Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyatakan keyakinannya bahwa angka kemiskinan ekstrem di Indonesia akan menyentuh 0% pada tahun 2026. Strategi utama yang diusung oleh pemerintah adalah dengan memastikan penyaluran bantuan sosial atau bansos dilakukan secara lebih akurat dan tepat sasaran.
Pernyataan optimis ini disampaikan pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (12/5/2026). Penjelasan ini diberikan usai dirinya mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Cak Imin menegaskan bahwa pemerintah memiliki keyakinan penuh terhadap target penghapusan kemiskinan ekstrem dalam dua tahun ke depan. Selain itu, ia juga memproyeksikan angka kemiskinan umum di Indonesia dapat ditekan hingga level 5% pada tahun 2029 mendatang.
Data Perkembangan Angka Kemiskinan
Berdasarkan data yang dihimpun oleh otoritas pemerintah, tren penurunan kemiskinan ekstrem di tanah air menunjukkan grafik yang positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, angka kemiskinan ekstrem tercatat berada pada level 0,99% dan berhasil menyusut hingga 0,78% pada tahun 2025.
Kondisi serupa juga terlihat pada tingkat kemiskinan umum di Indonesia yang menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Pada tahun 2024, persentase kemiskinan nasional mencapai 8,57%, kemudian turun menjadi 8,25% di tahun 2025, dan dipatok turun lebih jauh ke angka 7,36% pada tahun ini.
Upaya masif pemerintah untuk menekan angka kemiskinan ini diwujudkan melalui penguatan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Salah satu langkah konkretnya adalah pengalokasian anggaran perlindungan sosial dalam APBN 2026 yang mencapai angka fantastis, yakni sebesar Rp508,2 triliun.
Rincian alokasi anggaran perlindungan sosial tahun 2026 mencakup beberapa program utama sebagai berikut:
- Penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam bentuk tunai untuk masyarakat yang membutuhkan.
- Pemberian dukungan dana melalui Program Keluarga Harapan (PKH).
- Penyediaan bantuan iuran untuk menjamin keberlangsungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- Pemberian subsidi energi yang penyalurannya akan diarahkan agar lebih tepat sasaran.
Cak Imin menjelaskan bahwa integrasi data menjadi kunci agar seluruh bantuan sosial yang disalurkan melalui Kementerian Sosial bisa efektif. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbarui data tunggal sosial ekonomi guna meminimalisir kesalahan dalam distribusi bantuan di lapangan.
Fokus Pengentasan pada Daerah Prioritas
Pemerintah telah memetakan wilayah-wilayah tertentu yang membutuhkan perhatian ekstra agar target nol persen kemiskinan ekstrem dapat segera tercapai. Fokus pengentasan kemiskinan ini nantinya akan dipusatkan pada 88 kabupaten/kota yang masuk dalam daftar prioritas nasional.
Seluruh kementerian dan lembaga terkait didorong untuk mengonsentrasikan berbagai program kerja mereka pada daerah-daerah prioritas tersebut. Sinergi antarinstansi ini diharapkan dapat mempercepat perwujudan target ambisius pemerintah pada tahun 2026 mendatang.
Selain fokus pada bantuan sosial, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan perhatian yang sangat besar terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sektor ini dianggap sebagai pilar penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat bawah dan membantu warga keluar dari jerat kemiskinan.
Langkah konkret pemerintah dalam mendukung penguatan ekonomi masyarakat menengah ke bawah meliputi:
- Pemberian tambahan anggaran khusus bagi pengembangan UMKM dan sektor ekonomi kreatif.
- Pengusulan dana stimulan minimal sebesar Rp1 triliun yang direncanakan akan terus ditambah ke depannya.
- Peningkatan akses permodalan melalui skema kredit yang lebih dipermudah bagi para pelaku usaha.
- Optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang difokuskan pada pelaku usaha kecil dan menengah.
Cak Imin menyebutkan bahwa dukungan finansial ini bertujuan untuk memicu pertumbuhan dan perkembangan ekosistem UMKM di seluruh wilayah Indonesia. Dengan akses modal yang lebih luas, diharapkan masyarakat memiliki kemandirian ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Sebagai informasi tambahan, beberapa daerah di Indonesia masih memiliki tantangan besar dalam mengatasi disparitas kemiskinan antarwilayah. Contohnya, Medan tercatat sebagai ibu kota provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi, sementara Pangkalpinang merupakan yang terendah saat ini.
Upaya keras pemerintah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem ini juga diperkuat dengan perbaikan di tingkat desa. Menko Cak Imin sebelumnya menyatakan akan fokus melakukan pembenahan pada sekitar 16.550 desa di seluruh Indonesia demi mengejar target nol kemiskinan.
Pemerintah meyakini bahwa dengan kombinasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan efisiensi bansos, dan pemberdayaan UMKM, angka kemiskinan akan terus terpangkas. Kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi utama dalam menavigasi kebijakan ekonomi nasional menuju kesejahteraan rakyat yang lebih merata.
Berikut adalah ringkasan data perbandingan target dan realisasi angka kemiskinan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
| Kategori Kemiskinan | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Target 2026 |
|---|---|---|---|
| Kemiskinan Ekstrem | 0,99% | 0,78% | 0,00% |
| Kemiskinan Umum | 8,57% | 8,25% | 7,36% |
Tabel tersebut menunjukkan adanya tren penurunan yang konsisten seiring dengan berbagai intervensi kebijakan yang dilakukan pemerintah. Dengan pengawasan ketat terhadap distribusi bantuan dan pemberdayaan ekonomi, target nol persen kemiskinan ekstrem optimis dapat dicapai tepat waktu.
