Kapolri Rombak 9 Kapolda: Pimpinan Jabar hingga NTB Resmi Berganti!

Kapolri Rombak 9 Kapolda: Pimpinan Jabar hingga NTB Resmi Berganti!
Foto: Ilustrasi Kapolri Rombak 9 Kapolda: Pimpinan Jabar hingga NTB Resmi Berganti!.
Ukuran teks

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi telah melakukan perombakan jabatan dengan menunjuk sembilan Kapolda baru untuk memimpin wilayah dari Jawa Barat hingga Sulawesi Utara. Keputusan mutasi dan rotasi jabatan ini dikukuhkan melalui Surat Telegram Kapolri dengan nomor ST/960/V/KEP./2026 yang diterbitkan pada tanggal 7 Mei 2026.

Surat keputusan yang sangat penting bagi struktur organisasi kepolisian tersebut ditandatangani secara langsung oleh As SDM Kapolri, Irjen Anwar. Salah satu poin utama dalam rotasi ini adalah penunjukan Irjen Pipit yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Barat untuk menempati posisi baru sebagai Kapolda Jawa Barat.

Irjen Pipit menggantikan posisi Irjen Rudi yang kini mendapatkan penugasan baru sebagai Perwira Tinggi (Pati) di lingkungan Bareskrim Polri. Sementara itu, posisi strategis sebagai Kapolda Sulawesi Utara kini dipercayakan kepada Brigjen Himawan Bayu Aji yang sebelumnya menjabat sebagai Dirsiber Bareskrim Polri.

Brigjen Himawan Bayu Aji menggantikan Irjen Didik Agung Widjanarko yang telah menyelesaikan masa tugasnya di wilayah Sulawesi Utara tersebut. Pergeseran kepemimpinan juga terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat, di mana jabatan Kapolda NTB kini diamanatkan kepada Irjen Kalingga Rendra Raharja.

Irjen Kalingga Rendra Raharja sebelumnya memiliki pengalaman menjabat sebagai Kakorbinmas Baharkam Polri sebelum ditarik memimpin wilayah NTB. Ia menggantikan pejabat lama yaitu Irjen Edy Murbowo yang kini dimutasi sebagai Pati Polda NTB dalam rangka memasuki masa pensiun.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, memberikan penjelasan mendalam mengenai latar belakang kebijakan mutasi besar-besaran ini kepada awak media. Menurut Isir, mutasi jabatan di lingkungan Korps Bhayangkara merupakan bagian krusial dari proses pembinaan karier bagi setiap personel kepolisian.

Langkah ini juga dipandang sebagai strategi penguatan organisasi agar Polri semakin solid dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di tengah masyarakat. Isir menegaskan bahwa fenomena mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang sangat alamiah dan rutin terjadi di dalam organisasi Polri.

Proses ini bertujuan sebagai penyegaran organisasi serta upaya konkret dalam meningkatkan profesionalisme seluruh personel dalam menghadapi dinamika tantangan tugas yang kian kompleks. Pihak kepolisian berharap melalui pimpinan baru di daerah, kinerja pelayanan dan keamanan terhadap masyarakat dapat semakin dioptimalkan secara berkelanjutan.

Daftar Pejabat Kapolda Baru Mei 2026

Berikut adalah rincian lengkap mengenai sembilan perwira tinggi yang ditunjuk untuk mengisi jabatan Kepala Kepolisian Daerah di berbagai wilayah Indonesia. Data ini mencakup nama pejabat serta wilayah penugasan baru mereka berdasarkan surat telegram resmi yang dikeluarkan oleh Mabes Polri.

No. Wilayah Penugasan (Polda) Nama Pejabat Kapolda Baru
1 Sumatera Barat (Sumbar) Irjen Djati Wiyoto
2 Kalimantan Utara (Kaltara) Brigjen Agus Wijayanto
3 Jawa Barat (Jabar) Irjen Pipit Rismanto
4 Kalimantan Barat (Kalbar) Irjen Alberd Teddy Benhard Sianipar
5 Maluku Utara (Malut) Brigjen Arif Budiman
6 Nusa Tenggara Barat (NTB) Irjen Kalingga Rendra Raharja
7 Bengkulu Brigjen Yudhi Sulistianto Wahid
8 Sulawesi Utara (Sultra) Brigjen Himawan Bayu Aji
9 Sulawesi Tengah (Sulteng) Brigjen Nasri

Perubahan struktur kepemimpinan di tingkat daerah ini diharapkan mampu membawa semangat baru dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing. Seluruh pejabat yang baru ditunjuk tersebut akan segera melaksanakan serah terima jabatan untuk mulai menjalankan tugas pada instansi yang telah ditentukan.

Selain pergantian di tingkat Kapolda, Kapolri juga terus melakukan pembenahan tata kelola organisasi dan menindaklanjuti berbagai rekomendasi reformasi kepolisian. Langkah ini selaras dengan komitmen Polri untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas demi meraih kepercayaan publik yang lebih tinggi di masa depan.

Artikel terkait

Rekomendasi