Hubungan ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) semakin kokoh seiring dengan upaya kedua negara untuk memperluas akses pasar dan menyelaraskan kebijakan perdagangan. Dalam sebuah rilis resmi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terungkap bahwa peningkatan kerja sama ini disoroti saat pertemuan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) di sela Pertemuan Tingkat Menteri OECD 2026 di Paris.
Dalam pertemuan tersebut, AS memberikan apresiasi pada langkah Indonesia dalam meningkatkan penegakan hukum ketenagakerjaan, terutama dalam menyelesaikan isu terkait kerja paksa. Pengakuan tersebut menempatkan Indonesia dalam kelompok enam negara prioritas atau Good Group, bersama dengan Kanada, Ekuador, Uni Eropa, Meksiko, dan Pakistan.
Pengaruh Kebijakan Perdagangan:
- Indonesia mendapatkan tarif khusus sebesar 10% berdasar investigasi Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan AS.
- 54 negara lain akan dikenakan tarif sebesar 12,5%.
Indonesia juga telah sepakat untuk melaksanakan Agreement on Reciprocal Trade (ART) dan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2026 yang melarang impor produk yang terindikasi hasil kerja paksa. Sebagai tindak lanjut, USTR berencana mengabulkan 18 permohonan pengecualian tarif yang diajukan Indonesia dalam lingkup investigasi Pasal 301.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, fasilitasi pengecualian tarif ini menunjukkan kepercayaan internasional terhadap upaya Indonesia dalam mengatasi kendala birokratis. "Ini merupakan bukti nyata dari kepercayaan internasional terhadap upaya debottlenecking yang dilakukan Indonesia," ujar Airlangga.
Kedua negara, meski telah mencapai kesepakatan tersebut, masih membahas tantangan yang ada. Pemerintah AS menyoroti jadwal pelaksanaan pengecualian tarif Pasal 301 yang baru bisa diterapkan setelah 24 Juli 2026. Hal ini untuk menghindari kebijakan tarif yang tumpang tindih serta memastikan kepastian hukum bagi pelaku usaha AS.
AS juga menyoroti restrukturisasi tata niaga impor di Indonesia melalui sistem perizinan yang memengaruhi arus masuk produk pertanian AS, seperti apel dan daging sapi. Kebijakan ini diharapkan tidak menghambat proses akses Indonesia sebagai anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Di sisi lain, Indonesia berjuang mendapatkan akses bagi ekspor katoda tembaga produksi Freeport-McMoRan Indonesia agar bisa bebas dari tarif Section 232. Pembahasan lebih lanjut diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan perdagangan kedua negara.
Menanggapi isu-isu tersebut, Airlangga langsung mengoordinasikan penyelesaian hambatan prosedural dengan pihak terkait. Kedua negara sepakat memperkuat kolaborasi melalui penyusunan rencana aksi untuk mengatasi hambatan perdagangan teknis dan memastikan transisi kebijakan tarif berjalan lancar demi pertumbuhan ekonomi.
```
