Gus Ipul Targetkan 93 Sekolah Rakyat Permanen Beroperasi di Pertengahan 2026

Pemerintah Indonesia tengah mengakselerasi proyek pembangunan program Sekolah Rakyat (SR) sebagai langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengonfirmasi bahwa sebanyak 93 unit SR permanen dijadwalkan mulai beroperasi pada pertengahan tahun ini.

Puluhan institusi pendidikan tersebut masuk ke dalam kategori SR tahap II yang merupakan sekolah permanen di bawah pengelolaan langsung Kementerian Sosial. Dari total tersebut, pembangunan 69 sekolah diproyeksikan akan mencapai penyelesaian total pada tanggal 20 Juni mendatang.

Di sisi lain, terdapat 24 unit sekolah lainnya yang diklasifikasikan sebagai sekolah fungsional karena proses konstruksinya belum rampung secara menyeluruh. Kendati demikian, fasilitas pendidikan ini sudah dipastikan layak dan dapat digunakan untuk mendukung aktivitas belajar mengajar para siswa.

Gus Ipul menjelaskan bahwa sekolah fungsional tersebut minimal harus memiliki lima fasilitas utama, yaitu asrama, ruang kelas, tempat ibadah, dapur beserta ruang makan, dan ruang guru. Informasi ini disampaikan oleh Mensos dalam sesi konferensi pers bersama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI pada Rabu, 6 Mei 2026.

Pengerjaan infrastruktur pendidikan yang masif di 93 lokasi berbeda ini dilaporkan telah menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar hingga lebih dari 70.000 orang. Selain memfokuskan diri pada percepatan pembangunan sekolah permanen, pemerintah juga tengah menambah keberadaan 10 unit Sekolah Rakyat rintisan.

Fasilitas pendidikan tambahan tersebut direncanakan akan tersebar di wilayah strategis yang meliputi Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, serta Banten. Sekolah Rakyat rintisan sengaja dirancang untuk menjadi percontohan model pemerataan pendidikan yang mampu menyediakan layanan berkualitas tanpa biaya bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.

Berdasarkan data terkini, saat ini sudah tersedia 166 unit Sekolah Rakyat rintisan yang telah beroperasi di 131 kabupaten/kota serta tersebar di 34 provinsi. Gus Ipul menambahkan bahwa beberapa sekolah rintisan baru ini akan memanfaatkan gedung-gedung milik berbagai instansi pemerintah pusat.

Pemanfaatan aset negara tersebut mencakup gedung milik Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, bahkan fasilitas yang dikelola oleh BNN serta Kementerian Pertanian. Program Sekolah Rakyat sendiri difokuskan untuk memberikan jaminan pendidikan gratis dari tingkat SD hingga SMA bagi keluarga kategori miskin.

Target utama program ini adalah masyarakat yang berada pada kelompok desil 1 atau sangat miskin dan desil 2 yang berkategori miskin sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pemerintah menetapkan target ambisius hingga tahun 2029 untuk membangun total 500 Sekolah Rakyat yang sanggup menampung hingga 500.000 siswa di seluruh Indonesia.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberikan penegasan bahwa pemerintah sangat berkomitmen dalam memperluas kesempatan menempuh pendidikan bagi setiap anak di tanah air. Beliau menyampaikan hal tersebut saat meninjau kesiapan operasional salah satu sekolah di Kampus Lembaga Administrasi Negara (LAN), Pejompongan, Jakarta Pusat.

Teddy menuturkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki visi besar agar anak-anak Indonesia memiliki cita-cita dan kesempatan melalui pendidikan yang layak untuk memperbaiki taraf hidup. Upaya ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Data Operasional dan Proyeksi Sekolah Rakyat

Program ini mencerminkan langkah konkret pemerintah dalam melakukan intervensi kemiskinan melalui jalur pendidikan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan gedung-gedung lintas kementerian, efisiensi anggaran dan percepatan layanan diharapkan dapat segera dirasakan oleh masyarakat luas di berbagai pelosok daerah.