Pemerintah secara resmi telah mengundangkan regulasi terbaru mengenai praktik alih daya atau outsourcing melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026. Kebijakan yang ditandatangani oleh Menaker Yassierli ini bertujuan memperkuat perlindungan bagi tenaga kerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha, meskipun dalam pelaksanaannya dinilai masih menyisakan sejumlah tantangan.
Beleid tersebut menetapkan batasan ketat dengan hanya memperbolehkan praktik outsourcing pada enam bidang pekerjaan tertentu demi menjaga hak-hak pekerja di sektor inti. Keenam kategori pekerjaan tersebut mencakup layanan kebersihan, penyediaan makanan dan minuman, jasa pengamanan, penyediaan pengemudi serta angkutan pekerja, layanan penunjang operasional, hingga pekerjaan penunjang di sektor strategis seperti pertambangan, perminyakan, gas, dan kelistrikan.
Ketentuan Hak Pekerja dan Detail Pekerjaan
| Kategori Pekerjaan Alih Daya | Ketentuan Perlindungan Pekerja |
|---|---|
| Layanan Kebersihan (Cleaning Service) | Wajib adanya perjanjian tertulis antara pemberi kerja dan perusahaan alih daya. |
| Penyediaan Makanan dan Minuman (Catering) | Kepastian pemenuhan hak upah sesuai standar regulasi yang berlaku. |
| Jasa Pengamanan (Security) | Jaminan keikutsertaan dalam program jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan. |
| Penyediaan Pengemudi dan Angkutan Pekerja | Perlindungan hukum yang jelas terkait prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK). |
| Layanan Penunjang Operasional | Kewajiban memastikan seluruh hak normatif buruh terpenuhi tanpa diskriminasi. |
| Penunjang Pertambangan, Minyak, Gas, dan Listrik | Pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan tenaga alih daya pada proses inti. |
Penerbitan regulasi ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XII/2023 yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Fokus utamanya adalah menyelaraskan kebutuhan industri dengan perlindungan kesejahteraan buruh agar tercipta ekosistem kerja yang lebih adil dan transparan di masa depan.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, memberikan tanggapan kritis terhadap Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tersebut karena dianggap masih memberi celah bagi pengalihdayaan pekerjaan inti. Ia menyoroti istilah "layanan penunjang operasional" yang dinilai bersifat multitafsir sehingga berisiko disalahgunakan oleh perusahaan untuk mengalihdayakan proses produksi langsung.
Iqbal juga mengkhawatirkan perluasan sektor alih daya ke bidang ketenagalistrikan yang dapat memicu praktik serupa secara masif di sektor-sektor strategis nasional lainnya. Selain itu, KSPI memberikan catatan khusus mengenai sanksi administratif dalam aturan tersebut yang dianggap tidak akan memberikan efek jera bagi perusahaan yang melanggar ketentuan.
Oleh karena itu, pihak buruh mendesak pemerintah agar segera melakukan revisi terhadap beleid tersebut demi memperjelas definisi pekerjaan penunjang dan melarang outsourcing pada pekerjaan utama. Said Iqbal menekankan pentingnya sanksi yang lebih tegas untuk melindungi hak-hak dasar buruh dan memastikan bahwa peraturan ini tidak melegalkan praktik yang merugikan tenaga kerja.
Meskipun demikian, Said menyatakan bahwa pihaknya masih bisa menerima kehadiran Permenaker ini sebagai langkah transisi menuju pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lebih komprehensif. Pernyataan tersebut disampaikan di sela-sela aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta Selatan pada Kamis pekan lalu.
Menurut pandangan KSPI, permasalahan mendasar dari sistem outsourcing di Indonesia selama ini adalah minimnya perlindungan jaminan sosial yang memadai bagi para pekerja alih daya. Kondisi ini menjadi semakin buruk ketika pekerja yang ditempatkan pada fungsi inti perusahaan tidak mendapatkan jaminan pensiun maupun jaminan hari tua yang seharusnya menjadi hak mereka.
Dilema dan Respons Sektor Industri
Di sisi lain, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melihat pembatasan penerapan outsourcing ini sebagai tantangan serius bagi fleksibilitas operasional di berbagai sektor industri. Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia, Subchan Gatot, menyatakan bahwa pembatasan sektor tersebut berpotensi mengganggu kelancaran bisnis, terutama pada industri manufaktur dan padat karya.
Subchan menjelaskan bahwa ada risiko peningkatan biaya tenaga kerja secara signifikan yang pada akhirnya dapat menggerus daya saing industri nasional di pasar global. Jika tidak diantisipasi dengan strategi yang tepat, kebijakan ini dikhawatirkan dapat memicu pergeseran tenaga kerja dari sektor formal menuju sektor informal yang lebih tidak teratur.
Kadin mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan karakteristik unik dari setiap sektor usaha, seperti bidang logistik, konstruksi, dan pelayaran yang memiliki kebutuhan operasional berbeda. Subchan menekankan bahwa dunia usaha memerlukan masa transisi yang cukup panjang agar dapat menyesuaikan model bisnis mereka dengan aturan yang baru diterbitkan ini.
Walaupun Kadin pada dasarnya mendukung upaya perlindungan pekerja, mereka tetap menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan tersebut dengan keberlangsungan usaha. Tujuan jangka panjang dalam penciptaan lapangan kerja harus tetap menjadi prioritas utama di tengah berbagai tantangan ekonomi global yang sedang melanda saat ini.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam, memberikan tanggapan yang lebih berhati-hati dengan menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan pengkajian mendalam. Apindo sedang meninjau kebijakan ini menggunakan kerangka Regulatory Impact Analysis (RIA) untuk memahami dampak menyeluruhnya terhadap operasional dunia usaha di berbagai tingkatan.
Bob Azam menegaskan bahwa diskusi di internal pengusaha akan lebih difokuskan pada analisis dampak nyata dari regulasi tersebut, bukan hanya sekadar membaca teks aturannya saja. Ia berharap hasil analisis ini nantinya dapat membantu para pelaku usaha untuk melakukan langkah-langkah penyesuaian yang paling tepat dan efisien tanpa mengganggu produktivitas.
Sebelumnya, Bob juga mengingatkan agar masyarakat melihat sisi positif dari keberadaan perusahaan jasa alih daya yang sebenarnya berperan penting dalam ekosistem ekonomi. Perusahaan tersebut tidak hanya bertindak sebagai penyedia tenaga kerja, tetapi juga mengelola aspek mobilitas dan pembiayaan bagi jutaan pekerja yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, turut memberikan perspektifnya dengan menilai bahwa beleid ini menunjukkan adanya pergeseran dari semangat UU Cipta Kerja. Meskipun ada pembatasan, ia mencatat bahwa aturan ini belum sepenuhnya kembali ke sistem lama dan masih menyisakan ruang bagi penggunaan tenaga alih daya.
Huda memperingatkan adanya potensi "loophole" atau celah hukum pada poin layanan penunjang operasional yang bisa dimanfaatkan oleh pemberi kerja secara tidak semestinya. Ia menekankan perlunya pengawasan yang sangat ketat dari pemerintah agar penggunaan tenaga kerja alih daya tetap berada pada koridor hukum dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan jangka pendek perusahaan.
