Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap adanya temuan mengejutkan terkait dugaan praktik kecurangan dalam proyek pembibitan kelapa. Proyek ini tersebar di lima provinsi berbeda dan menjadi bagian penting dari program hilirisasi perkebunan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Kecurigaan ini bermula saat Mentan melakukan inspeksi mendadak (sidak) langsung ke lokasi pembibitan di Manado, Sulawesi Utara. Amran menyatakan bahwa kondisi di lapangan tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Rincian Temuan Defisit Benih Kelapa
Berdasarkan hasil penelusuran sementara, ditemukan adanya kekurangan stok benih kelapa dalam jumlah yang cukup besar. Total kekurangan benih di lima wilayah tersebut mencapai 136.795 batang dengan estimasi nilai kerugian miliaran rupiah.
Berikut adalah rincian data kekurangan benih kelapa di lima provinsi tersebut:
| Lokasi Pembibitan | Kekurangan Benih (Batang) | Estimasi Nilai Kerugian |
|---|---|---|
| Banten | 44.654 | Rp 799 Juta |
| Jawa Barat | 38.654 | Rp 771 Juta |
| Indragiri Hilir | 31.920 | Rp 718 Juta |
| Sulawesi Utara | 20.518 | Rp 976 Juta |
| Gorontalo | 1.049 | Rp 51 Juta |
Data di atas menunjukkan total potensi kerugian negara akibat kekurangan benih ini mencapai angka sekitar Rp 3,3 miliar. Amran menegaskan bahwa jumlah ini masih bersifat dinamis bergantung pada itikad baik pelaksana proyek.
Ancaman Sanksi Pidana bagi Pelanggar
Amran memberikan peringatan keras kepada pihak pelaksana proyek untuk segera memenuhi kekurangan benih tersebut. Jika kewajiban tersebut tidak segera diselesaikan, maka kasus ini akan sepenuhnya diserahkan ke jalur hukum.
Ia menekankan bahwa ketidakpatuhan dalam mengganti kekurangan benih akan dianggap sebagai tindak pidana korupsi yang merugikan negara. Pihak kementerian tidak akan memberikan toleransi bagi pihak-pihak yang mencoba bermain dengan anggaran negara.
Langkah tegas yang diambil Kementerian Pertanian dalam menangani kasus ini meliputi:
- Menerjunkan tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementan untuk melakukan audit menyeluruh.
- Berkoordinasi aktif dengan Kepolisian dan Satgas Pangan guna penyelidikan di lapangan.
- Melakukan komunikasi langsung dengan Bareskrim Polri untuk memastikan proses penegakan hukum.
- Menuntut pengembalian uang negara secara penuh tanpa memandang bulu siapa pelakunya.
Upaya kolaboratif antara kementerian dan aparat penegak hukum ini bertujuan untuk memastikan setiap proyek pemerintah berjalan sesuai jalur. Amran berharap tindakan tegas ini memberikan efek jera dan melindungi keberhasilan program swasembada perkebunan nasional.
