Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhappi) mengusulkan kepada pemerintah agar menerapkan skema royalti tambang yang bersifat progresif. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara target penerimaan negara dan keberlanjutan investasi di sektor mineral.
Usulan tersebut muncul sebagai respons atas dinamika harga komoditas global yang sangat fluktuatif belakangan ini. Perhappi memandang bahwa kebijakan tarif yang fleksibel akan lebih efektif dalam mendukung daya saing industri nasional.
Mekanisme Tarif Berdasarkan Harga Pasar
Ketua Umum Perhappi, Sudirman Widhy Hartono, menjelaskan bahwa kenaikan tarif royalti sebaiknya dirancang secara bertingkat. Melalui mekanisme ini, besaran royalti yang harus dibayar perusahaan akan mengikuti pergerakan harga komoditas di pasar internasional.
Sudirman menyampaikan usulan tersebut dalam komunikasinya pada Selasa, 12 Mei 2026. Ia menekankan pentingnya fleksibilitas regulasi agar beban pengusaha tidak menjadi terlalu berat saat kondisi pasar sedang tidak berpihak.
Rincian mengenai mekanisme skema royalti progresif yang diusulkan adalah sebagai berikut:
- Tarif royalti otomatis meningkat ketika harga komoditas di pasar global sedang berada di level tinggi atau mengalami periode booming.
- Besaran royalti akan mengalami penyesuaian turun atau menurun saat harga komoditas di pasar dunia sedang melemah atau lesu.
- Penerimaan negara tetap bisa maksimal tanpa mematikan operasional perusahaan tambang saat kondisi ekonomi sedang sulit.
- Pemerintah memiliki instrumen untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif meski harga komoditas sedang anjlok secara drastis.
Menurut Sudirman, penerapan tarif yang tetap tinggi di tengah penurunan harga jual justru sangat berisiko bagi kelangsungan bisnis. Kondisi tersebut diprediksi dapat menekan daya saing industri tambang dalam negeri dan memperlambat laju investasi baru.
Ia menegaskan bahwa menjaga keseimbangan antara kewajiban kepada negara dan kesehatan finansial sektor tambang adalah kunci utama. Jangan sampai beban operasional yang membengkak akibat regulasi fiskal justru menghambat minat para investor global.
Pentingnya Kepastian Hukum dan Stabilitas Regulasi
Selain soal besaran tarif, Sudirman menyoroti faktor kepastian hukum yang sangat krusial bagi para pelaku usaha. Investor biasanya sangat memperhatikan konsistensi sebuah aturan sebelum menanamkan modal dalam jangka panjang di sebuah negara.
Perubahan kebijakan yang dilakukan terlalu sering dianggap dapat memicu ketidakpastian dalam dunia usaha. Jika aturan terus berubah-ubah, rencana investasi strategis yang sudah disusun lama bisa terganggu atau bahkan dibatalkan.
Beberapa poin penting yang menjadi perhatian utama investor menurut Perhappi meliputi:
- Ketersediaan jaminan kepastian hukum yang kuat agar operasional tambang tidak terganggu di masa depan.
- Konsistensi regulasi pemerintah dalam menetapkan kebijakan fiskal dan non-fiskal bagi sektor mineral dan batu bara.
- Daya saing tarif royalti Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki potensi sumber daya alam serupa.
- Perlindungan terhadap risiko relokasi investasi ke negara tetangga yang menawarkan skema insentif lebih menarik.
Oleh karena itu, Perhappi meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam merumuskan tarif royalti yang kompetitif. Tujuannya adalah agar Indonesia tidak kehilangan daya tariknya sebagai destinasi utama investasi tambang di kawasan Asia.
Upaya ini diharapkan dapat memberikan jaminan investasi yang lebih baik bagi perusahaan-perusahaan skala besar maupun menengah. Kepastian regulasi akan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari kekayaan alam nasional.
Evaluasi Kebijakan PNBP dan Respon Pemerintah
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) telah melakukan uji publik terkait revisi aturan penerimaan negara. Perubahan ini menyasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Dalam draf revisi tersebut, pemerintah sempat berencana menaikkan tarif untuk beberapa komoditas unggulan. Penyesuaian ini didasarkan pada interval Harga Mineral Acuan (HMA) yang sempat melonjak tinggi sepanjang tahun 2025.
Latar belakang dan detail penyesuaian kebijakan royalti tersebut mencakup hal-hal berikut:
| Kategori | Detail Informasi |
|---|---|
| Dasar Hukum | Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2025 terkait PNBP. |
| Penyebab Usulan | Lonjakan tajam harga mineral global pada periode 2025 hingga awal 2026. |
| Potensi Keuntungan | Munculnya fenomena windfall profit bagi pelaku usaha tambang di tengah tingginya harga. |
| Status Kebijakan | Ditangguhkan sementara oleh Menteri ESDM untuk proses evaluasi lebih lanjut. |
Pemerintah pada awalnya melihat adanya peluang untuk meningkatkan kas negara dari laba tak terduga yang dinikmati perusahaan tambang. Namun, rencana tersebut mendapatkan reaksi keras dari berbagai asosiasi industri dan pemangku kepentingan.
Menanggapi keluhan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengambil langkah tegas. Pada Senin, 11 Mei 2026, ia secara resmi mengumumkan penangguhan rencana kenaikan tarif royalti tersebut.
Keputusan penundaan ini diambil guna memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi ulang secara menyeluruh. Bahlil menegaskan bahwa masukan dari para pengusaha dan praktisi di lapangan akan menjadi bahan pertimbangan utama.
Langkah penangguhan ini diharapkan dapat memberikan nafas bagi industri nikel, emas, dan komoditas lainnya yang tengah menghadapi tantangan global. Pemerintah kini tengah mencari formula yang adil agar negara mendapatkan keuntungan maksimal tanpa mengorbankan iklim investasi.
