Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi memulai Masa Persidangan V untuk tahun sidang 2025-2026 pada hari Selasa (12/05/2026). Dalam pembukaan sidang ini, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan rencana besar parlemen untuk menyelesaikan sejumlah agenda legislasi penting.
Fokus utama DPR kali ini mencakup pembahasan empat rancangan undang-undang (RUU) di tingkat pertama bersama jajaran pemerintah. Rangkaian pembahasan tersebut mencakup sektor strategis mulai dari stabilitas keuangan hingga penguatan perlindungan hukum perdata.
Daftar Prioritas Legislasi Masa Sidang V
Puan Maharani merinci empat draf regulasi yang menjadi fokus pembahasan tahap awal antara legislatif dan eksekutif :
- Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No. 4/2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).
- Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional sebagai kerangka hukum lintas negara.
- Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No. 16/1997 yang mengatur sektor Statistik nasional.
- Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri untuk memperkuat perlindungan kekayaan intelektual.
Langkah ini diambil guna memastikan regulasi yang ada tetap relevan dengan tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat saat ini. DPR berkomitmen untuk menjalankan fungsi legislasi secara optimal agar setiap aturan yang dihasilkan mampu memberikan dampak nyata.
Pengawasan Terhadap 16 Isu Strategis Masyarakat
Selain tugas pembentukan undang-undang, DPR juga memperkuat peran pengawasannya terhadap kinerja pemerintah dalam berbagai sektor kehidupan. Puan menegaskan bahwa terdapat 16 poin penting yang akan menjadi sorotan utama demi kepentingan publik secara luas.
Sektor transportasi dan keamanan menjadi bagian dari prioritas evaluasi yang akan dilakukan oleh komisi terkait di parlemen. DPR akan meninjau secara mendalam infrastruktur transportasi darat serta sistem keamanan personel TNI di wilayah-wilayah konflik.
Berikut adalah daftar lengkap 16 isu krusial yang akan dipantau secara ketat oleh DPR dalam masa sidang kali ini :
- Pelaksanaan audit menyeluruh serta evaluasi pada sistem keamanan dan infrastruktur transportasi darat nasional.
- Evaluasi sistem perlindungan bagi pasukan TNI yang bertugas di daerah konflik maupun misi perdamaian.
- Optimalisasi pengintegrasian E-KTP ke dalam sistem layanan publik secara digital agar lebih efisien.
- Penanganan masalah pertambangan ilegal dan penyelesaian konflik agraria secara tuntas dan menyeluruh.
- Penegakan sanksi disiplin bagi oknum penegak hukum yang terbukti melanggar kode etik profesi.
- Pemantauan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok agar tetap terjangkau oleh daya beli masyarakat.
- Percepatan penerapan standar keberlanjutan bagi BUMN untuk memperkuat daya saing di pasar internasional.
- Pengembangan kawasan industri strategis untuk mendukung hilirisasi sektor pertanian serta perikanan.
- Pengawasan intensif terhadap operasional lembaga penitipan anak dan institusi pengasuhan alternatif.
- Peningkatan kontrol terhadap institusi pendidikan berasrama guna menjamin keamanan para peserta didik.
- Kepastian perlindungan serta pemenuhan hak-hak bagi para korban tindak pidana kekerasan seksual.
- Evaluasi data tunggal sosial ekonomi nasional untuk memastikan akurasi penetapan penerima bantuan iuran.
- Peninjauan ulang terhadap pelaksanaan mekanisme Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dalam seleksi nasional.
- Penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) dan LPG di daerah guna mencegah kelangkaan energi.
- Langkah-langkah strategis pemerintah dalam upaya penguatan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing.
- Antisipasi terhadap risiko fluktuasi harga minyak mentah dunia yang dipicu oleh ketidakstabilan kondisi geopolitik global.
DPR menaruh perhatian khusus pada aspek kelangkaan energi yang sering kali menghambat produktivitas nelayan dan pelaku UMKM di daerah. Koordinasi dengan pemerintah akan terus ditingkatkan agar distribusi energi merata dan tidak merugikan sektor ekonomi kecil.
Selain itu, integrasi identitas digital menjadi perhatian serius karena berkaitan erat dengan efektivitas penyaluran berbagai program bantuan sosial. Parlemen ingin memastikan bahwa penggunaan data tunggal benar-benar valid agar bantuan pemerintah tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
Komitmen Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat
Dalam pidatonya di kompleks Senayan, Puan Maharani menyampaikan bahwa seluruh agenda ini dirancang untuk menjawab keresahan masyarakat. Ia menekankan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menjalankan fungsi konstitusional demi kemajuan bangsa.
Sidang paripurna ke-5 ini juga dihadiri oleh pimpinan DPR lainnya seperti Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Hadir pula jajaran pimpinan terpilih Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) seperti Anggito Abimanyu, Doddy Zulverdi, Farid Azhar Nasution, dan Ferdinan Dwikoraja Purba.
Pemerintah diharapkan mampu merespons masukan dari DPR dengan kebijakan konkret yang langsung menyentuh kebutuhan publik :
| Bidang Fokus | Tujuan Utama Agenda Persidangan |
|---|---|
| Legislasi | Menyelesaikan 4 RUU prioritas termasuk sektor keuangan dan desain industri. |
| Ekonomi | Menjaga stabilitas harga pangan, penguatan Rupiah, dan pasokan energi daerah. |
| Sosial & Hukum | Perlindungan korban kekerasan seksual dan pengawasan lembaga pendidikan. |
| Infrastruktur | Audit transportasi darat dan penguatan sistem digital layanan publik (E-KTP). |
Data di atas menunjukkan betapa luasnya cakupan kerja DPR dalam Masa Persidangan V ini untuk mencakup berbagai lini kehidupan. Agenda tersebut diharapkan dapat memperkuat fondasi hukum dan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian situasi global yang masih membayangi.
Puan Maharani menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh anggota dewan untuk bekerja maksimal selama masa persidangan ini berlangsung. Kehadiran regulasi yang kuat dan pengawasan yang ketat diyakini menjadi kunci utama dalam mencapai target kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan.
