Sinifikasi Agama di China Memanas, Gereja Katolik Patriotik Jadi Sorotan Terbaru 2026

Sinifikasi Agama di China Memanas, Gereja Katolik Patriotik Jadi Sorotan Terbaru 2026
Foto: Sinifikasi Agama di China Memanas, Gereja Katolik Patriotik Jadi Sorotan Terbaru 2026. (Illustration by Pexels)
Ukuran teks
```html

Gereja Katolik Patriotik di China saat ini menjadi sorotan terkait peranannya dalam politik. Dalam beberapa bulan terakhir, situs resmi dan kantor regional gereja ini fokus pada Undang-Undang Persatuan dan Kemajuan Etnis. Undang-undang ini oleh Parlemen Eropa disebut mempromosikan kebijakan asimilasi dan membatasi kebebasan budaya, agama, serta bahasa di China.

Zeng Liqin, seorang analis geopolitik, menyatakan bahwa gereja yang diakui pemerintah Beijing sebagai Katolik ini kini aktif dalam kampanye negara. Kampanye tersebut bertujuan merombak identitas etnis dan keagamaan sesuai dengan doktrin Partai Komunis China (CCP). Contohnya, di Mongolia Dalam, asosiasi Katolik Patriotik menggelar acara bertajuk “Three Consciousnesses in the Heart, Ethnic Unity for Harmony.”

Acara ini berfokus pada penginternalisasian UU Persatuan Etnis daripada ajaran Injil. Para rohaniwan membagikan buku panduan mengenai undang-undang ini serta menjelaskan kebijakan etnis Partai Komunis kepada umat. Mereka juga mendorong peningkatan kesadaran nasional, kewarganegaraan, dan penegakan hukum di kalangan umat.

Zeng menyampaikan, “Pesan kunci kegiatan ini adalah menyelaraskan kehidupan Katolik dengan prioritas negara, serta menjadikan undang-undang tersebut bagian dari kehidupan paroki dan rutinitas harian” (5/6/2026).

Lokasi kegiatan tersebut, yakni Mongolia Dalam, disebutkan mengalami penolakan terhadap kebijakan yang mengurangi pelajaran bahasa Mongolia dan mendorong asimilasi budaya. Zeng mencatat UU Persatuan Etnis menjadi bagian penting dalam proses ini. Implementasi undang-undang ini telah memengaruhi kurikulum pendidikan, wacana publik, dan institusi budaya.

Berperan dalam penguatan agenda yang sama, gereja Katolik di bawah kendali negara ini sekarang juga dimobilisasi. Para rohaniwan dalam kegiatan diharuskan menekankan bahwa "hukum negara lebih tinggi dari norma agama," serta umat harus menunjukkan loyalitas mereka kepada negara dengan menerima “Five Recognitions” atau “Lima Pengakuan”.

Zeng menambahkan bahwa bahasa dalam kegiatan tersebut cenderung mirip dengan istilah politik Partai Komunis daripada bahasa pastoral gereja Katolik universal.

```

Artikel terkait

Rekomendasi