Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru saja membongkar praktik curang under-invoicing dalam kegiatan ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan batu bara. Temuan ini mengindikasikan adanya kebocoran besar pada penerimaan negara akibat manipulasi nilai transaksi.
Pihak Kementerian Keuangan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk melacak data ekspor dan impor secara mendalam. Langkah ini diambil setelah Presiden Prabowo Subianto berulang kali memberikan peringatan mengenai kecurangan laporan nilai ekspor dalam berbagai rapat kabinet.
Pembentukan Tim Khusus Analisis Data
Menanggapi kekhawatiran Presiden, Purbaya segera menginstruksikan pembentukan "Tim 10" yang beranggotakan para ahli terbaik dari lingkungan Kementerian Keuangan. Tim ini bertugas membedah data melalui sistem National Single Window (NSW) yang mengintegrasikan informasi dari berbagai kementerian.
Purbaya mengakui bahwa pada awalnya data tersebut sulit diterjemahkan secara manual oleh petugas di lapangan. Penggunaan teknologi AI kemudian diterapkan agar tim dapat melihat pola ketidakwajaran dalam industri komoditas strategis seperti sawit dan batu bara.
Proses audit yang dilakukan oleh Tim 10 meliputi beberapa tahapan berikut:
- Menyeleksi 10 perusahaan eksportir CPO terbesar di Indonesia sebagai sampel utama.
- Memilih setidaknya tiga aktivitas pengapalan dari masing-masing perusahaan secara acak.
- Melacak pergerakan dokumen dan fisik barang mulai dari pelabuhan asal hingga negara tujuan.
- Membandingkan data laporan internal dengan data impor resmi yang tercatat di negara pembeli.
Melalui proses digital yang ketat tersebut, ditemukan adanya anomali harga yang cukup signifikan antara laporan di Indonesia dengan fakta di lapangan. Teknologi AI mempercepat sinkronisasi data yang sebelumnya terpisah antara yurisdiksi hukum yang berbeda.
Modus Operandi Transaksi Melalui Singapura
Berdasarkan hasil analisis, Purbaya menjelaskan bahwa pelaku usaha kerap menggunakan skema penjualan ke anak usaha di luar negeri. Perusahaan Indonesia menjual CPO ke cabang mereka di Singapura dengan harga yang sengaja direndahkan (under-invoicing).
Setelah itu, produk yang sama dijual kembali ke pasar Amerika Serikat dengan harga pasar yang jauh lebih tinggi. Meski secara administratif singgah di Singapura, secara fisik kapal pengangkut sebenarnya berlayar langsung dari pelabuhan Indonesia menuju Amerika Serikat.
Ringkasan perbandingan data yang ditemukan dalam investigasi:
| Aspek Penilaian | Laporan di Indonesia | Kenyataan di Negara Tujuan |
|---|---|---|
| Nilai Transaksi | Sengaja direndahkan (Under-invoicing) | Harga pasar sebenarnya jauh lebih tinggi |
| Alur Dokumen | Melalui anak usaha di Singapura | Dijual kembali ke pembeli akhir (Misal: AS) |
| Rute Fisik Kapal | Tercatat mampir di negara perantara | Langsung berlayar dari Indonesia ke negara tujuan |
Tabel di atas merangkum pola manipulasi yang digunakan oknum eksportir untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka kepada pemerintah. Praktik ini merugikan negara karena devisa yang masuk tidak sesuai dengan nilai komoditas yang sebenarnya keluar.
Validasi Menggunakan Data Global
Guna memastikan temuan tersebut akurat, Kementerian Keuangan juga mengakses basis data impor global milik perusahaan di bawah naungan S&P Global. Data ini digunakan untuk menyilangkan informasi mengenai volume dan harga pengapalan saat barang tiba di negara tujuan.
Purbaya menegaskan bahwa sinkronisasi data ini memberikan bukti kuat mengenai selisih harga yang tidak wajar. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperketat pengawasan demi mengamankan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam yang melimpah.
