Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi telah menetapkan regulasi terbaru mengenai biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge untuk angkutan udara niaga berjadwal kelas ekonomi. Kebijakan ini merespons kenaikan harga avtur global yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir.
Melalui Keputusan Menteri Perhubungan (KM) No. 1041 Tahun 2026, pemerintah kini menerapkan skema biaya tambahan secara progresif. Besaran kenaikan yang diizinkan berada pada rentang 10 persen hingga mencapai 100 persen, tergantung pada fluktuasi harga bahan bakar di pasar.
Penyebab Perubahan Aturan Fuel Surcharge
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa, telah memberikan konfirmasi resmi mengenai berlakunya aturan baru tersebut sejak 13 Mei 2026. Menurutnya, langkah ini merupakan langkah mitigasi pemerintah terhadap kondisi harga avtur yang terus bergerak naik selama dua bulan terakhir.
Pemerintah menaruh harapan besar agar ketegangan geopolitik internasional, khususnya konflik di wilayah Selat Hormuz, dapat segera mereda. Jika jalur distribusi energi tersebut kembali normal, diharapkan harga bahan bakar pesawat akan kembali mengalami penurunan yang stabil.
Berdasarkan aturan terbaru ini, perhitungan besaran biaya tambahan didasarkan pada harga rata-rata bahan bakar yang ditetapkan oleh pihak penyedia avtur. Komponen biaya ini wajib dicantumkan oleh maskapai penerbangan di dalam tiket penumpang secara transparan dan terpisah dari tarif dasar pesawat.
Dengan diberlakukannya KM No. 1041 Tahun 2026 ini, regulasi lama yakni KM No. 83 Tahun 2026 resmi dicabut. Sebelumnya, aturan lama tersebut hanya membatasi biaya tambahan bahan bakar maksimal di angka 38 persen saja.
Dampak Harga Avtur Terhadap Tarif Penerbangan
Data menunjukkan bahwa per tanggal 1 Mei 2026, harga rata-rata avtur dari penyedia bahan bakar tercatat berada di level Rp29.116 per liter. Mengacu pada angka tersebut, maskapai penerbangan domestik diperbolehkan mengenakan fuel surcharge maksimal sebesar 50 persen dari tarif batas atas sesuai kategori layanannya.
Kenaikan ini merupakan rentetan dari kebijakan Pertamina yang menyesuaikan harga bahan bakar pesawat pada awal Mei lalu. Hal ini cukup memberatkan industri penerbangan mengingat pada April 2026, harga avtur sudah sempat melonjak hingga 70 persen.
Sebagai contoh nyata, harga avtur di Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk periode Mei 2026 dipatok seharga Rp27.358 per liter. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 16,16 persen jika dibandingkan dengan harga pada periode April 2026 yang masih senilai Rp23.551 per liter.
Berikut adalah rincian skema tarif progresif fuel surcharge berdasarkan harga rata-rata avtur yang ditetapkan Kemenhub:
| Harga Rata-Rata Avtur (Batas Bawah) | Harga Rata-Rata Avtur (Batas Atas) | Maksimal Biaya Tambahan (Surcharge) |
|---|---|---|
| Rp10.850 | Rp14.200 | 10% |
| Rp14.200 | Rp18.100 | 20% |
| Rp18.100 | Rp21.950 | 30% |
| Rp21.950 | Rp25.900 | 40% |
| Rp25.900 | Rp29.750 | 50% |
| Rp29.750 | Rp33.650 | 60% |
| Rp33.650 | Rp37.550 | 70% |
| Rp37.550 | Rp41.450 | 80% |
| Rp41.450 | Rp45.350 | 90% |
| Rp45.350 | Rp49.350 | 100% |
Tabel di atas merinci bagaimana fluktuasi harga avtur per liter secara langsung menentukan batas maksimal tambahan biaya yang boleh dibebankan kepada penumpang kelas ekonomi. Semakin tinggi harga avtur dunia, maka persentase biaya tambahan yang harus dibayarkan masyarakat juga akan semakin besar.
Tantangan Industri Penerbangan Nasional
Situasi ini diprediksi akan berdampak langsung pada harga tiket pesawat di tingkat konsumen akhir dengan estimasi kenaikan antara 9 hingga 13 persen. Lonjakan biaya operasional akibat harga bahan bakar menjadi beban yang cukup berat bagi maskapai penerbangan di kuartal kedua tahun 2026 ini.
Beberapa pengamat industri transportasi mencatat bahwa kenaikan biaya bahan bakar tidak hanya mengancam daya beli masyarakat, tetapi juga beban operasional maskapai. Beberapa maskapai bahkan mulai mempertimbangkan untuk melakukan pengurangan frekuensi penerbangan guna menjaga efisiensi bisnis mereka.
Beberapa poin penting terkait penyesuaian aturan biaya tambahan bahan bakar ini antara lain:
- Regulasi ini berlaku khusus untuk angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri untuk pelayanan kelas ekonomi.
- Kemenhub akan terus mengevaluasi kebijakan ini secara berkala mengikuti dinamika harga minyak dunia.
- Maskapai wajib menginformasikan komponen biaya tambahan ini secara transparan dalam sistem penjualan tiket mereka.
- Penerapan fuel surcharge maksimal 100 persen hanya terjadi jika harga avtur menembus angka di atas Rp45.000 per liter.
Daftar poin di atas merangkum aspek-aspek utama yang perlu diperhatikan oleh calon penumpang maupun pelaku industri penerbangan. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis maskapai dan keterjangkauan harga bagi masyarakat luas.
Di sisi lain, laporan kinerja keuangan beberapa maskapai nasional seperti Garuda Indonesia (GIAA) masih menunjukkan tren positif meski dibayangi kenaikan biaya energi. Perusahaan tersebut mencatatkan pendapatan triliunan rupiah dengan tingkat kerugian yang mulai menyusut secara bertahap pada awal tahun ini.
Kemenhub menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat fleksibel dan akan terus disesuaikan dengan kondisi pasar energi global. Masyarakat diharapkan tetap memantau informasi resmi dari maskapai mengenai perubahan harga tiket akibat penyesuaian biaya tambahan bahan bakar ini.
