Pemerintah Indonesia tengah bersiap menerapkan kebijakan baru dalam pengelolaan ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis. Mulai 1 Juni 2026, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan memegang kendali penuh atas aktivitas ekspor tersebut.
Pada fase awal, terdapat tiga komoditas utama yang akan masuk dalam sistem pengelolaan ini. Komoditas tersebut meliputi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), batu bara, serta paduan besi (ferrous alloy).
Peran PT Danantara Sumberdaya Indonesia
Pelaksanaan aturan baru ini akan dimandatkan kepada PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Perusahaan ini merupakan entitas baru yang dibentuk di bawah naungan Danantara Indonesia.
Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk membenahi tata kelola ekspor nasional. Tujuannya agar proses perdagangan komoditas strategis menjadi lebih terbuka dan profesional.
Rosan menegaskan bahwa penguatan tata kelola ini akan menjunjung tinggi prinsip good governance yang ketat. Pihaknya berencana memulai implementasi program ini secara bertahap pada Juni mendatang.
Pada masa transisi, PT DSI belum akan menangani seluruh aktivitas perdagangan secara langsung. Fokus utama perusahaan pada tahap ini adalah melakukan fungsi pelaporan dan pencatatan transaksi secara menyeluruh.
Segala transaksi yang berkaitan dengan ekspor wajib dilaporkan secara komprehensif kepada pihak Danantara. Hal ini bertujuan untuk memastikan data perdagangan terkumpul secara akurat sebelum sistem penuh diberlakukan.
Target Operasional Penuh di September 2026
Pemerintah menetapkan target yang lebih luas untuk pengoperasian sistem ekspor satu pintu ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan bahwa operasional penuh ditargetkan mulai 1 September 2026.
Nantinya, PT Danantara Sumberdaya Indonesia akan mengelola seluruh rantai transaksi ekspor dari hulu ke hilir. Seluruh proses tidak lagi terbatas pada pelaporan, tetapi mencakup aktivitas bisnis inti.
Cakupan tugas PT Danantara Sumberdaya Indonesia pada tahap operasional penuh meliputi:
- Penyusunan dan penandatanganan kontrak dagang ekspor dengan mitra luar negeri.
- Pengaturan logistik dan proses pengiriman barang ke negara tujuan.
- Pengelolaan sistem pembayaran internasional untuk seluruh transaksi komoditas yang diekspor.
Kebijakan ini merupakan upaya strategis untuk memastikan kedaulatan sumber daya alam Indonesia. Dengan kontrol yang lebih terpusat, pemerintah berharap dapat mengoptimalkan nilai ekonomi dari setiap komoditas yang dijual ke luar negeri.
Ekspansi ke Komoditas Strategis Lainnya
Program pengelolaan ekspor ini dipastikan tidak hanya berhenti pada tiga komoditas awal saja. Pemerintah sudah merencanakan perluasan cakupan kebijakan untuk masa mendatang.
Airlangga Hartarto menyatakan bahwa seluruh komoditas SDA yang dianggap strategis akan masuk dalam sistem ini pada tahap berikutnya. Skema tersebut akan diadopsi secara luas guna memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global.
Jadwal implementasi kebijakan ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia:
| Tanggal Mulai | Tahapan Pelaksanaan | Cakupan Aktivitas |
|---|---|---|
| 1 Juni 2026 | Tahap Awal (Transisi) | Pelaporan dan pencatatan transaksi secara komprehensif. |
| 1 September 2026 | Operasional Penuh | Kontrak dagang, pengiriman barang, hingga sistem pembayaran. |
Melalui tabel di atas, terlihat bahwa pemerintah sangat serius dalam melakukan transformasi ekonomi berbasis komoditas. Perubahan ini diharapkan membawa dampak positif bagi transparansi data dan pendapatan negara dari sektor SDA.
