Implementasi B50 Berisiko, Pengamat Ingatkan Ancaman Defisit Pasokan CPO 2026

Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan mandatori biodiesel B50 sebagai strategi memperkuat ketahanan energi nasional. Zainal Arifin, Direktur Pustaka Alam, mendukung langkah ini namun memberikan catatan kritis terkait kondisi di sektor hulu.

Menurut Zainal, keberhasilan program B50 sangat bergantung pada perbaikan mendasar di industri sawit. Kebijakan ini bukan sekadar urusan energi, melainkan agenda lintas sektor yang melibatkan stabilitas investasi dan kepastian hukum.

Pemerintah sendiri menargetkan untuk menyetop impor solar sepenuhnya pada tahun 2026 mendatang. Target tersebut rencananya akan dicapai melalui optimalisasi produksi kilang dalam negeri serta percepatan implementasi biodiesel B50.

Zainal menekankan perlunya keselarasan antar kementerian agar kebijakan ini berjalan mulus dan efektif. Ia berharap jangan sampai sektor energi mendorong penggunaan B50, sementara kementerian lain justru mengeluarkan kebijakan yang memicu ketidakpastian industri.

Tantangan Produktivitas dan Luas Lahan

Data internal Pustaka Alam menunjukkan luas lahan sawit di Indonesia saat ini telah mencapai sekitar 18 juta hektar. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan catatan resmi Kementerian Pertanian yang berada di angka 16,83 juta hektar.

Kendala utama saat ini bukan terletak pada luas lahan, melainkan pada tingkat produktivitas yang mulai menurun. Banyak kebun sawit, baik milik rakyat maupun perusahaan, sudah memasuki usia tua dan memerlukan pembaruan.

Kondisi ini diperparah dengan klaim Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang disebut telah mengambil alih kembali lahan sawit seluas 4 juta hektar. Dampaknya, produksi minyak sawit mentah (CPO) pada tahun 2025 diprediksi stagnan di angka 51,66 juta ton.

Urgensi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)

Zainal menilai percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi langkah paling mendesak yang harus dilakukan pemerintah. Dari total 6,8 juta hektar kebun rakyat, setidaknya ada 4,8 juta hektar yang membutuhkan penanaman kembali atau replanting.

Lambannya realisasi program PSR dianggap menjadi penghambat utama potensi peningkatan produksi sawit nasional. Jika program ini berjalan tepat waktu, produksi CPO Indonesia sebenarnya berpotensi menembus angka 60 juta ton per tahun.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan hambatan serius pada program PSR saat ini:

• Masalah legalitas lahan dan sengketa status kawasan hutan yang belum tuntas.
• Kesulitan dalam mengakses sumber pembiayaan bagi para petani sawit rakyat.
• Adanya kekhawatiran dari pihak aparat terkait risiko hukum dalam pelaksanaan program.

Faktor-faktor di atas perlu segera diselesaikan oleh pemerintah pusat agar pasokan bahan baku biodiesel tetap terjaga. Tanpa fondasi pasokan yang kuat melalui peremajaan, target B50 dikhawatirkan sulit untuk dipertahankan dalam jangka panjang.

Konsep Flexible Blending sebagai Solusi

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah disarankan untuk menerapkan konsep pencampuran fleksibel atau flexible blending. Dengan konsep ini, kadar campuran biodiesel tidak ditetapkan secara kaku pada angka 50 persen terus-menerus.

Implementasi kadar campuran nantinya akan menyesuaikan dengan kondisi ketersediaan stok CPO serta harga minyak dunia. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi, stok pangan, dan kemampuan anggaran negara.

Ringkasan kondisi industri sawit penunjang biodiesel:

Tabel di atas menggambarkan tantangan besar yang harus dihadapi pemerintah dalam mengamankan pasokan bahan baku biodiesel. Melalui pendekatan yang fleksibel, transisi energi diharapkan tetap berjalan tanpa mengganggu stabilitas industri hilir dan kebutuhan konsumsi masyarakat.