Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan tantangan besar dalam mengatur tata kelola minyak goreng di tanah air. Menurutnya, keberadaan mafia pangan menjadi penyebab utama sulitnya mengendalikan harga komoditas tersebut.
Kondisi ini dinilai ironis mengingat Indonesia merupakan salah satu eksportir minyak goreng terbesar di pasar global. Namun, meski menyuplai kebutuhan dunia, harga di dalam negeri justru sering kali melonjak naik.
Amran menyoroti adanya keganjilan dalam dinamika pasar pangan di Indonesia saat berbicara di kediamannya pada Selasa (19/5/2026). Secara teori, harga seharusnya turun ketika produksi melimpah dan permintaan pasar sedang rendah.
Faktanya, mekanisme pasar tersebut tidak berjalan semestinya akibat ulah oknum yang mengacaukan rantai pasok. Dampaknya, pemerintah sering kali menjadi sasaran kritik masyarakat akibat ketidakstabilan harga tersebut.
Peran Mafia Pangan dan Penegakan Hukum
Amran menegaskan bahwa hukum pasar yang dipelajari secara global seolah tidak berlaku jika dihadapkan dengan permainan mafia. Ia meminta para ekonom untuk lebih cermat melihat pengaruh negatif para spekulan terhadap tata kelola pangan nasional.
Pihak Kementerian Pertanian pun mendesak Satgas Pangan untuk terus bergerak cepat memberantas praktik ilegal ini. Langkah tegas diperlukan agar sistem distribusi pangan di Indonesia bisa kembali sehat dan transparan.
Berikut adalah rincian kasus pangan yang berhasil ditindak oleh Satgas Pangan Polri sepanjang periode 2024 hingga 2025:
| Kategori Komoditas/Kasus | Jumlah Kasus |
|---|---|
| Beras | 46 Kasus |
| Pupuk | 27 Kasus |
| Minyak Goreng | 16 Kasus |
| Pegawai Internal Kementan | 3 Kasus |
Data tersebut menunjukkan bahwa aparat telah menindak total 92 kasus dengan menetapkan 76 orang sebagai tersangka. Meskipun penegakan hukum terus berjalan, Amran mengakui bahwa banyaknya pendukung para mafia ini menjadi kendala tersendiri.
Mentan juga berkomitmen untuk membersihkan institusinya dari oknum yang menghambat kemajuan sektor pertanian. Salah satu tindakan nyata yang diambil adalah pemecatan ASN yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Upaya pembenahan ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih adil bagi petani dan konsumen. Dengan hilangnya campur tangan mafia, harga pangan diharapkan bisa lebih stabil dan terjangkau oleh masyarakat luas.
