Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara memberikan jaminan keamanan bagi para eksportir terkait keberlangsungan bisnis mereka. Kepastian ini muncul seiring dimulainya kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Manajemen Danantara menegaskan bahwa kontrak ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis yang sudah ada akan tetap berlaku. Kebijakan ini mencakup komoditas utama seperti batu bara, minyak sawit mentah atau CPO, hingga ferro alloy.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa mandat yang diberikan kepada DSI berjalan secara terukur dan profesional. Danantara berkomitmen agar implementasi sistem baru tersebut tidak mengganggu kegiatan usaha yang sedang berjalan di lapangan.
Menurut pihak Danantara, keberhasilan transisi ini sangat bergantung pada kepastian bagi para pelaku usaha. Oleh karena itu, semua kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya tetap sah dan dapat dilanjutkan seperti biasa.
Syarat utama agar kontrak lama tetap berjalan normal tanpa hambatan:
- Tidak ditemukan adanya praktik manipulasi harga atau under-invoicing dalam transaksi tersebut.
- Seluruh proses ekspor dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
- Pelaku usaha menjaga transparansi data komersial selama masa evaluasi berlangsung.
- Mematuhi standar pengawasan digital yang sedang dikembangkan oleh pihak DSI.
Pernyataan resmi manajemen pada Jumat (5/6) menegaskan bahwa kontrak dapat terus berjalan selama tidak ada indikasi kecurangan harga. Hal ini diharapkan mampu menciptakan iklim investasi dan kepastian hukum yang kondusif bagi semua pihak.
Perlindungan Data dan Masa Transisi
Selain menjamin keberlangsungan kontrak, DSI juga berkomitmen penuh menjaga kerahasiaan informasi komersial para eksportir. Ketentuan kontraktual yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas akan dijaga ketat agar tidak bocor ke pihak lain.
Menjaga kepercayaan mitra dagang internasional serta investor merupakan prioritas utama dalam kebijakan baru ini. Pemerintah ingin memastikan bahwa sentralisasi ekspor justru memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global.
Pemerintah sendiri telah menetapkan masa transisi kebijakan ini yang dimulai sejak tanggal 1 Juni 2026. Selama periode ini, pelaksanaan aturan akan dievaluasi secara berkala sesuai dengan perkembangan situasi di lapangan.
Fokus utama DSI pada tahap awal ini adalah memperkuat sistem pelaporan dan pengawasan melalui proses digitalisasi. Transformasi digital dianggap menjadi kunci utama dalam memodernisasi tata kelola ekspor sumber daya alam.
Pengembangan Platform Digital DSI
Saat ini, DSI tengah mengembangkan sebuah platform digital khusus untuk menganalisis setiap transaksi ekspor secara mendalam. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi indikasi under-invoicing secara objektif berdasarkan basis data yang akurat.
Pendekatan berbasis data ini memungkinkan DSI untuk memprioritaskan pengawasan pada transaksi yang dinilai mencurigakan. Di sisi lain, transaksi yang sudah dianggap wajar akan tetap diproses dengan lancar tanpa birokrasi tambahan.
Berikut adalah beberapa fungsi utama platform digital yang sedang dikembangkan DSI:
- Melakukan analisis transaksi ekspor komoditas strategis secara real-time.
- Mengidentifikasi celah manipulasi harga yang berpotensi merugikan pendapatan negara.
- Mempermudah proses pelaporan bagi eksportir yang sudah memiliki rekam jejak yang baik.
- Meningkatkan transparansi perdagangan tanpa mengganggu arus logistik ekspor.
Strategi ini sengaja dirancang agar transparansi meningkat secara signifikan tanpa menimbulkan gangguan operasional. Setelah masa transisi usai, DSI akan sepenuhnya berperan sebagai perantara sekaligus pengawas ekspor nasional.
Mekanisme Pasca Transisi dan Penetapan Harga
Pada tahap pasca-transisi, DSI akan memfasilitasi serta mengawasi penyaluran komoditas ke pasar mancanegara. Meskipun ada pengawasan dari DSI, hubungan komersial langsung antara produsen dan pembeli tetap bisa berjalan normal.
Peran DSI lebih dititikberatkan pada fungsi fasilitator untuk menjamin perdagangan yang lebih adil dan transparan. Model ini dipilih untuk mencegah terjadinya disrupsi pada sektor ekspor SDA yang merupakan tulang punggung ekonomi.
Terkait masalah harga, Danantara memastikan bahwa harga komoditas strategis akan ditetapkan melalui metodologi yang sangat adil. Penilaian harga tersebut akan dilakukan secara akuntabel untuk setiap jenis komoditas yang berbeda.
Dalam menentukan nilai transaksi yang sebenarnya, DSI akan mempertimbangkan berbagai variabel penting secara komprehensif. Faktor-faktor tersebut mulai dari kualitas produk hingga kondisi logistik yang ada di lapangan.
Variabel yang menjadi acuan dalam penilaian harga komoditas oleh DSI:
| Komponen Penilaian | Penjelasan Detail |
|---|---|
| Kualitas & Spesifikasi | Penyesuaian harga berdasarkan standar teknis dan kemurnian produk SDA. |
| Biaya Logistik | Mempertimbangkan jarak angkut dan infrastruktur pengiriman yang digunakan. |
| Struktur Kontrak | Melihat jangka waktu dan volume komoditas dalam perjanjian jual beli. |
| Nilai Transaksi Sebenarnya | Memastikan harga yang dilaporkan sesuai dengan harga pasar internasional yang wajar. |
Langkah detail dalam tabel di atas bertujuan untuk menutup ruang bagi pihak-pihak yang ingin melakukan manipulasi harga. Meski demikian, pemerintah tetap menghargai perbedaan karakteristik transaksi yang secara komersial memang beragam.
Ke depannya, Danantara dan DSI berjanji untuk terus membuka ruang dialog dengan para pelaku usaha serta pemangku kepentingan lainnya. Komunikasi rutin ini penting untuk memastikan implementasi kebijakan tetap konsisten dan mendukung arus ekspor.
Dalam menjalankan seluruh mandat ini, DSI berpegang teguh pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau GCG. Integritas dan akuntabilitas menjadi landasan utama dalam mengelola kekayaan sumber daya alam milik negara.
