Biaya Logistik Naik, Indef Desak Pemerintah Lindungi UMKM di Marketplace

Lembaga Institute for Development of Economics and Finance (Indef) secara resmi mendesak pemerintah untuk segera merumuskan regulasi yang menjamin perlindungan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beroperasi di platform marketplace. Langkah ini dinilai mendesak untuk diambil guna merespons kebijakan kenaikan biaya layanan logistik yang mulai dibebankan secara penuh kepada pihak penjual sejak memasuki bulan Mei 2026.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa sejumlah platform perdagangan elektronik atau e-commerce telah memulai penyesuaian skema biaya layanan logistik maupun ongkos kirim untuk setiap pesanan yang masuk kepada penjual. Dalam mekanisme terbaru tersebut, besaran biaya dihitung secara terperinci berdasarkan bobot paket serta rute pengiriman, di mana seluruh beban finansialnya kini harus ditanggung sepenuhnya oleh pihak pedagang.

Kebijakan beban biaya baru ini memicu gelombang keluhan dari kalangan pelaku usaha, bahkan berdampak signifikan terhadap keputusan strategis beberapa merek lokal berskala besar. Sejumlah brand ternama dilaporkan memilih untuk menarik diri dari ekosistem marketplace dan lebih fokus dalam mengembangkan serta mengelola situs penjualan resmi mereka sendiri demi menjaga margin keuntungan.

Tiga Aspek Usulan Perlindungan UMKM

Peneliti dari Pusat Ekonomi Digital dan UKM Indef, Izzudin Al Farras Adha, memberikan penekanan khusus pada tiga poin fundamental yang harus segera diatur oleh pemerintah dalam kebijakan biaya di marketplace. Aspek krusial yang pertama adalah mengenai transparansi biaya, di mana pengelola marketplace berkewajiban menyampaikan rincian seluruh komponen biaya yang dibebankan kepada penjual secara menyeluruh tanpa ada yang disembunyikan.

Izzudin menyarankan agar marketplace menyediakan fitur simulasi margin bagi para seller serta memberikan pemberitahuan resmi setidaknya 30 hari sebelum adanya perubahan tarif atau take rate. Hal ini sangat penting agar para pelaku usaha memiliki waktu yang cukup untuk melakukan kalkulasi ulang dan penyesuaian strategi harga tanpa merasa dirugikan secara mendadak oleh kebijakan platform.

Poin kedua yang menjadi sorotan Indef adalah terkait pengaturan algoritma marketplace yang dilarang keras memiliki sifat diskriminatif terhadap penjual tertentu tanpa adanya alasan atau penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Segala bentuk perubahan sistem algoritma yang dapat memengaruhi performa penjualan harus diinformasikan terlebih dahulu kepada seluruh mitra penjual dalam periode waktu tertentu sebagai bentuk keadilan berusaha.

Sebagai poin ketiga, Indef mengajukan usulan mengenai penerapan diferensiasi biaya yang didasarkan pada skala operasional usaha masing-masing pedagang. Pemerintah diharapkan mampu mendorong platform digital untuk memberlakukan tarif layanan yang jauh lebih terjangkau bagi pelaku usaha kategori mikro jika dibandingkan dengan tarif untuk usaha skala menengah.

Pendampingan Digital dan Regulasi Pemerintah

Selain regulasi mengenai biaya, Izzudin juga menggarisbawahi bahwa efektivitas dukungan bagi UMKM sangat bergantung pada program pendampingan usaha yang berkelanjutan dan komprehensif. Peningkatan kapasitas digital para pelaku usaha sangat dibutuhkan, mencakup aspek literasi digital, kemampuan manajerial operasional, hingga penguasaan berbagai alat teknologi digital terkini untuk menunjang daya saing.

Dari sisi kebijakan formal, pemerintah saat ini dilaporkan sedang dalam proses penyusunan Peraturan Menteri (Permen) UMKM yang bertujuan untuk memperkuat daya saing para pelaku usaha kecil di platform e-commerce. Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, menjelaskan bahwa rancangan regulasi tersebut saat ini telah melewati tahap harmonisasi antarlembaga dan sedang dalam proses pengajuan izin prinsip.

Pemerintah sendiri menargetkan agar seluruh proses legalitas dari beleid baru tersebut dapat diselesaikan dan segera diundangkan sebelum berakhirnya bulan Mei 2026. Temmy menegaskan bahwa aturan ini dirancang untuk tidak berbenturan dengan regulasi yang sudah ada di Kementerian Perdagangan, mengingat kedua kementerian telah melakukan koordinasi intensif mengenai substansi hukumnya.

Segala hambatan dan beban yang selama ini memberatkan para pelaku usaha kecil akan coba dituntaskan melalui kehadiran Peraturan Menteri UMKM ini secara mendalam. Pihak kementerian juga merencanakan pertemuan lanjutan dengan jajaran pimpinan platform marketplace guna mendiskusikan implementasi teknis dari aturan perlindungan yang sedang disiapkan oleh pemerintah tersebut.

Target penyelesaian payung hukum ini diharapkan menjadi jawaban konkret atas kegelisahan para pelaku UMKM yang margin keuntungannya terus tergerus oleh kenaikan biaya operasional logistik. Dengan adanya aturan yang jelas, diharapkan tercipta ekosistem ekonomi digital yang lebih sehat, adil, dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan di Indonesia.