Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto agar segera merealisasikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Deregulasi. Langkah ini dinilai sangat mendesak demi merespons keluhan para investor global yang seringkali merasa kesulitan dengan rumitnya birokrasi di Indonesia.
Kehadiran Satgas tersebut diharapkan mampu membendung persaingan investasi yang semakin ketat dari negara-negara tetangga. Saat ini, Indonesia tengah bersaing ketat dengan Vietnam, Thailand, hingga India dalam memperebutkan arus modal internasional.
Sekretaris Jenderal HIPMI, Anggawira, menekankan bahwa sektor dunia usaha kini sangat menantikan aksi nyata dari pemerintah dalam mereformasi berbagai aturan. Upaya ini penting dilakukan agar daya saing Indonesia tidak semakin tertinggal dari negara pesaing di kawasan Asia Tenggara.
Menurutnya, pembentukan Satgas tersebut memiliki urgensi yang sangat tinggi mengingat kompetisi antarnegara dalam menggaet investor terus meningkat setiap harinya. Hal ini disampaikan Anggawira dalam sebuah keterangan resmi yang diterima pada Kamis, 14 Mei 2026.
Persaingan Ketat dengan Negara Tetangga
Anggawira menjelaskan bahwa investor global kini memiliki banyak pilihan dan terus membandingkan Indonesia dengan negara lain seperti Malaysia dan Vietnam. Negara-negara tersebut secara konsisten melakukan pembenahan regulasi serta memberikan berbagai kemudahan bagi pelaku usaha asing.
Dalam mempertimbangkan lokasi investasi, para pemodal tidak lagi hanya melihat besarnya pasar atau kekayaan sumber daya alam yang tersedia. Terdapat beberapa faktor kunci yang kini menjadi pertimbangan utama bagi para investor global.
Beberapa poin utama yang menjadi pertimbangan investor saat ini meliputi:
- Kecepatan dalam pengurusan proses perizinan usaha.
- Adanya kepastian hukum yang jelas bagi para pemodal.
- Efisiensi dalam sistem logistik nasional.
- Stabilitas kebijakan pemerintah dalam jangka panjang.
- Kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi bisnis.
Indikator-indikator tersebut menjadi tolok ukur apakah sebuah negara layak menjadi tujuan investasi utama di tengah ketidakpastian ekonomi global. Jika Indonesia tidak segera berbenah, dikhawatirkan momentum pertumbuhan ekonomi melalui investasi asing akan hilang.
Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Nasional
Indonesia sebenarnya memiliki berbagai keunggulan kompetitif, mulai dari skala pasar yang luas hingga bonus demografi yang melimpah. Selain itu, ketersediaan sumber daya alam juga menjadi daya tarik yang sangat kuat bagi industri manufaktur.
Namun, Anggawira menyayangkan bahwa keunggulan-keunggulan tersebut sering kali terhambat oleh biaya ekonomi tinggi akibat regulasi yang berbelit. Kondisi ini membuat operasional perusahaan di Indonesia menjadi kurang efisien dibandingkan negara lain.
Apabila proses deregulasi dapat dijalankan secara serius dan konsisten, Indonesia diyakini bisa menjadi pusat manufaktur terbesar di Asia Tenggara. Program hilirisasi yang sedang digalakkan pemerintah juga akan berjalan jauh lebih maksimal dengan dukungan regulasi yang simpel.
Keluhan yang muncul dari para pelaku usaha, termasuk dari investor asal China, seharusnya dianggap sebagai peringatan keras bagi pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya hambatan serius yang masih terjadi dalam implementasi kebijakan di tingkat lapangan.
Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha
Anggawira menguraikan sejumlah persoalan klasik yang hingga kini masih sering dikeluhkan oleh para pemodal di tanah air. Salah satunya adalah kebijakan atau aturan yang sering berubah-ubah dalam waktu singkat sehingga menciptakan ketidakpastian.
Selain itu, mekanisme perizinan yang berlapis serta kurangnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah tetap menjadi kendala utama. Biaya kepatuhan yang terus meningkat juga menjadi beban tambahan bagi perusahaan yang ingin berkembang.
Berikut adalah beberapa kendala utama yang dirasakan investor di lapangan:
- Perubahan aturan yang terlalu cepat dan mendadak.
- Proses perizinan yang masih bersifat birokratis dan berlapis.
- Kurangnya koordinasi kebijakan antara pusat dan pemerintah daerah.
- Beban biaya kepatuhan regulasi yang semakin memberatkan.
Masalah-masalah ini harus segera diselesaikan agar Indonesia tidak kehilangan peluang besar dari relokasi industri global. Terlebih saat ini banyak perusahaan dunia yang menerapkan strategi "China Plus One" akibat dinamika geopolitik internasional.
Harapan Terhadap Fungsi Satgas Deregulasi
Satgas Deregulasi yang diusulkan diharapkan tidak hanya menjadi wadah koordinasi antarlembaga yang bersifat formalitas semata. HIPMI ingin agar Satgas ini berperan sebagai instrumen percepatan untuk reformasi struktural yang nyata.
Fokus utama dari Satgas ini nantinya adalah memangkas aturan-aturan yang tumpang tindih antara satu instansi dengan instansi lainnya. Dengan demikian, proses perizinan bisa dipercepat dan memberikan kepastian hukum bagi investor domestik maupun asing.
Anggawira juga mengingatkan pemerintah agar pembentukan badan baru ini tidak malah menambah panjang rantai birokrasi yang sudah ada. Keberhasilan Satgas ini akan sangat bergantung pada seberapa besar kewenangan yang diberikan oleh Presiden.
Dunia usaha sangat berharap agar Satgas ini memiliki otoritas lintas kementerian guna memecah kebuntuan atau hambatan investasi. Selain itu, diperlukan target capaian yang terukur serta jadwal pelaksanaan yang jelas untuk setiap program deregulasi.
Kriteria efektivitas Satgas Deregulasi yang diharapkan oleh dunia usaha:
| Kriteria Utama | Penjelasan Harapan Pengusaha |
|---|---|
| Kewenangan Luas | Dapat mengambil keputusan lintas kementerian dan lembaga negara. |
| Target Terukur | Memiliki parameter keberhasilan yang jelas dalam penyederhanaan aturan. |
| Timeline Jelas | Ada batas waktu yang pasti dalam penyelesaian setiap hambatan regulasi. |
| Evaluasi Langsung | Mekanisme pemantauan berkala terhadap efektivitas kebijakan di lapangan. |
Tabel di atas merangkum poin-poin krusial yang dianggap mampu membuat Satgas Deregulasi bekerja secara efektif dan memberikan dampak instan. Pengusaha menegaskan bahwa yang mereka butuhkan bukanlah sekadar rapat koordinasi, melainkan solusi konkret atas permasalahan regulasi.
Anggawira menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya penyelesaian masalah pada titik-titik penyumbatan birokrasi atau bottleneck. Hal ini menjadi kunci utama agar iklim investasi di Indonesia tetap menarik di mata para pemilik modal global.
