Rencana pengembangan Compressed Natural Gas atau CNG sebagai energi alternatif pengganti LPG subsidi di tanah air saat ini tengah menghadapi berbagai hambatan serius. Sejumlah kendala utama yang muncul meliputi persoalan komersialisasi, keterbatasan fasilitas infrastruktur, hingga tingkat harga yang dinilai belum mampu bersaing di pasar.
Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, dalam sebuah diskusi menekankan bahwa tantangan komersialisasi menjadi isu sentral dalam penggunaan bahan bakar gas ini. Menurutnya, pemerintah memiliki dua opsi utama untuk substitusi LPG, yakni penggunaan CNG dan pengembangan jaringan gas rumah tangga.
Eddy menjelaskan bahwa kedua opsi tersebut memiliki karakteristik serta target pengguna yang sangat berbeda satu sama lain. Ia menilai CNG lebih tepat diaplikasikan pada sektor industri dan transportasi karena sifatnya yang mudah didistribusikan menggunakan kendaraan tangki menuju stasiun pengisian.
Meskipun teknologi CNG sebenarnya sudah tersedia cukup lama di Indonesia, faktor komersialisasi tetap menjadi penghalang yang signifikan. Eddy menguraikan ada dua kendala teknis utama yang sering dikeluhkan oleh masyarakat sebagai calon pengguna gas tersebut.
Kendala pertama berkaitan dengan dimensi fisik tabung CNG yang dianggap terlalu besar sehingga banyak menyita ruang pada bagasi mobil maupun area kendaraan bermotor. Masalah kedua yang tidak kalah krusial adalah ketersediaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang saat ini jumlahnya masih sangat minim.
Lebih lanjut, Eddy menyebutkan bahwa dimensi tabung yang memakan ruang tersebut membuat masyarakat merasa kurang nyaman untuk beralih. Hal ini menjadi catatan penting karena aspek kepraktisan sangat menentukan daya terima masyarakat terhadap suatu inovasi energi baru.
Selain masalah teknis, penguatan jaringan distribusi antara SPBU induk dengan stasiun satelit juga perlu dilakukan secara masif demi kenyamanan pelanggan. Tanpa dukungan infrastruktur distribusi yang kuat, efektivitas CNG sebagai pengganti bahan bakar minyak akan sulit tercapai di lapangan.
Eddy juga berpendapat bahwa tantangan terbesar yang dihadapi sebenarnya bersifat struktural dan berkaitan erat dengan kebijakan subsidi energi. Selama bahan bakar minyak (BBM) masih terus mendapatkan kucuran subsidi dari negara, maka CNG yang dijual tanpa subsidi tidak akan pernah kompetitif.
Pemerintah diminta segera merumuskan kebijakan harga yang matang agar CNG dapat bersaing secara sehat di pasar energi nasional. Hal ini bertujuan agar implementasi bahan bakar gas tidak hanya sekadar memindahkan beban anggaran subsidi dari satu jenis energi ke jenis lainnya.
Apabila sejak awal pengembangan CNG sudah direncanakan untuk selalu disubsidi, maka kebijakan ini dinilai tidak akan mengurangi beban ketergantungan negara pada subsidi energi. Eddy menekankan bahwa keputusan ekspansi CNG harus didasarkan pada tiga fondasi utama: nilai ekonomi, aspek kepraktisan, dan penerimaan oleh publik.
Dari sudut pandang pelaku industri, Asosiasi Perusahaan LNG dan CNG Indonesia (APLCNGI) juga menyoroti kondisi infrastruktur nasional yang belum memadai. Ketua APLCNGI, Dian Kuncoro, mengungkapkan jumlah fasilitas pengisian gas yang tersedia saat ini masih jauh di bawah kebutuhan ideal.
| Kategori Fasilitas | Jumlah Operasional |
|---|---|
| Stasiun CNG Milik Pertamina Group | 47 Unit |
| Stasiun CNG Milik Swasta | 21 Unit |
| Total Stasiun CNG Nasional | 80 Unit (estimasi) |
Dian menjelaskan bahwa sebagian besar stasiun tersebut terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara wilayah lain seperti Sumatera dan Kalimantan hanya memiliki sebagian kecil. Untuk wilayah Sulawesi sendiri, fasilitas pengisian bahan bakar gas tersebut baru memasuki tahap perencanaan pembangunan dalam waktu dekat.
Selain keterbatasan fisik bangunan, volume gas yang berhasil disalurkan melalui skema bisnis CNG sejauh ini juga masih tergolong rendah. Kapasitas yang terserap saat ini baru berkisar antara 40 hingga 50 MMSCFD, yang menurut Dian merupakan angka yang sangat minim dibandingkan total pemanfaatan gas nasional.
Ketimpangan ini juga terlihat jelas pada penggunaan gas bumi untuk sektor rumah tangga yang tercatat hanya sebesar 0,22 persen. Persentase tersebut sangat kecil jika disandingkan dengan total produksi gas nasional yang mencapai angka 5.600 BBTUD saat ini.
Dian pun menyimpulkan bahwa potensi besar gas bumi Indonesia belum dioptimalkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan energi harian rumah tangga. Rendahnya serapan ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dan stakeholder terkait untuk mendorong pemanfaatan gas domestik.
Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tetap optimis dengan menargetkan implementasi CNG mulai tahun ini. Dirjen Minyak dan Gas Bumi, Laode Sulaeman, menyatakan bahwa persiapan produksi tabung khusus untuk menampung gas sedang terus dikebut.
Laode memastikan bahwa masyarakat sudah bisa mulai mengonsumsi CNG sebagai alternatif LPG pada tahun ini meskipun dilakukan secara bertahap. Pilot project atau proyek percontohan akan difokuskan terlebih dahulu di kota-kota besar untuk melihat respon dan kesiapan pasar.
Terkait inovasi wadah penyimpanan, Dian Kuncoro menambahkan bahwa riset internal mengenai tabung gas telah dilakukan selama lima tahun terakhir. Meskipun teknologi serat karbon yang lebih ringan sudah ada, namun standar keselamatan tetap menjadi variabel paling utama yang harus disepakati.
APLCNGI menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan pemerintah guna mencari solusi terbaik bagi optimalisasi pemanfaatan gas bumi kepada publik. Kerjasama ini diharapkan mampu menjawab tantangan teknis maupun regulasi yang selama ini menghambat pertumbuhan industri CNG di Indonesia.
Namun, tantangan baru juga muncul dari sisi hulu akibat kenaikan harga gas alam cair atau LNG yang sangat signifikan di tingkat global. Saat ini, harga LNG telah menembus kisaran US$15 hingga US$16 per MMBTU, yang memberikan beban operasional berat bagi pengusaha CNG.
Kondisi harga yang melambung ini terutama dirasakan oleh pelaku usaha di Jawa Barat yang sangat bergantung pada pasokan LNG dalam proses produksinya. Beban biaya gas yang tinggi, ditambah dengan skema kewajiban pembayaran gas tertentu, membuat margin keuntungan bisnis ini semakin tertekan.
Meskipun penuh tantangan, rencana pengalihan ke CNG diharapkan tetap menjadi prioritas pemerintah untuk menjaga kemandirian energi nasional. Langkah ini diharapkan tidak hanya menekan impor LPG tetapi juga memberikan pilihan energi yang lebih beragam bagi masyarakat luas.
