Bos BGN: Dana Sekolah Mahal Dapat Tingkatkan Akses Pendidikan di Daerah Tertinggal

Bos BGN: Dana Sekolah Mahal Dapat Tingkatkan Akses Pendidikan di Daerah Tertinggal
Foto: Bos BGN: Dana Sekolah Mahal Dapat Tingkatkan Akses Pendidikan di Daerah Tertinggal. (Illustration by Pexels)
Ukuran teks

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan lebih difokuskan pada kualitas daripada kuantitas. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk sekolah-sekolah yang tidak membutuhkan akan dialihkan ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurut Nanik, langkah ini adalah bagian dari upaya perbaikan dalam pengelolaan program.

Nanik menyatakan, "Pada tahun 2026 ini, kami tidak lagi mengejar jumlah penerima sebanyak 82 juta, tapi lebih ke memastikan bahwa setiap dapur menyediakan makanan sehat dan bergizi." Dia menyampaikan hal ini saat konferensi pers pertamanya sebagai Kepala BGN di Kantor Pusat BGN di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

MBG ke 3T, Ibu Hamil-Menyusui, dan Balita:

Selain mengarahkan program ke 3T, MBG juga akan menyasar ibu hamil, menyusui, dan balita non-PAUD, yang disebut sebagai 3B. "Kami fokus ke 3T dan 3B. Intervensi gizi paling efektif dimulai dari kandungan hingga anak usia sembilan tahun atau SD. Dan sekarang kami berupaya ke arah itu," jelas Nanik. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak melayani kelompok 3B akan ditunda.

Pembangunan SPPG di 3T:

Nanik juga menyoroti bahwa BGN akan mengutamakan pembangunan SPPG di wilayah 3T. Presiden sendiri, menurut Nanik, menekankan pentingnya fokus pada area tersebut.

Pemotongan Dana MBG:

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan ada upaya efisiensi dalam anggaran MBG setelah penahanan mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana. Saat ini, anggaran sebesar Rp 260 triliun akan mengalami pengurangan, termasuk pemotongan hari pelaksanaan.

Purbaya memaparkan bahwa pagu MBG dalam APBN 2026 telah dipangkas dari Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun. Hingga 30 April 2026, anggaran yang tersalurkan mencapai Rp 75 triliun, menjangkau 61,96 juta penerima manfaat dan mendukung 27.952 SPPG.

Artikel terkait

Rekomendasi