Apa sebenarnya yang menjadikan suatu kebijakan pendidikan dapat dianggap berhasil? Apakah karena aturan tersebut tersusun dengan baik, prosedur dilaksanakan secara tepat, dan target tercapai? Atau ada aspek lain yang sering diabaikan dalam penilaian keberhasilan ini?
Berbagai aspek seperti digitalisasi administrasi, peningkatan akuntabilitas, peningkatan kualitas, akreditasi, dan pelaporan kinerja terus dikembangkan. Semua hal ini sangat penting, mengingat pendidikan memerlukan pengelolaan yang baik agar transparan dan berkelanjutan. Namun, di tengah semua upaya ini, terdapat kekhawatiran yang perlu mendapat perhatian.
Sejumlah pendidik menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengisi laporan, menyusun dokumen, dan menyesuaikan diri dengan perubahan administratif. Banyak di antara mereka merasa waktu yang semestinya dialokasikan untuk mendampingi siswa malah terpakai untuk tugas administratif tersebut. Hasil survei menunjukkan bahwa beban administrasi ini menjadi salah satu keluhan utama para pendidik.
Dalam kondisi ini, ada risiko bahwa pendidikan akan berubah dari proses membentuk manusia menjadi pemenuhan target yang bisa diukur. Pendidikan bisa terjebak dalam budaya pengukuran, yaitu ketika penilaian keberhasilan lebih menitikberatkan pada angka, indikator, dan capaian yang dapat dilaporkan. Ini mengakibatkan aspek penting seperti keteladanan dan relasi mulai pudar karena sulit diukur dalam statistik.
Masalah yang muncul bukan hanya soal banyaknya administrasi, melainkan kecenderungan untuk menilai manusia berdasarkan hal-hal yang dapat diukur saja. Di tengah budaya yang bergantung pada metrik dan skor untuk menilai keberhasilan, pendidikan menghadapi pertanyaan mendasar: apakah manusia masih dilihat sebagai pusat, atau hanya sebagai objek penilaian?
Buku karya Tere Liye, Negeri Para Bedebah, mengingatkan kita bahwa sistem yang berjalan dengan rapi mungkin perlahan kehilangan sensitivitas terhadap manusia. Hal serupa bisa terjadi di lingkungan pendidikan. Saat fokus terlalu tertuju pada angka, manusia rentan berubah menjadi sekadar objek penilaian.
Pendidikan seharusnya tidak hanya dimulai dari angka, tetapi dari interaksi antarmanusia. Dunia pendidikan kini menghadapi paradoks: meski semakin banyak aspek yang dapat diukur, tidak selalu lebih banyak yang bisa dipahami tentang pendidikan itu sendiri.
Data memang dapat menunjukkan tingkat kelulusan dan capaian pembelajaran, tetapi tidak mampu menangkap kualitas relasi antara guru dan siswa. Tidak semua yang bernilai dapat diukur, dan tidak semua yang bisa diukur memiliki nilai yang sama.
Dalam pandangannya tentang keadilan, Wolterstorff menegaskan bahwa manusia memiliki martabat yang melekat. Nilai seseorang tidak berasal dari produktivitasnya atau perannya dalam sistem, tetapi dari keberadaannya sebagai manusia.
Oleh karena itu, konsep keadilan tidak hanya bertanya apakah peraturan diterapkan, tetapi juga apakah manusia yang terkena aturan tersebut diperlakukan dengan penghormatan yang layak. Refleksi Wolterstorff sering kali menjadi cermin bagi sistem pendidikan modern yang menekankan efisiensi, produktivitas, dan kemudahan diukur.
Namun, ketika ini menjadi ukuran utama kesuksesan, manusia bisa kehilangan tempatnya sebagai tujuan, dan hanya menjadi alat mencapai target institusional. Keadilan tidak lagi tentang keteraturan sistem saja, tetapi juga tentang penghargaan pada martabat manusia di dalamnya.
Sudut pandang ini memberi pandangan baru dalam menilai dunia pendidikan. Pendidik tidak hanya menyumbangkan waktu dan energi, tapi juga perhatian untuk membentuk generasi baru. Dalam budaya birokrasi modern, manusia sering dinilai dari apa yang bisa diukur, padahal hal-hal penting dalam pendidikan tidak selalu dapat dihitung.
Kesabaran seorang pendidik dalam membimbing siswa yang kehilangan motivasi tidak tampil dalam laporan kinerja. Moral yang baik dari pendidik tidak selalu tergambar dalam alat evaluasi. Demikian juga empati dan pengorbanan, yang sering kali menjadi inti dari tugas seorang pendidik.
Prestasi dalam mengubah jalan hidup siswa yang terpuruk sering tak masuk dalam indikator keberhasilan institusi. Jika pendidikan hanya menghargai yang dapat diukur, ada risiko bahwa manusia lebih dinilai dari performanya daripada martabatnya.
Pemikiran keadilan di balik keteraturan oleh Wolterstorff menekankan bahwa sebuah sistem bisa saja teratur secara administratif tetapi belum tentu adil. Keadilan membutuhkan pengakuan martabat manusia dalam sistem tersebut.
Ini menghadirkan koreksi penting bagi pendidikan: pada dasarnya adalah ruang relasi antarmanusia yang tidak dapat direduksi menjadi sekumpulan prosedur. Pembaruan pendidikan perlu menyeimbangkan antara kepastian aturan dengan penghormatan terhadap martabat manusia.
Tanpa aturan, pendidikan kehilangan arah. Tetapi, tanpa penghormatan pada manusia, pendidikan bisa kehilangan jiwanya. Kualitas sebuah kebijakan pendidikan tidak hanya dari serapih apa aturan itu dibentuk atau setinggi apa target tercapai.
Kualitas pendidikan juga terlihat dari kemampuannya mengenali wajah-wajah di balik angka, data, dan prosedur. Pendidikan tidak lahir dari dokumen tetapi dari pertemuan manusia. Di tengah budaya pengukuran ini, pendidikan perlu mengingat bahwa nilai manusia lebih besar dari sekadar indikator yang dimilikinya.
Keberhasilan sejati dalam pendidikan tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang dapat diukur, tetapi oleh seberapa baik manusia dihargai, dibentuk, dan dimanusiakan.
Sugianto, MDiv, MTh, Dosen STT Reformed Indonesia, Jakarta.
*) Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi detikcom.
```
