Prabowo Semprot Birokrasi RI: Urus Izin Bisa 2 Tahun, Malaysia Hanya 2 Pekan

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan teguran keras terhadap kinerja birokrasi dan lambatnya proses perizinan usaha di tanah air. Menurut beliau, hambatan administratif semacam ini menjadi penghalang utama bagi pertumbuhan investasi dan perkembangan dunia usaha nasional.

Kritik tajam tersebut dilontarkan dalam pidato perdana pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19, Rabu (20/5/2026). Agenda tersebut berfokus pada penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) untuk RAPBN Tahun Anggaran 2027.

Prabowo menegaskan bahwa tugas utama pemerintah adalah melakukan perbaikan pada seluruh institusi dan sistem birokrasi. Langkah ini sangat krusial agar tercipta iklim usaha yang kondusif bagi para pelaku ekonomi.

Beliau juga memperingatkan agar tidak ada lagi praktik-praktik yang memberatkan para pengusaha. "Jangan sampai pengusaha diperas terus atau diganggu jalannya," ujar Prabowo dengan nada tegas di Gedung Nusantara.

Perbandingan Kontras dengan Malaysia

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo membandingkan efisiensi layanan perizinan di Indonesia dengan negara tetangga, Malaysia. Beliau merasa miris melihat ketimpangan durasi penyelesaian administrasi yang sangat jauh berbeda.

Prabowo mencontohkan bahwa Malaysia mampu menyelesaikan izin usaha hanya dalam waktu dua minggu saja. Sementara itu, di Indonesia, proses serupa terkadang memakan waktu hingga dua tahun lamanya.

Kondisi ini dianggap sangat tidak membanggakan bagi negara sebesar Indonesia di kancah global. "Kenapa kita butuh dua tahun? Ini memalukan," kata Prabowo mengungkapkan kekecewaannya.

Beliau juga menyoroti adanya kecenderungan birokrasi tingkat bawah yang kerap membuat aturan turunan yang rumit. Hal ini tetap terjadi meskipun kebijakan dari pemerintah pusat sebenarnya sudah jelas dan diputuskan.

Prabowo meminta agar tidak ada lagi inisiatif berlebihan yang justru menghambat eksekusi di lapangan. Seringkali, perintah dari Presiden atau Menteri justru kembali diolah di level bawah dengan berbagai alasan teknis.

Beliau menyebut praktik tersebut sebagai "akal-akalan" birokrasi melalui peraturan menteri, aturan teknis, hingga prosedur rekomendasi tambahan. Hal inilah yang dinilai membuat alur perizinan menjadi berbelit-belit dan memakan waktu lama.

Instruksi Tegas kepada Kabinet Merah Putih

Kepala Negara secara langsung memberikan instruksi kepada seluruh menteri yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih. Beliau meminta agar setiap menteri segera melakukan pembenahan internal di kementerian masing-masing.

Prabowo mengingatkan agar para menteri dapat menertibkan seluruh jajaran birokrasi hingga ke level terbawah. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa setiap instruksi dapat berjalan lurus tanpa ada hambatan administratif yang dibuat-buat.

Beberapa poin utama kritik Presiden terhadap pola kerja birokrasi saat ini:

• Ketidakefisienan durasi waktu perizinan dibandingkan negara jiran.
• Munculnya banyak aturan turunan yang tumpang tindih dengan kebijakan pusat.
• Adanya celah administratif yang sering dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
• Lemahnya pengawasan terhadap proses administrasi yang sedang berjalan di level bawah.

Poin-poin di atas menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk segera melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Presiden berharap perubahan ini dapat mendorong daya saing Indonesia di tingkat internasional.

Sentilan Jenaka untuk Birokrat dan Partai Golkar

Di tengah suasana serius, Prabowo sempat menyisipkan sindiran yang dibalut dalam candaan mengenai pola kerja birokrat. Beliau mengamati bahwa para birokrat seringkali mengajukan dokumen persetujuan di saat pejabat politik sudah kelelahan.

Ciri khas yang sering terjadi adalah pengajuan tanda tangan dokumen pada sore hari sekitar pukul 17.30. "Pada saat itu Anda sudah capek, di situlah dokumen biasanya disodorkan," tutur Prabowo yang langsung disambut gelak tawa anggota dewan.

Presiden mengakui bahwa birokrat memang memiliki jam terbang administratif yang jauh lebih lama dibandingkan pejabat politik. Oleh karena itu, menteri dan pimpinan lembaga harus ekstra cermat dalam melakukan pengawasan agar tidak terjadi kesalahan.

Suasana rapat semakin mencair ketika Prabowo menyinggung kehadiran para tokoh dari Partai Golkar dalam rapat paripurna tersebut. Beliau menyebut bahwa kader Golkar biasanya paling paham mengenai urusan seluk-beluk birokrasi.

Beberapa nama menteri pun turut disebut dalam candaan tersebut, seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Prabowo berkelakar bahwa pengalaman panjang Golkar di pemerintahan membuat mereka sangat lihai dalam hal ini.

Sambil tersenyum, Prabowo juga mengingatkan audiens bahwa dirinya pun pernah menjadi bagian dari partai berlambang pohon beringin tersebut. "Ini teman-teman dari Golkar senyum-senyum, karena memang pengalamannya banyak soal ini," pungkasnya.

Data Perbandingan Durasi Perizinan yang Disoroti:

Data tersebut menggambarkan tantangan besar yang dihadapi pemerintah dalam melakukan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Reformasi ini menjadi salah satu pilar dalam rancangan anggaran untuk tahun 2027 mendatang.

Melalui penyampaian PPKF RAPBN 2027 ini, Presiden menegaskan komitmennya untuk memperbaiki fundamental ekonomi Indonesia. Hal tersebut diawali dengan menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, cepat, dan melayani dunia usaha dengan baik.

Penyampaian pidato ini diharapkan menjadi sinyal kuat bagi seluruh aparatur sipil negara untuk berubah. Efisiensi birokrasi bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional.