Pemerintah Indonesia sedang mempercepat reformasi di sektor pasar modal menjelang tinjauan akhir dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang akan dilakukan pada Juni 2026. Hal ini difokuskan pada peningkatan jumlah saham yang beredar di publik, meningkatkan transparansi pemilik manfaat utama (UBO), dan melonggarkan aturan investasi.
Evita Manthovani, Staf Ahli di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menyatakan MSCI menyambut baik reformasi awal ini. Pada 20 April 2026, mereka memberikan tanggapan positif terhadap upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Terdapat tiga kebijakan utama yang dinilai positif oleh lembaga pemeringkat tersebut: Peningkatan minimal saham beredar dari 7,5% menjadi 15%, yang diberlakukan pada 31 Maret 2026, bertujuan untuk meningkatkan likuiditas pasar. Selain itu, pengembangan sistem baru untuk transparansi data Ultimate Beneficial Owner (UBO) dimulai sejak Maret 2026.
Perubahan signifikan juga terjadi pada batas investasi saham bagi dana pensiun dan perusahaan asuransi pada indeks LQ45. Batas ini naik dari 0,8% menjadi 20%. Evita menyatakan bahwa kepastian pasar global yang diharapkan dapat dicapai melalui konsistensi dan pengukuran yang berkelanjutan, memerlukan perhatian dalam tinjauan aksesibilitas pasar pada Juni 2026.
Dia menambahkan, kebutuhan pembiayaan nasional Indonesia di masa depan diprediksi akan meningkat dari Rp7.400 triliun menjadi sekitar Rp9.200 triliun menjelang tahun 2029. Pemerintah menekankan pentingnya partisipasi sektor swasta dan masyarakat dalam memastikan stabilitas sistem keuangan nasional.
Sebagai bagian dari upaya menangani tantangan tersebut, pemerintah dan OJK baru-baru ini meluncurkan program 'Pintar Reksadana'. Inisiatif ini dirancang untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju investasi rutin dan jangka panjang. Ini demi memperkuat pasar keuangan yang lebih inklusif dan tahan lama.
Lebih lanjut, Program Percepatan Intermediasi Indonesia (Pinisi) diluncurkan berkolaborasi dengan Bank Indonesia. Program ini merupakan platform lintas lembaga, termasuk perbankan dan sektor riil, yang bertujuan memastikan aliran likuiditas menuju sektor produktif.
Evita menekankan pentingnya tata kelola dan pengawasan pasar modal yang kuat untuk membangun kepercayaan. Seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat bekerjasama dalam mengeksekusi reformasi struktural ini.
"Mari kita hadapi ketidakpastian global sebagai tantangan, bukan hambatan," ujar Evita. Menurutnya, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kekuatan fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia yang sebenarnya.
```
