Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah meneliti aliran dana dari pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan Dadan Hindayana dan kawan-kawan sebagai tersangka. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan bahwa Dadan dan rekan-rekannya diduga mendapatkan manfaat dari insentif harian yang diberikan kepada Satuan Pengamanan dan Perlindungan Gizi (SPPG). Insentif ini mencapai Rp6 juta per hari.
"Jumlahnya kurang lebih sekitar 6 juta. Itu per hari," ungkap Syarief di Kejagung pada Jumat (5/6/2026). Saat ini, detail modus operandi dari mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengumpulkan keuntungan dari insentif tersebut masih dalam penyelidikan. Meskipun demikian, Syarief menambahkan bahwa keterlibatan Dadan dan yang lainnya berkaitan erat dengan wewenang yang mereka miliki sebagai pimpinan dan wakil dalam berbagai bidang.
Ada tiga tersangka dalam kasus MBG ini, termasuk Dadan yang merupakan mantan Kepala BGN. Dua lainnya adalah mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Ketiganya diduga telah memuluskan jalan bagi sejumlah yayasan mitra SPPG yang memiliki hubungan dengan mereka, meski tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Pengadaan yang tidak diperlukan dan mark up harga ditemukan dalam proyek pengelolaan program MBG ini. Beberapa diantaranya adalah pembelian 21.801 unit motor listrik senilai Rp1 triliun yang disalurkan ke PT YAT. Perusahaan ini ternyata tidak memenuhi syarat sebagai vendor karena tidak memiliki dealer atau bengkel aktif dan terlibat dalam praktek penggelembungan harga.
Barang pengadaan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan dan mengalami mark up harga adalah 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, dan 5.400 unit televisi berukuran 75 inci. Kasus ini masih terus dikembangkan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendetail mengenai pihak-pihak yang terlibat dan modus operandi yang digunakan dalam penggelapan dana melalui program MBG ini.
```
