Pemerintah Indonesia secara resmi mulai memperketat pengawasan terhadap angkutan barang di berbagai wilayah. Langkah ini dilakukan sebagai persiapan menyambut penerapan penuh kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) yang dijadwalkan pada 1 Januari 2027 mendatang.
Para pengusaha truk kini didorong untuk segera melakukan pembenahan internal, mulai dari modernisasi armada hingga kepatuhan terhadap kapasitas muatan. Transformasi ini dianggap krusial agar distribusi logistik tetap berjalan lancar dengan biaya operasional yang lebih terukur.
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa pengusaha angkutan barang memegang peranan vital dalam menjaga stabilitas rantai pasok nasional. Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan program ini.
Direktur Angkutan Jalan, Muiz Thohir, menyampaikan pesan dari Menteri Perhubungan dalam acara Musyawarah Nasional III Aptrindo di Jakarta pada Rabu (20/5/2026). Ia menekankan pentingnya kolaborasi dari seluruh mitra strategis di sektor logistik.
Transformasi dan Modernisasi Operasional Truk
Menurut Muiz, sektor angkutan darat merupakan tulang punggung ekonomi sehingga transformasi operasional tidak bisa lagi ditunda. Perusahaan angkutan barang diminta untuk lebih profesional dalam menghadapi regulasi baru tahun 2027.
Kementerian Perhubungan menyarankan beberapa langkah strategis yang dapat diambil oleh para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka. Langkah-langkah tersebut mencakup aspek teknologi dan tata kelola perusahaan.
Beberapa langkah modernisasi armada yang disarankan pemerintah meliputi:
- Penerapan sistem manajemen armada atau Fleet Management System.
- Penggunaan GPS tracking dan teknologi telematika untuk memantau kendaraan secara real-time.
- Implementasi sistem pengiriman digital (digital dispatching).
- Penggunaan bukti pengiriman elektronik (electronic proof of delivery).
- Investasi pada pembaruan teknologi armada yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
Selain aspek teknologi, pengusaha juga diminta memperketat pengawasan terhadap dimensi kendaraan dan standar keselamatan jalan. Kompetensi pengemudi serta tata kelola manajemen perusahaan juga harus ditingkatkan secara berkala.
Integrasi data logistik menjadi poin penting lainnya untuk menciptakan distribusi barang yang lebih efisien di tingkat nasional. Hal ini dapat dicapai melalui keterbukaan data operasional dan penggunaan platform digital bersama.
Uji Coba Pengawasan Digital ETLE
Pemerintah kini mulai menguji coba sistem digital untuk menindak pelanggaran ODOL di lapangan. Salah satu instrumen yang digunakan adalah Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang difokuskan pada pengawasan angkutan barang.
Muiz menjelaskan bahwa saat ini sedang dijalankan Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan ODOL. Program ini dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan bersama pemangku kepentingan terkait.
Berdasarkan data hasil uji coba terbatas yang dilakukan sejak awal tahun 2026, ditemukan puluhan ribu pelanggaran yang terekam sistem. Data ini menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah dan asosiasi pengusaha.
Berikut adalah ringkasan data hasil uji coba ETLE periode Januari hingga Mei 2026:
| Kategori Data | Keterangan Statistik |
|---|---|
| Total Pelanggaran Terdeteksi | 90.960 Kasus |
| Pelanggaran Daya Angkut (Muatan) | 57 Persen |
| Pelanggaran Dokumen Kendaraan | 43 Persen |
| Periode Uji Coba | 27 Januari - 3 Mei 2026 |
Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas pelanggaran masih didominasi oleh masalah kelebihan muatan barang. Hal ini mempertegas perlunya pengawasan yang lebih ketat sebelum kebijakan Zero ODOL benar-benar berlaku penuh.
Kementerian Perhubungan juga mencatat ada sepuluh perusahaan yang memiliki frekuensi pelanggaran tertinggi selama masa uji coba. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain PT SIL, PT SB, CV GJ, PT ML, PT SA, PT GJE, S, PT BPT, PT SS, dan PT MKA.
Melalui pengawasan digital ini, pemerintah berharap para pelaku usaha dapat lebih disiplin dalam mengoperasikan armadanya. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi kerusakan jalan serta meningkatkan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan.
