Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengumumkan perkembangan terbaru terkait penanganan kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji untuk periode 2023-2024. Lembaga antirasuah tersebut kini secara resmi melakukan penahanan terhadap dua orang tersangka yang berasal dari pihak swasta.
Dua sosok yang baru saja dijebloskan ke tahanan adalah Asrul Azis Taba dan Ismail Adham. Asrul Azis Taba dikenal sebagai mantan Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah (Kesthuri) sekaligus menjabat Komisaris PT Raudah Eksati Utama, sementara Ismail Adham merupakan Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktour.
Keputusan penahanan ini diambil penyidik KPK setelah keduanya menjalani rangkaian pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin (8/6). KPK menegaskan bahwa langkah ini diperlukan demi kelancaran proses penyidikan atas dugaan manipulasi pengaturan kuota tambahan haji khusus.
Informasi mengenai durasi dan lokasi penahanan kedua tersangka tersebut adalah sebagai berikut:
- Masa Penahanan Awal: Tersangka Ismail Adham dan Asrul Azis Taba akan ditahan selama 20 hari pertama.
- Periode Penahanan: Penahanan berlaku mulai tanggal 8 Juni hingga 27 Juni 2026 mendatang.
- Lokasi Penahanan: Kedua tersangka ditempatkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyampaikan rincian penahanan tersebut dalam sebuah konferensi pers di Gedung Merah Putih Jakarta. Penahanan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus besar yang sebelumnya juga menyeret sejumlah pejabat teras di lingkungan Kementerian Agama.
Sebelum menahan pihak swasta ini, KPK telah terlebih dahulu melakukan penahanan terhadap mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Selain sang mantan menteri, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex yang merupakan mantan staf khusus Menag juga sudah lebih dulu menyandang status sebagai tersangka dan ditahan.
Berdasarkan konstruksi perkara yang dipaparkan oleh pihak KPK, terdapat dugaan kuat adanya pengaturan dalam pengisian kuota haji khusus tambahan. Proses distribusi kuota tersebut dinilai tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Penyidik juga menemukan indikasi kuat adanya aliran dana atau pemberian uang kepada penyelenggara negara demi memuluskan proses pengisian kuota tersebut. Praktik ini diduga melibatkan kerja sama antara pihak swasta yang menginginkan jatah kuota dengan pihak kementerian sebagai pemegang otoritas.
Tabel berikut merinci dugaan aliran dana yang melibatkan para tersangka dalam kasus kuota haji:
| Pemberi Dana | Penerima Dana | Estimasi Nilai Uang | Tujuan Pemberian |
|---|---|---|---|
| Ismail Adham (Direktur Maktour) | Ishfah Abidal Aziz (Gus Alex) | USD 30.000 | Pengaturan kuota haji khusus tambahan |
| Ismail Adham (Direktur Maktour) | Hilman Latief (Dirjen Haji & Umrah) | USD 5.000 & SAR 16.000 | Kelancaran operasional kuota khusus |
| Asrul Azis Taba (Komisaris PT REU) | Ishfah Abidal Aziz (Gus Alex) | USD 406.000 | Distribusi kuota haji khusus tahun 2024 |
Data di atas memperlihatkan besaran dana yang diduga dikucurkan oleh pihak swasta kepada oknum di kementerian untuk mendapatkan akses terhadap kuota tambahan. Nilai transaksi yang fantastis ini menjadi fokus utama KPK dalam membongkar praktik rasuah di sektor ibadah haji.
Selain dugaan suap langsung, KPK juga membeberkan adanya keuntungan tidak sah yang dinikmati oleh delapan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Perusahaan-perusahaan travel haji tersebut diketahui memiliki afiliasi kuat dengan tersangka Asrul Azis Taba dalam menjalankan bisnisnya.
Total keuntungan yang diperoleh dari praktik menyimpang ini diperkirakan mencapai angka yang sangat besar, yakni sekitar Rp 40,8 miliar. Keuntungan ini diduga berasal dari pengelolaan kuota haji yang didapatkan melalui jalur belakang atau tidak sesuai dengan aturan distribusi yang adil.
KPK mencurigai bahwa Gus Alex dan Hilman Latief bukan bergerak atas inisiatif pribadi semata dalam menerima aliran uang tersebut. Keduanya diduga kuat bertindak sebagai representasi atau perwakilan dari Yaqut Cholil Qoumas selaku pemegang jabatan tertinggi saat itu.
Pihak KPK berkomitmen untuk terus mendalami peran masing-masing pihak agar kasus ini menjadi terang benderang di hadapan hukum. Penanganan kasus ini juga diharapkan menjadi momentum perbaikan dalam sistem pengelolaan kuota haji nasional yang seringkali menjadi celah terjadinya praktik korupsi.
Beberapa nama saksi kunci lainnya juga dikabarkan sedang dalam pantauan penyidik untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sebelumnya, mantan Menko PMK Muhadjir Effendy juga sempat dipanggil sebagai saksi, meski jadwal pemeriksaannya harus mengalami penundaan atas permintaan yang bersangkutan.
Lembaga antirasuah memastikan bahwa proses hukum terhadap para tersangka akan segera dilimpahkan ke pengadilan setelah seluruh berkas penyidikan dinyatakan lengkap. Publik kini menanti langkah tegas selanjutnya dari KPK untuk menuntaskan perkara yang mencederai kepercayaan jemaah haji Indonesia ini.
