Presiden Prabowo Subianto memberikan jawaban tegas terhadap kritik yang dialamatkan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menepis kekhawatiran bahwa inisiatif tersebut akan memangkas anggaran pembangunan infrastruktur nasional.
Kritik dari sejumlah ekonom sebelumnya menyebutkan bahwa pendanaan Program MBG berisiko mengorbankan investasi jangka panjang di bidang pekerjaan umum. Kebijakan ini sempat dianggap sebagai langkah politik jangka pendek yang bisa berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi masa depan.
Dalam sebuah wawancara eksklusif bersama media Prancis, Atlantico, Prabowo menjelaskan posisi pemerintahannya saat berkunjung ke Paris pada akhir Mei 2026. Ia menegaskan bahwa modal utama program ini berasal dari langkah penghematan besar-besaran.
Prabowo mengungkapkan bahwa struktur belanja negara selama ini masih terbebani oleh pengeluaran yang tidak produktif dan boros. Menurutnya, fokus utama pemerintah saat ini adalah mengalihkan dana tersebut agar lebih bermanfaat bagi rakyat.
Rincian efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah adalah sebagai berikut:
- Pemangkasan pemborosan anggaran sebesar US$18 miliar pada awal tahun 2025.
- Jika dikonversi ke rupiah, angka penghematan tersebut mencapai sekitar Rp293 triliun.
- Dana ini sebelumnya terindikasi masuk ke kantong pribadi oknum pejabat korup.
- Realokasi anggaran difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui gizi.
Langkah ini diambil demi memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas. Prabowo menekankan bahwa pemberantasan korupsi menjadi kunci utama dalam membiayai program-program strategis nasional.
Transformasi Ekonomi dan Rasio Pajak
Selain melakukan efisiensi, Presiden Prabowo juga menyoroti tantangan besar dalam hal penerimaan negara yang masih rendah. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara G20 dengan rasio penerimaan pajak terhadap PDB yang paling minim.
Saat ini, rasio pajak Indonesia hanya berada di kisaran angka 11% hingga 12% saja. Angka ini tertinggal cukup jauh jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.
Berikut adalah perbandingan rasio penerimaan negara yang dipaparkan oleh Presiden:
| Wilayah / Kelompok | Rasio Penerimaan Terhadap PDB |
|---|---|
| Indonesia | 11% - 12% |
| Negara Tetangga (Malaysia/Thailand) | Lebih tinggi dari Indonesia |
| Rata-rata Anggota G20 | Mendekati 30% |
Data di atas menunjukkan adanya celah yang sangat besar dalam potensi pendapatan negara yang belum tergarap maksimal. Pemerintah berupaya keras untuk mengejar ketertinggalan ini demi memperkuat kemandirian fiskal Indonesia di masa depan.
Presiden menegaskan bahwa prioritas utamanya saat ini adalah menutup segala bentuk kebocoran ekonomi yang ada. Upaya ini dilakukan untuk memastikan potensi pendapatan negara tidak hilang begitu saja akibat sistem yang lemah.
Salah satu fokus yang disebut Prabowo adalah masalah under invoicing yang berpotensi merugikan negara hingga US$900 miliar. Pengawasan ketat terhadap transaksi perdagangan internasional kini menjadi agenda mendesak bagi pemerintah.
Evaluasi Komunikasi Kebijakan Strategis
Prabowo mengakui bahwa pemerintah masih menghadapi kendala dalam menyampaikan detail kebijakan kepada publik dan investor. Ia merasa perlu ada perbaikan dalam cara mengomunikasikan langkah-langkah transformasi yang sedang dijalankan.
“Saya harus mengakui bahwa kami mungkin bisa berkomunikasi lebih baik mengenai apa yang sedang kami lakukan di Indonesia,” ujar Prabowo. Pengakuan ini muncul seiring banyaknya spekulasi negatif yang beredar di pasar internasional.
Terkait pembentukan Danantara, Presiden memberikan pembelaan bahwa lembaga ini adalah bagian dari reformasi besar pengelolaan aset. Ia memastikan Danantara berfungsi mengonsolidasikan kekayaan negara agar manfaatnya kembali kepada masyarakat.
Posisi Danantara yang berada langsung di bawah kendali presiden dimaksudkan untuk mempercepat pengambilan keputusan strategis. Hal ini dilakukan demi menjamin kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama di atas kepentingan golongan.
Prabowo juga menjamin bahwa sistem pengawasan terhadap Danantara dilakukan secara berlapis dan sangat ketat. Transparansi dalam pengelolaan lembaga ini menjadi komitmen yang terus ditekankan oleh kepala negara.
Mengenai jajaran manajemen, ia menegaskan tidak ikut campur dalam proses pemilihan pimpinan di lembaga pengelola aset tersebut. Penunjukan posisi krusial dilakukan secara profesional melalui mekanisme pencarian bakat yang independen.
“Buktinya, saya tidak memiliki peran apa pun dalam penunjukan manajemen Danantara,” tegasnya dalam wawancara tersebut. CEO Danantara menggunakan jasa firma rekrutmen internasional untuk mendapatkan kandidat terbaik secara objektif.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah optimis Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan tanpa mengganggu proyek strategis lainnya. Efisiensi dan penutupan kebocoran dana menjadi solusi utama dalam menjaga stabilitas keuangan negara.
