Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, memberikan tanggapan terkait langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Menurutnya, kebijakan moratorium ini merupakan kesempatan yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Charles menyarankan agar momentum perbaikan ini digunakan untuk mengubah strategi penyediaan makanan. Ia mengusulkan transisi dari sistem dapur terpusat menuju model school-based kitchen atau dapur yang dikelola langsung di lingkungan sekolah.
Transformasi Menuju Dapur Berbasis Sekolah
Pengelolaan konsumsi anak yang dilakukan langsung oleh pihak sekolah dianggap memiliki banyak keunggulan. Charles menilai metode ini jauh lebih efektif karena lokasinya yang lebih dekat dengan para siswa selaku penerima manfaat utama.
Selain menjamin ketepatan sasaran, keberadaan dapur di sekolah juga mempermudah proses pengawasan kualitas makanan secara harian. Hal ini dianggap krusial untuk memastikan standar nutrisi tetap terjaga dengan baik sesuai tujuan awal program.
Beberapa manfaat utama dari penerapan dapur berbasis sekolah meliputi:
- Memangkas biaya logistik serta pengeluaran distribusi makanan ke lokasi tujuan.
- Memanfaatkan fasilitas infrastruktur yang sudah tersedia di lingkungan pendidikan.
- Meningkatkan keterlibatan aktif dari pihak sekolah maupun masyarakat sekitar.
- Memudahkan proses edukasi gizi dan pemantauan kondisi kesehatan peserta didik secara rutin.
Dengan memaksimalkan sarana yang ada, pemerintah dapat mengurangi beban biaya investasi awal yang cukup besar. Langkah ini dinilai akan meningkatkan efisiensi operasional tanpa mengurangi kualitas pelayanan bagi siswa.
Mendukung Fokus pada Kualitas dan Efisiensi
Charles menyatakan apresiasinya terhadap kebijakan pimpinan baru BGN yang lebih mengutamakan mutu layanan daripada sekadar mengejar kuantitas. Ia memandang langkah moratorium dan pemfokusan ulang target penerima sebagai strategi yang bijaksana di tengah tantangan anggaran.
Menurutnya, penghentian sementara pembangunan dapur baru memberikan waktu bagi BGN untuk membenahi standar operasional prosedur (SOP). Evaluasi ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia hingga jaminan keamanan pangan bagi anak-anak.
Berikut adalah ringkasan perubahan kebijakan dan target anggaran program MBG:
| Aspek Kebijakan | Keterangan dan Penyesuaian |
|---|---|
| Status Pembangunan SPPG | Moratorium (Penghentian Sementara) titik dapur baru |
| Pagu Anggaran 2026 | Turun dari Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun |
| Fokus Utama Program | Peningkatan kualitas gizi dan efisiensi operasional |
| Strategi Distribusi | Penataan ulang (refocusing) penerima manfaat agar tepat sasaran |
Data tersebut menunjukkan adanya pemotongan anggaran yang signifikan, namun pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga jumlah sasaran penerima bantuan. Fokus utama kini bergeser pada penguatan unit dapur yang sudah beroperasi dan peningkatan kompetensi tenaga kerja di lapangan.
Prioritas Strategis Badan Gizi Nasional
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, sebelumnya telah menegaskan bahwa efisiensi menjadi landasan utama dalam menjalankan program MBG saat ini. Meski anggaran dipangkas, pihaknya berupaya keras agar jangkauan program tidak berkurang di mata masyarakat.
Selain penataan ulang sasaran, BGN berkomitmen memastikan layanan di wilayah terpencil tetap berjalan optimal. Penguatan sistem pengawasan di lokasi-lokasi sulit ini tetap diprioritaskan tanpa memberikan beban tambahan pada keuangan negara yang sedang mengalami tekanan.
