Puluhan ribu siswa di Korea Selatan mengalami nasib buruk setelah sekolah internasional yang mereka ikuti ternyata tidak memiliki izin resmi. Status akademik mereka berisiko hilang akibat hal ini. Masalah sekolah internasional tanpa izin mulai muncul sejak tahun 2024. Pejabat pendidikan Korea Selatan memperkirakan ada sekitar 130 institusi yang beroperasi tanpa persetujuan resmi dari pemerintah, dengan jumlah siswa mencapai sekitar 26.000 orang. Salah satu sekolah di Gangnam-gu, Seoul, yang tidak terakreditasi, telah ditutup secara tiba-tiba. Akibatnya, siswa yang terdaftar tidak bisa pindah ke institusi lain dan status akademik mereka tidak diakui.
Biaya Tinggi dan Klaim Kurikulum Internasional Tanpa Legalitas:
Di Korsel, sekolah-sekolah ini dikategorikan sebagai akademi swasta, meskipun mereka mengklaim sebagai "sekolah internasional". Banyak sekolah menawarkan kurikulum bergaya Amerika atau Eropa seperti persiapan SAT, AP, atau IB, tanpa persetujuan dari Kementerian Pendidikan. Ini menarik perhatian keluarga asing dan warga Korea yang berharap melanjutkan pendidikan ke luar negeri.
Hingga tahun 2026, hanya tujuh lembaga pendidikan asing dan empat sekolah internasional di Jeju yang memiliki status resmi. Sisanya beroperasi dengan status hukum yang ambigu, memungut biaya sekolah tinggi beserta biaya tambahan lain yang bisa melanggar regulasi akademi swasta.
Ijazah yang Tidak Diakui dan Masalah Lain:
Lulusan dari sekolah-sekolah ini tidak diakui secara hukum sebagai lulusan SMP atau SMA di Korea Selatan. Ini menyebabkan masalah saat mereka mendaftar kampus atau mencari pekerjaan. Selain legalitas, beberapa sekolah juga tersangkut isu kriminal. Pada Juni 2025, sekolah tak berizin di Incheon ditutup mendadak tanpa peringatan karena kurikulumnya tidak jelas, menunggak gaji guru, serta fasilitas kurang baik. Orang tua siswa menggugat, menuntut pengembalian dana sekolah senilai 3 miliar won (sekitar Rp 33 miliar). Direktur sekolah akhirnya ditahan atas tuduhan penipuan.
Penutupan mendadak menyebabkan lebih dari sepuluh siswa tidak dapat pindah ke sekolah umum, memaksa mereka berhenti dari pendidikan formal. Beberapa sekolah juga diduga menjual kunci jawaban ujian masuk dan menjanjikan skor tinggi dengan imbalan uang besar.
Desakan untuk Pengawasan Ketat dari Pemerintah:
Menanggapi kontroversi ini, pemerintah daerah berencana mengambil langkah regulasi lebih ketat. Dalam sidang Dewan Metropolitan Seoul, Chae Su-ji dari People Power Party mengkritik keras lemahnya pengawasan terhadap sekolah ilegal. "Sekolah internasional tanpa izin membawa risiko nyata, mulai dari catatan akademik tidak diakui hingga penutupan mendadak yang merugikan banyak keluarga," kata Su-ji, dikutip dari Asia News Network.
Chae Su-ji menunjukkan bahwa sekitar 40 institusi di Seoul beroperasi sebagai sekolah internasional, namun hanya sekitar 30 yang teridentifikasi oleh kantor pendidikan. Pejabat pendidikan berencana melakukan inspeksi langsung dan mempertimbangkan membawa masalah berat ke penyelidikan kriminal. Mereka juga mengandalkan pusat pelaporan pendidikan ilegal serta berencana meningkatkan insentif bagi pelapor. Namun, Chae Su-ji menilai hal ini masih kurang. Ia menekankan pentingnya pengawasan struktural yang lebih menyeluruh, terutama di Seoul yang memiliki lebih dari 25.000 akademi dan lembaga bimbingan belajar.
