PT PP (Persero) Tbk. atau PTPP baru saja melakukan perombakan besar dalam struktur kepemimpinan perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025. Agenda penting yang berlangsung pada Selasa, 19 Mei 2026 tersebut menghasilkan keputusan strategis berupa penunjukan empat anggota dewan komisaris baru.
Perubahan ini menjadi sorotan karena menyertakan dua tokoh perempuan untuk memperkuat pengawasan di tubuh perusahaan konstruksi pelat merah tersebut. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya penyegaran organisasi dan optimalisasi kinerja perseroan di masa mendatang.
Struktur Baru Dewan Komisaris dan Direksi PTPP
Dalam pertemuan tahunan tersebut, terdapat tujuh poin utama yang dibahas oleh para pemegang saham. Salah satu poin yang paling krusial adalah mata acara ketujuh yang menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan secara resmi.
Setelah melalui proses diskusi dan persetujuan, Dhony Rahajoe ditetapkan untuk mengemban amanah sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen. Beliau akan didampingi oleh jajaran komisaris baru yang memiliki latar belakang beragam guna memperkuat tata kelola perusahaan.
Berikut adalah susunan lengkap jajaran Dewan Komisaris PTPP yang baru ditetapkan:
- Komisaris Utama / Komisaris Independen: Dhony Rahajoe
- Komisaris: Setya Nugraha
- Komisaris: Aisyah Zakiyyah
- Komisaris: Giri Suprapdiono
- Komisaris Independen: Tjia Marwan
- Komisaris Independen: Ain Rika Armina
Penunjukan figur seperti Aisyah Zakiyyah dan Ain Rika Armina mencerminkan komitmen perseroan dalam menghadirkan keterwakilan perempuan di level pimpinan tertinggi. Struktur baru ini menggantikan posisi para pejabat sebelumnya, yakni Istiono, Jaya Kesuma, Pundjung Setya Brata, Ernadhi Sudarmanto, serta Hedy Rahadian.
Sementara itu, untuk jajaran Dewan Direksi tidak mengalami perubahan dengan komposisi sebagai berikut:
- Direktur Utama: Novel Arsyad
- Direktur Keuangan: Faizal Rahmad
- Direktur Manajemen Risiko & Legal: Tommy Wiranata A
- Direktur Strategi Korporasi dan HCM: I Gede Upeksa Negara
- Direktur Operasi Bidang Infrastruktur: Yul Ari Pramuraharjo
- Direktur Operasi Bidang Gedung: Yuyus Juarsa
Perseroan juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pengurus lama yang telah menyelesaikan masa baktinya. Kontribusi mereka dianggap sangat berharga dalam proses transformasi dan pengembangan bisnis yang telah dijalankan PTPP selama beberapa tahun terakhir.
Pengalihan Saham dan Pembentukan Saham Seri A Dwiwarna
Selain perombakan pengurus, RUPST juga menyetujui agenda penting lainnya pada mata acara keenam terkait perubahan Anggaran Dasar perusahaan. Keputusan ini berkaitan dengan restrukturisasi kepemilikan saham negara di tubuh BUMN konstruksi tersebut.
Pemegang saham memberikan lampu hijau untuk pengalihan 31.619.477 lembar saham Seri B dari PT Danantara Asset Management (Persero) kepada BP BUMN. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari regulasi terbaru yang mengatur pengelolaan aset negara secara lebih terpusat.
Saham Seri B yang dialihkan tersebut nantinya akan diubah statusnya menjadi Saham Seri A Dwiwarna. Hal ini bertujuan untuk memenuhi mandat Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 mengenai Badan Usaha Milik Negara.
Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, Negara Republik Indonesia wajib memiliki 1% saham Seri A Dwiwarna pada setiap BUMN. Kepemilikan ini nantinya akan diwakili secara administratif melalui Kepala BP BUMN sebagai otoritas yang berwenang.
Capaian Nilai Kontrak Baru Sepanjang Tahun 2025
Di tengah dinamika organisasi, PTPP tetap menunjukkan performa bisnis yang solid sepanjang tahun buku 2025. Perseroan berhasil mencatatkan nilai kontrak baru dengan total mencapai Rp24,95 triliun dari berbagai sektor strategis.
Pencapaian ini didorong oleh kepercayaan yang kuat dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga sektor swasta. Diversifikasi proyek menjadi kunci utama bagi perusahaan untuk menjaga stabilitas arus kas dan pertumbuhan nilai perusahaan.
Rincian komposisi kontrak baru berdasarkan sumber pendanaannya adalah sebagai berikut:
| Sumber Pendanaan | Presentase Kontribusi |
|---|---|
| Proyek Pemerintah | 45% |
| Proyek BUMN | 35% |
| Proyek Swasta | 20% |
Tabel di atas menunjukkan bahwa proyek-proyek strategis nasional yang didanai pemerintah masih menjadi tulang punggung utama pendapatan kontrak PTPP. Namun, kontribusi dari sektor BUMN dan swasta tetap memiliki porsi signifikan yang menjaga keseimbangan portofolio perusahaan.
Jika dilihat dari segmentasi usahanya, sektor gedung menjadi kontributor paling dominan dengan raihan sebesar 35%. Di posisi berikutnya, pembangunan jalan dan jembatan menyumbang 16%, disusul oleh sektor pertambangan yang mencatatkan angka 12%.
Beberapa proyek raksasa yang menjadi motor utama perolehan kontrak baru PTPP meliputi:
- Proyek PLTGU Batam dan New Priok East Access Phase II.
- Pembangunan Haul Road Itacha 2 (Procurement & Construction).
- Jalan Tol Kataraja Tahap 2 dan Jaringan Pipa Bahan Bakar Cikampek – Plumpang.
- Pembangunan Gedung DPD di Ibu Kota Nusantara (IKN).
- Proyek Sistem Pengaliran Air Karian – Serpong (KSCS) Paket 1.
PTPP juga terus menunjukkan perannya dalam mendukung program strategis pemerintah, seperti penyelesaian 69 proyek SPPG senilai Rp507,8 miliar untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sinergi ini diharapkan terus berlanjut seiring dengan proses restrukturisasi melalui Danantara yang tengah diadopsi perusahaan.
Dengan susunan manajemen baru dan fundamental kontrak yang kuat, PTPP optimis dapat menghadapi tantangan industri konstruksi di masa depan. Fokus pada efisiensi dan tata kelola yang baik menjadi prioritas utama perseroan dalam meningkatkan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan.
