Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, kini resmi mengemban jabatan baru sebagai Penasihat Khusus Presiden di bidang Ketenagakerjaan dan Buruh. Proses pelantikannya berlangsung khidmat di Istana Negara pada Senin, 8 Juni 2026.
Momen pelantikan Said Iqbal ini dilaksanakan secara bersamaan dengan pengukuhan Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN. Keduanya mendapatkan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat struktur pemerintahan saat ini.
Prasetyo Hadi selaku Menteri Sekretaris Negara mengungkapkan alasan di balik penunjukan Said Iqbal untuk posisi strategis tersebut. Menurutnya, Said Iqbal dikenal luas sebagai salah satu tokoh sentral dalam pergerakan buruh di Indonesia.
Prasetyo menambahkan bahwa kehadiran Said Iqbal diharapkan mampu membantu pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan. Fokus utamanya mencakup isu-isu krusial terkait hak dan kesejahteraan para pekerja di seluruh tanah air.
Pemerintah menegaskan bahwa komitmen Presiden Prabowo untuk berkolaborasi mencari solusi terbaik bagi kaum buruh sudah direncanakan sejak lama. Langkah ini merupakan upaya nyata untuk memastikan masalah kesejahteraan buruh tetap menjadi prioritas utama kabinet.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pernyataan berikut terkait komitmen pemerintah:
- Fokus utama pemerintah adalah menemukan formula yang tepat untuk menjamin kesejahteraan tenaga kerja secara berkelanjutan.
- Presiden telah berkomitmen sejak satu tahun yang lalu untuk terus bersinergi dalam menangani isu-isun buruh.
- Said Iqbal diberikan tugas khusus untuk mengawal urusan ketenagakerjaan agar selaras dengan visi pemerintah.
- Prioritas pemerintah ke depan adalah menciptakan iklim kerja yang adil bagi seluruh elemen pekerja di Indonesia.
Meski kini berada di dalam lingkaran kekuasaan, penunjukan Said Iqbal sempat memicu beragam reaksi dari publik. Hal ini dikarenakan rekam jejaknya yang selama ini sangat vokal dan keras dalam mengkritik kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
Catatan Kritik Tajam Said Iqbal Terhadap Pemerintah
Sebelum menduduki kursi Penasihat Khusus Presiden, Said Iqbal pernah melontarkan kritik pedas terkait penanganan aksi unjuk rasa. Ia sempat menyoroti tindakan aparat keamanan yang dinilai represif saat menghadapi massa buruh di sekitar Istana Negara.
Peristiwa tersebut terjadi pada akhir Desember 2025, di mana Said Iqbal menganggap tindakan pemblokadean massa sebagai ancaman bagi demokrasi. Ia secara tegas menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai negara demokratis yang seharusnya dijunjung tinggi.
Menurut Said Iqbal, situasi tersebut merupakan sinyal buruk bagi perkembangan demokrasi di tanah air. Ia berpendapat bahwa Istana seharusnya tidak dijadikan tempat yang terlalu sakral hingga rakyatnya sendiri dilarang untuk berkunjung.
Dalam pandangannya, buruh sebagai bagian dari rakyat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung di depan simbol negara tersebut. Ia sangat menyayangkan adanya pembatasan ruang gerak bagi masyarakat yang ingin bersuara.
Beberapa poin keberatan yang disampaikan Said Iqbal saat aksi unjuk rasa berlangsung antara lain:
- Penggunaan cara-cara militeristik dalam menangani demonstran yang menyampaikan pendapat secara damai.
- Tindakan petugas yang dianggap berlebihan seperti mendorong peserta aksi tanpa alasan yang mendesak.
- Mundurnya kualitas demokrasi Indonesia akibat pembatasan akses rakyat menuju Istana Negara.
- Kurangnya ruang dialog yang terbuka antara penguasa dan elemen buruh di lapangan.
Kemarahan Said Iqbal mencapai puncaknya ketika mobil komando yang digunakan untuk berorasi dipaksa mundur oleh petugas. Baginya, tindakan penderekan kendaraan aksi tersebut sangat tidak proporsional mengingat jumlah massa yang hadir belum terlalu besar.
Ia bahkan sempat mempertanyakan sikap Presiden Prabowo dalam menghadapi aspirasi para pekerja kala itu. Said Iqbal merasa heran mengapa kelompok buruh diperlakukan seolah-olah merupakan musuh negara oleh pihak keamanan.
Selain isu unjuk rasa, Said Iqbal juga pernah menyoroti kebijakan ekonomi terkait sektor otomotif lokal. Salah satu kritik yang menonjol adalah protesnya terhadap kebijakan impor mobil pickup untuk Koperasi Merah Putih.
Detail kritik Said Iqbal mengenai isu impor kendaraan tersebut dirangkum dalam tabel di bawah ini:
| Subjek Kritik | Poin Keberatan | Dampak yang Disoroti |
|---|---|---|
| Kebijakan Impor Mobil Pickup | Memilih produk impor daripada memberdayakan industri dalam negeri. | Hilangnya potensi serapan tenaga kerja lokal dalam jumlah besar. |
| Koperasi Merah Putih | Pengadaan armada yang tidak memprioritaskan produksi anak bangsa. | Ketidaksesuaian dengan semangat kemandirian ekonomi nasional. |
| Potensi Lapangan Kerja | Pemerintah dinilai melewatkan peluang industri yang strategis. | Estimasi kehilangan kesempatan kerja bagi 10 ribu orang. |
Dalam pernyataannya pada Maret 2026, Said Iqbal menegaskan bahwa jika produksi dilakukan di dalam negeri, ribuan tenaga kerja lokal bisa terserap. Hal ini dianggapnya lebih bermanfaat daripada sekadar melakukan impor dari luar negeri.
Kini, publik menantikan bagaimana peran Said Iqbal dalam menjembatani kepentingan buruh dan kebijakan pemerintah dari dalam sistem. Sebagai penasihat khusus, ia memiliki tantangan besar untuk membuktikan bahwa idealismenya tetap terjaga demi kesejahteraan pekerja.
Langkah Presiden menggandeng tokoh pengkritik ke dalam pemerintahan ini diharapkan mampu meredam gejolak sosial di masa depan. Fokus utama kini tertuju pada efektivitas formula kesejahteraan yang dijanjikan oleh Kabinet Merah Putih.
