode 31 Maret 2026 adalah sebagai berikut:- Total Utang: Mencapai angka Rp9.920,42 triliun.
- Rasio terhadap PDB: Berada di level 40,75 persen terhadap Produk Domestik Bruto.
- Surat Berharga Negara (SBN): Sebesar Rp8.652,89 triliun atau mendominasi sekitar 87,22 persen.
- Pinjaman: Tercatat sebesar Rp1.267,52 triliun yang setara dengan 12,78 persen dari total utang.
Berdasarkan data tersebut, Ronny kembali menegaskan bahwa realisasi utang tidak dapat dikaitkan begitu saja dengan satu program seperti MBG. Secara teknokratis, Indonesia menerapkan mekanisme pooled financing dalam pengelolaan struktur APBN.
Artinya, seluruh sumber penerimaan negara dan pembiayaan dikumpulkan dalam satu wadah besar untuk membiayai belanja negara secara umum. Mekanisme ini berbeda dengan project-based debt atau utang berbasis proyek yang sering kali disalahpahami oleh masyarakat awam.
Ronny menilai bahwa penyebutan utang naik akibat program Makan Bergizi Gratis adalah sebuah penyederhanaan yang tidak presisi secara akademik. Jika logika tersebut terus digunakan, maka setiap pos pengeluaran negara bisa diklaim sebagai alasan tunggal kenaikan utang.
“Jika cara berpikir seperti itu diterapkan, maka semua program pemerintah, mulai dari pembangunan jalan tol hingga pembayaran gaji ASN, bisa dituduh sebagai penyebab tunggal utang,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa ekonomi negara bekerja lebih rumit daripada sekadar cocoklogi fiskal di media sosial.
Investasi Strategis pada Kualitas Sumber Daya Manusia
Lebih lanjut, Ronny menyoroti bahwa dalam teori pembangunan modern, investasi pada gizi anak-anak merupakan bentuk belanja negara yang sangat produktif. Kualitas sumber daya manusia (SDM) dipandang sebagai fondasi paling utama bagi produktivitas jangka panjang sebuah bangsa.
Investasi biologis ini sangat krusial mengingat dampak buruk yang ditimbulkan jika gizi anak terabaikan. Anak-anak yang mengalami stunting atau kekurangan nutrisi kronis akan menghadapi kendala besar di masa depan.
Potensi dampak jangka panjang bagi anak-anak dengan kondisi gizi buruk meliputi:
- Penurunan kapasitas kognitif dan kemampuan belajar yang signifikan.
- Rendahnya tingkat produktivitas ekonomi saat memasuki usia dewasa.
- Beban kesehatan yang lebih tinggi di masa depan yang harus ditanggung negara.
- Terhambatnya daya saing bangsa dalam pasar tenaga kerja global.
“Pemerintah sebenarnya bukan sekadar menghabiskan anggaran untuk makan siang, melainkan sedang melakukan investasi intelektual terhadap generasi produktif 15 hingga 20 tahun mendatang,” ungkap Ronny. Ia mengingatkan bahwa biaya terbesar negara adalah membiarkan generasinya tumbuh tidak sehat.
Membiarkan anak-anak tumbuh dengan kualitas kesehatan dan kecerdasan yang rendah akan berdampak jauh lebih mahal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di masa depan. Kerugian ekonomi akibat penurunan kualitas SDM sulit untuk dipulihkan jika sudah terlambat diintervensi.
Dampak Ekonomi yang Luas dan Efek Pengganda
Selain manfaat kesehatan, program Makan Bergizi Gratis juga diprediksi akan menciptakan multiplier effect atau efek pengganda yang luas bagi ekonomi lokal. Uang yang dialokasikan pemerintah tidak akan hilang begitu saja, melainkan berputar di dalam ekosistem ekonomi domestik.
Program ini melibatkan rantai pasok yang besar, mulai dari petani kecil hingga penyedia jasa logistik di daerah-daerah. Hal ini memberikan dorongan nyata bagi pelaku usaha di berbagai lapisan masyarakat.
Sektor-sektor ekonomi yang akan merasakan dampak positif dari program MBG antara lain:- Pertanian dan Peternakan: Peningkatan permintaan bahan pangan segar dari petani lokal.
- UMKM Pangan: Melibatkan unit usaha kecil untuk penyediaan dan pengolahan makanan.
- Logistik Daerah: Penguatan jaringan distribusi makanan hingga ke pelosok daerah.
- Lapangan Kerja: Terciptanya peluang kerja baru bagi tenaga masak dan distribusi di tingkat lokal.
Ronny menambahkan bahwa di tengah situasi ekonomi global yang tidak pasti, instrumen fiskal semacam ini sangat berguna. Program ini berperan dalam menjaga konsumsi nasional dan memperkuat permintaan domestik yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi.
Melihat berbagai manfaat tersebut, Ronny menyarankan agar perdebatan publik tidak lagi berkutat pada perlu atau tidaknya program ini dilaksanakan. Menurutnya, fokus perhatian masyarakat dan pengamat seharusnya beralih pada aspek teknis eksekusi di lapangan.
“Diskusi yang sehat seharusnya bukan lagi mempertanyakan kehadiran MBG, melainkan bagaimana memastikan program ini tepat sasaran dan efisien,” tegasnya menutup pembicaraan. Ia menekankan pentingnya pengawasan agar tidak terjadi kebocoran anggaran sehingga tujuan utama program tercapai sepenuhnya.
