Pemerintah Indonesia secara resmi mulai memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) strategis nasional melalui pembentukan badan agregator baru. Lembaga ini dinamakan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang bertujuan mengonsolidasikan komoditas unggulan tanah air.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana tersebut secara langsung dalam Rapat Paripurna DPR mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027. Kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku pada pertengahan tahun 2026 mendatang.
Fokus utama pembentukan badan ini adalah mengelola komoditas dengan nilai ekonomi yang sangat besar di pasar internasional. Beberapa sektor yang masuk dalam prioritas tahap awal kebijakan satu pintu ini adalah industri sawit, batu bara, serta paduan logam atau ferroalloy.
Langkah strategis ini diambil pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah klasik dalam aktivitas perdagangan internasional Indonesia. Salah satunya adalah kebocoran nilai ekspor yang selama ini dianggap merugikan potensi pendapatan negara dari sektor SDA.
Pemerintah berharap dengan adanya DSI, devisa hasil ekspor dapat dioptimalkan secara maksimal untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Selain itu, badan ini dirancang guna meningkatkan daya tawar Indonesia agar lebih kuat di hadapan pembeli global.
Urgensi dan Tantangan Ekspor SDA Nasional
Kepala Centre of Food, Energy and Sustainable Development (CFESD) INDEF, Abra Talattov, menilai pembentukan badan ini adalah langkah yang sangat mendesak. Menurutnya, komoditas seperti CPO dan nikel merupakan tumpuan utama penerimaan negara yang selama ini perlu diawasi ketat.
Abra menyoroti berbagai risiko yang kerap muncul dalam praktik ekspor komoditas besar yang masih berjalan sendiri-sendiri. Ia menyebutkan adanya kerawanan praktik under-invoicing, penetapan harga yang tidak sesuai (underpricing), hingga manipulasi harga antarperusahaan.
Lemahnya kontrol terhadap devisa hasil ekspor juga menjadi alasan kuat mengapa sistem satu pintu ini perlu segera diimplementasikan. Melalui skema terpadu, negara memiliki kendali penuh atas aliran dana dan kewajiban perpajakan dari para pelaku usaha.
Meskipun angka kerugian pasti perlu dibuktikan melalui proses audit, Abra melihat adanya indikasi serius mengenai kehilangan potensi devisa. Selisih pencatatan kecil pada komoditas bernilai tinggi dapat menyebabkan kerugian besar bagi kas negara.
Ia menekankan bahwa keberadaan Danantara harus benar-benar meningkatkan transparansi harga dan pencatatan ekspor secara akurat. Jangan sampai kehadiran lembaga baru ini justru menambah panjang rantai birokrasi yang membebani pengusaha.
Peran Strategis Danantara bagi Eksportir
Selain berperan sebagai pengawas, Danantara diharapkan menjadi platform pelayanan komprehensif bagi para eksportir di tanah air. Lembaga ini akan bertugas mengonsolidasikan data penting mulai dari pasokan barang hingga standar harga pasar.
Fungsi utama yang akan dijalankan oleh Danantara Sumberdaya Indonesia meliputi:
- Manajemen data pasokan dan kualitas komoditas secara nasional.
- Penetapan harga patokan (benchmark) yang sesuai dengan kondisi pasar global.
- Koordinasi jadwal pengiriman dan pemetaan negara tujuan ekspor secara strategis.
- Pemantauan kepatuhan terhadap aturan devisa hasil ekspor yang masuk ke dalam negeri.
- Penyediaan akses pembiayaan dan standardisasi dokumen ekspor bagi pengusaha.
DSI dirancang sebagai agregator nasional yang membantu eksportir mendapatkan kepastian sistem dan harga yang lebih kompetitif. Layanan ini bertujuan untuk mempermudah operasional dagang tanpa mengganggu dinamika pasar yang sudah terbentuk.
Abra juga mengingatkan agar Danantara tetap menghormati kontrak ekspor yang sudah berjalan antara swasta dengan mitra luar negeri. Namun, lembaga ini tetap memiliki ruang untuk meninjau kembali kesepakatan harga agar tetap relevan dengan fluktuasi pasar dunia.
Tujuannya bukan untuk mematikan peran swasta dalam jaringan perdagangan, melainkan untuk memberikan perlindungan dan dukungan strategis. Dengan posisi tawar yang lebih kuat, pengusaha Indonesia diharapkan bisa meraih nilai tambah yang lebih adil dari kekayaan alam tanah air.
