Kejar Target Mandatori B50, Pemerintah Diminta Benahi Hulu Sawit dan Kepastian Hukum

Rencana pemerintah untuk menerapkan mandatori biodiesel B50 dianggap sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada pembenahan persoalan mendasar di sektor hulu industri kelapa sawit.

Zainal Arifin, Direktur Pusat Studi dan Advokasi Hukum Sumber Daya Alam (Pustaka Alam), menekankan bahwa program B50 bukan sekadar kebijakan energi biasa. Agenda ini merupakan program lintas sektor yang berkaitan erat dengan stabilitas investasi, produktivitas lahan, hingga kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

Zainal mengingatkan agar kebijakan antar kementerian dan lembaga harus berjalan selaras. Ia menyoroti risiko ketidaksinkronan di mana sektor energi mendorong penggunaan B50, namun kebijakan di lembaga lain justru memicu ketidakpastian bagi industri sawit.

Tantangan Produktivitas dan Luas Lahan Sawit

Indonesia memang memiliki lahan sawit yang sangat luas, namun terdapat perbedaan data antara instansi terkait. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, luas lahan tercatat 16,83 juta hektare, sementara catatan Pustaka Alam menunjukkan angka telah mencapai 18 juta hektare.

Persoalan utama saat ini bukan terletak pada luas kebun semata, melainkan pada tingkat produktivitas yang dihasilkan. Banyak kebun milik rakyat maupun perusahaan yang sudah memasuki usia tua, sehingga hasil produksinya terus mengalami penurunan.

Kondisi ini diperparah dengan langkah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang mengklaim telah menguasai kembali sekitar 4 juta hektare lahan sawit. Dampaknya, produksi Crude Palm Oil (CPO) pada tahun 2025 diprediksi akan stagnan di angka 51,66 juta ton.

Zainal Arifin memaparkan beberapa poin krusial terkait kondisi perkebunan sawit saat ini:

• Luas kebun sawit rakyat kini telah mencapai sekitar 6,8 juta hektare di seluruh Indonesia.
• Sedikitnya 4,8 juta hektare dari total lahan sawit rakyat tersebut sangat mendesak untuk segera dilakukan penanaman kembali atau replanting.
• Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi kebijakan paling prioritas yang harus dipercepat oleh pemerintah.
• Stagnasi produksi CPO menjadi ancaman nyata bagi ketersediaan bahan baku program mandatori biodiesel di masa depan.

Data di atas menunjukkan bahwa tanpa langkah peremajaan yang masif, pasokan bahan baku untuk mendukung B50 bisa terhambat. Oleh karena itu, sinkronisasi regulasi dan dukungan nyata bagi petani sawit menjadi kunci agar visi ketahanan energi ini dapat terwujud tanpa mengganggu ekosistem industri sawit nasional.

Berikut adalah ringkasan data perbandingan luas lahan dan proyeksi produksi sawit nasional:

Tabel ini memberikan gambaran mengenai tantangan kapasitas produksi yang harus segera diatasi oleh pemerintah. Kepastian hukum dan dukungan teknis di sektor hulu akan menjadi fondasi bagi keberlanjutan mandatori biodiesel di Indonesia.