Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Momentum pelantikan ini berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (8/6/2026) sore.
Keputusan bergabung ke dalam pemerintahan ini diambil setelah melalui proses diskusi panjang dengan berbagai serikat pekerja. Said menyebutkan bahwa langkah ini merupakan strategi baru untuk memperjuangkan hak-hak pekerja dari jalur internal.
"Setelah berdiskusi di internal KSPI dan bersama rekan-rekan buruh, kami sepakat untuk mulai berjuang melalui jalur di dalam pemerintahan," ujar Said Iqbal saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan.
Said Iqbal mengungkapkan bahwa alasan utamanya menerima mandat ini adalah kesamaan visi dengan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai platform perjuangan Presiden sangat berpihak pada rakyat kecil, mulai dari buruh, petani, nelayan, hingga guru.
Menjaga Keseimbangan Masukan untuk Presiden
Salah satu misi utama Said Iqbal adalah menjadi penyeimbang arus informasi di meja kerja kepresidenan. Selama ini, ia menilai masukan dari perspektif pemilik modal sudah cukup mendominasi kebijakan yang ada.
Ia mencontohkan beberapa tokoh yang selama ini aktif memberikan pandangan dari sisi pengusaha dan investasi kepada kepala negara. Berikut adalah daftar tokoh yang disebutkan Said Iqbal sebagai representasi pemberi masukan dari sisi kepemilikan modal:
Tokoh pemerintah yang kerap memberikan perspektif dunia usaha :
- Luhut Binsar Pandjaitan
- Airlangga Hartarto
- Bahlil Lahadalia
- Rosan Roeslani
Melalui kehadirannya sebagai penasihat khusus, Said berharap kebijakan negara tidak hanya condong pada satu sisi. Ia ingin memastikan suara kelas pekerja memiliki ruang yang setara dalam pengambilan keputusan strategis nasional.
Tetap Kritis Meski Berada di Lingkaran Istana
Meskipun kini menjabat sebagai bagian dari pemerintahan, Said Iqbal menegaskan bahwa ia tidak akan kehilangan daya kritisnya. Ia berkomitmen untuk tetap vokal menyuarakan persoalan perburuhan yang dihadapi masyarakat.
Baginya, jabatan baru ini merupakan sebuah bentuk ijtihad atau ikhtiar politik demi kepentingan kaum buruh yang lebih luas. Ia meyakini mekanisme demokrasi tetap berjalan meski dirinya berada di dalam struktur kekuasaan.
"Saya berikhtiar untuk memberikan keseimbangan terhadap apa yang diperjuangkan kaum buruh. Secara demokratis, ini tidak akan mengurangi kekritisan kami terhadap isu-isu perburuhan," pungkas Said menutup pernyataannya.
