Kamar Dagang China di Indonesia atau China Chamber of Commerce in Indonesia secara resmi melayangkan keberatan kepada pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Keluhan ini berfokus pada dinamika kebijakan di sektor pertambangan yang dianggap memberikan tekanan besar bagi para investor asal Negeri Panda tersebut.
Melalui sepucuk surat yang telah dikonfirmasi kebenarannya, organisasi pengusaha ini meminta adanya perbaikan iklim investasi di Tanah Air. Mereka mendesak agar pemerintah lebih memperhatikan kepastian hukum serta stabilitas kebijakan yang saat ini dirasa mengganggu kenyamanan berusaha.
Langkah protes ini muncul setelah pemerintah melakukan serangkaian perombakan aturan demi meningkatkan penerimaan negara dari sektor mineral. Perubahan tersebut mencakup rencana kenaikan tarif royalti hingga kebijakan retensi Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang lebih ketat.
Selain itu, terdapat perubahan pada pedoman Harga Patokan Mineral (HPM) untuk komoditas nikel dan bauksit yang dijadwalkan mulai berlaku tahun ini. Rentetan kebijakan baru ini dianggap menjadi beban tambahan yang cukup berat bagi operasional perusahaan-perusahaan asal China.
Pihak Kadin China menekankan beberapa poin krusial dalam keberatannya kepada Presiden:
- Peningkatan pajak dan pungutan yang dianggap terlalu signifikan, termasuk kenaikan royalti mineral yang dilakukan berulang kali serta denda pajak yang mencapai puluhan juta dolar AS.
- Kewajiban penyimpanan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sebesar 50% di bank milik pemerintah (Himbara) selama satu tahun yang dinilai mengancam likuiditas keuangan perusahaan.
- Pemangkasan drastis kuota produksi bijih nikel hingga lebih dari 70% pada tambang-tambang besar, sehingga mengganggu pasokan bahan baku industri hilirisasi.
- Penegakan hukum di sektor kehutanan yang dianggap berlebihan, termasuk pemberian denda sebesar US$180 juta terkait perizinan penggunaan kawasan hutan.
- Intervensi terhadap proyek-proyek strategis, seperti penghentian paksa proyek PLTA yang dituding merusak lingkungan dan memicu bencana banjir secara sepihak.
- Pengetatan pengawasan visa kerja bagi tenaga kerja asing yang menyebabkan biaya meningkat dan mobilitas tenaga teknis maupun manajerial menjadi terhambat.
Poin-poin tersebut disampaikan untuk memberikan gambaran mengenai kesulitan yang dihadapi oleh investor di lapangan. Para pengusaha berharap ada keseimbangan antara upaya meningkatkan pendapatan negara dengan keberlangsungan operasional bisnis.
Isu mengenai Harga Patokan Mineral (HPM) menjadi salah satu sorotan utama dalam surat protes tersebut. Kadin China menyebutkan bahwa revisi kebijakan harga nikel, kobalt, dan besi telah memicu lonjakan biaya produksi bijih nikel secara keseluruhan hingga mencapai 200 persen.
Sebagai pemain utama dalam industri pengolahan nikel di Indonesia, perusahaan-perusahaan China kini mengklaim mengalami kerugian operasional yang kian melebar. Kondisi ini dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas rantai pasok industri baja tahan karat dan baterai kendaraan listrik global.
Dampak sosial dan ekonomi dari ketidakpastian kebijakan ini juga menjadi perhatian serius bagi para investor:
- Terancamnya keberlanjutan lapangan kerja bagi lebih dari 400.000 orang yang menggantungkan hidup di sepanjang rantai industri nikel.
- Melemahnya kepercayaan investor global terhadap prospek investasi jangka panjang di sektor pertambangan dan hilirisasi di Indonesia.
- Munculnya biaya tambahan yang tidak terduga akibat penggunaan perantara pihak ketiga dalam menyelesaikan masalah birokrasi yang kompleks.
- Risiko penundaan investasi masa depan jika lingkungan bisnis saat ini dianggap tidak lagi transparan dan sulit diprediksi secara matang.
Daftar dampak tersebut menggambarkan kecemasan kolektif yang kini tengah dirasakan oleh komunitas bisnis internasional, khususnya dari pihak China. Mereka berharap pemerintah dapat menstandarisasi penegakan hukum agar lebih adil bagi semua pelaku usaha.
Kadin China menyatakan bahwa mereka sebenarnya tetap optimis terhadap potensi pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan. Namun, mereka menyayangkan minimnya transparansi dalam penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan perpajakan yang sering kali dirasa memiliki kekuasaan berlebih.
Bahkan, surat tersebut menyebutkan adanya kesulitan dalam menempuh jalur hukum atau banding terhadap sanksi-sanksi yang dijatuhkan. Otoritas terkait sering kali dituduh lambat dalam memberikan respons terhadap keluhan resmi yang diajukan oleh perusahaan.
Menanggapi kabar tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku belum membaca langsung isi surat tersebut. Namun, ia mengonfirmasi telah menjalin komunikasi intensif dengan Duta Besar China untuk membahas berbagai kebijakan mineral terbaru.
Bahlil menjelaskan bahwa dirinya telah memberikan penjelasan mendalam terkait revisi formula harga patokan mineral dan kuota produksi dalam RKAB 2026. Menurutnya, komunikasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai visi pemerintah dalam mengelola sumber daya alam nasional.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti setiap aspirasi investor selama sejalan dengan kepentingan nasional. Terkait kebijakan DHE, Purbaya menyebutkan bahwa aturan tersebut sebenarnya tidak menyasar negara-negara tanpa utang di Indonesia seperti China.
Berikut adalah ringkasan respons pemerintah terhadap beberapa isu spesifik yang dikeluhkan oleh Kadin China:
| Topik Kebijakan | Tanggapan Pemerintah | Status Saat Ini |
|---|---|---|
| Royalti Mineral | Belum ada kenaikan tarif resmi yang diberlakukan. | Ditangguhkan sementara |
| Retensi DHE SDA | Negara tanpa utang besar ke RI seharusnya tidak terdampak. | Revisi PP masih diproses |
| Izin Kehutanan | Penegakan hukum dilakukan sesuai aturan lingkungan hidup. | Pengawasan diperketat |
| Legalitas Bisnis | Ditemukan banyak pengusaha yang menjalankan bisnis ilegal. | Evaluasi dua arah |
Penjelasan dalam tabel di atas merangkum posisi pemerintah saat ini dalam menyeimbangkan antara regulasi ketat dan daya tarik investasi. Pemerintah menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan proses dua arah yang memerlukan komitmen dari kedua belah pihak.
Purbaya justru menyoroti adanya oknum pengusaha China yang ditemukan menjalankan bisnis tanpa mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Ia mengaku telah menyampaikan komplain langsung kepada pihak terkait agar segera melakukan perbaikan internal demi kebaikan bersama.
Pada akhirnya, Kadin China berharap Presiden Prabowo bersedia membuka ruang komunikasi yang lebih efektif guna mengurai kebuntuan praktik di lapangan. Mereka menyatakan kesiapan untuk memberikan laporan mendetail secara langsung jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pihak istana.
