Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) memaparkan data terbaru tentang akreditasi perguruan tinggi di Indonesia. Hingga akhir tahun 2025, hanya sekitar enam persen dari perguruan tinggi terdaftar yang mendapatkan akreditasi "Unggul" atau "A", menurut Direktur Kelembagaan Kemdiktisaintek, Mukhamad Najib.
Dalam acara Forum Diskusi Denpasar 12 yang dilakukan secara daring di Jakarta, Rabu, Najib menyatakan bahwa dari total 4.416 perguruan tinggi, hanya enam persen yang mengantongi akreditasi tertinggi. Sebaliknya, sebanyak 67 persen perguruan tinggi masih berkutat di akreditasi "Baik" atau C, berikut yang didokumentasikan dari Antara, Kamis (7/5/2026).
Akreditasi merupakan penilaian kelayakan program studi dan perguruan tinggi berdasarkan parameter tertentu. Sistem akreditasi ini berpedoman pada Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020, di mana peringkat akreditasinya terbagi menjadi tiga kategori: Baik (C), Baik Sekali (B), dan Unggul (A).
Selain data akreditasi kampus, Najib juga membahas status akreditasi pada program studi (prodi). Ia menyebutkan bahwa hanya sekitar 22 persen dari 33.741 prodi yang terakreditasi "Unggul" atau "A" hingga saat ini. Beberapa program studi bahkan masih belum terakreditasi, yang artinya tidak dapat secara hukum menerbitkan ijazah.
Kondisi akreditasi ini diperparah dengan tantangan lain terkait lulusan bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) yang masih rendah di Indonesia. Hanya 18,47 persen lulusan yang berasal dari jurusan STEM, jauh dibandingkan negara-negara maju yang persentasenya di atas 30 persen.
Kekurangan ini berdampak pada rendahnya pekerja berkeahlian tinggi di Indonesia. "We are often onlookers when new industries open, with foreign workers filling these opportunities," ungkap Mukhamad Najib, mantan Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Australia.
Mengacu pada data dari World Bank hingga tahun 2020, persentase lulusan STEM di Indonesia masih tertinggal di belakang Vietnam (23,38%), Thailand (27,31%), Malaysia (37,19%), dan Singapura (34,3%).
Najib menekankan perlunya pembenahan dengan memperkuat sumber daya manusia melalui peningkatan keahlian yang diperlukan untuk menyokong industrialisasi. "Kita harus bergerak untuk membekali anak bangsa dengan kemampuan yang relevan," tegas Najib.
