Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapannya untuk mengevaluasi posisi Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen Bea Cukai). Langkah tegas ini akan diambil apabila ada instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Komentar tersebut muncul sebagai respons atas pernyataan Presiden Prabowo yang meminta agar pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) segera diganti. Presiden menekankan perlunya pergantian jika pejabat saat ini tidak mampu melakukan perbaikan signifikan.
Purbaya menegaskan bahwa dirinya akan mematuhi segala perintah yang diberikan oleh Kepala Negara. Namun, ia juga menyatakan perlu melakukan pengecekan lebih mendalam terlebih dahulu terkait kinerja internal di institusi tersebut.
"Tadi kalau kerjanya tidak benar disuruh copot saja? Nanti kita lihat. Kalau itu perintah, saya akan kerjakan, namun saya cek dulu," ujar Purbaya saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (20/5/2026).
Arahan Tegas Presiden untuk Perbaikan Bea Cukai
Saat ini, posisi Direktur Jenderal Bea dan Cukai dijabat oleh Djaka Budi Utama. Ketika ditanya mengenai penilaian kinerja bawahannya tersebut, Purbaya hanya memberikan respons singkat berupa tawa tanpa penjelasan lebih lanjut.
Sebelumnya, dalam rapat paripurna DPR RI, Presiden Prabowo Subianto memang menyoroti kinerja birokrasi, terutama di sektor pelayanan publik. Ia menginstruksikan Kementerian Keuangan untuk bertindak cepat dalam merombak pimpinan institusi yang lamban.
Prabowo menegaskan bahwa institusi Bea Cukai harus segera dibenahi demi kepentingan nasional. Beliau meminta Menteri Keuangan tidak ragu melakukan pergantian jika pimpinan yang ada saat ini dianggap tidak responsif terhadap perubahan.
Poin utama arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna :
- Perintah untuk mengganti pimpinan Bea Cukai yang tidak mampu bekerja cepat dan responsif.
- Permintaan agar seluruh kementerian dan lembaga membersihkan birokrasi dari praktik korupsi.
- Penegasan untuk menindak tegas aparat yang menyalahgunakan wewenang dalam menjalankan tugas.
- Upaya penghapusan hambatan birokrasi yang mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.
Instruksi ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin menciptakan sistem pemerintahan yang lebih bersih dan efisien. Fokus utamanya adalah menghilangkan praktik-praktik yang merugikan dunia usaha dan masyarakat umum.
Komitmen Pemberantasan Pungli dan Korupsi
Presiden Prabowo juga menyinggung banyaknya keluhan dari para pelaku usaha mengenai kendala di lapangan. Salah satu masalah yang menjadi sorotan utama adalah masih maraknya praktik pungutan liar (pungli) dalam pelayanan birokrasi.
Beliau menekankan bahwa aparatur pemerintah tidak boleh ragu dalam menindak pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan. Semua institusi negara diwajibkan untuk bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi integritas.
Berikut adalah ringkasan situasi terkini terkait rencana evaluasi pimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan:
| Aspek Evaluasi | Keterangan |
|---|---|
| Pejabat yang Disorot | Dirjen Bea Cukai (Djaka Budi Utama) |
| Alasan Evaluasi | Instruksi Presiden untuk efisiensi dan responsivitas |
| Fokus Perbaikan | Pemberantasan pungli, korupsi, dan kendala ekonomi |
| Status Terkini | Menkeu akan melakukan pengecekan internal |
Data di atas menunjukkan komitmen pemerintah dalam merespons laporan masyarakat mengenai hambatan di sektor bea dan cukai. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong terciptanya iklim investasi yang lebih sehat di Indonesia.
Prabowo menutup arahannya dengan menegaskan bahwa pemerintah harus berani melakukan perbaikan menyeluruh di setiap instansi. Hal ini bertujuan agar seluruh institusi pemerintah bebas dari korupsi dan dapat mendukung kemajuan ekonomi dengan lebih baik.
